Sikap tegas ini disampaikan dalam acara ramah tamah Gubernur Bali Wayan Koster dan Ny Putri Koster dengan insan media, di Wantilan Kerta Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali Jayasabha Denpasar, Minggu (22/12). Gubernur menyampaikan beberapa program unggulan dan berjanji akan menuntaskan. Misalnya, terkait dengan penataan kawasan Pura Besakih, yang saat ini rancangan desainnya sudah selesai. “Desainnya sangat bagus, digarap oleh arsitek top Bali yaitu Popo Danes. Istimewanya, desain ini digarap secara gratis. Kalau di luar Popo,  bayarannya sangat mahal,” jelas Koster.

Gubernur asal Semiran, Buleleng ini mengatakan menataa Pura Besakih menjadi komitmen utamanya ke depan. Dia menyebutkan keberadaan Pura Besakih sudah ribuan tahun, namun sampai saat ini penataannya belum tersentuh secara maksimal. “Bagi saya, ini kesempatan, untuk kami bisa menata Besakih dengan maksimal,” jelas ketua DPD PDIP Bali ini.

Dia menyebut, perlu anggaran Rp 1,2 triliun untuk menata kawasan Besakih. Saat ini anggaran tersebut dimohonkan ke pemerintah pusat bahkan sudah direspon positif oleh Presiden Jokowi. Bahkan Kementrian sudah diajak komunikasi untuk anggaran ini. Programnya bernama “Perlindungan Kawasan suci Besakih”. Saat ini kondisinya sembrawut, penataan warung, penataan parkir, sampah tidak terkelola, bahkan toilet juga tidak tertata. Nantinya akan ditata dengan konsep, ada area bencingah dengan lingkup bangunan balai budaya, bangunan UMKM untuk kios, miniature Besakih dan lainnya. Termasuk nanti akan ada parkir empat lantai yang akan menampung 105 bus, 2.025 mobil dan 4.470 motor. “Luar biasa rancangan yang sudah dibuat. Bahkan ada parkir dengan memanfaatkan pangkung atau jurang yaitu lantai empat di Manik Mas. Itu akan menampung 105 bus, 2.025 mobil dan 4.470 motor,” jelas mantan anggota DPR RI ini.

Koster mengatakan, dengan rancangan yang benar – benar lengkap ini, sempat dari pemerintah pusat ingin melakukan koreksi terkait anggaran yang dirancang  yaitu Rp 1,2 triliun. Karena dengan rencana pembangunan ini, bagi pemerintah pusat, dianggap terlalu besar ada kapasitas parkir sebanyak itu. “Saya sudah jelaskan, bahwa ini adalah rencana jangka panjang. Dan memang bagi saya ini kesempatan bagus untuk menata, jika tidak tuntas, takutnya yang meneruskan saya memimpin Bali tidak bisa menuntaskan rancangan ini,” urai Koster.

Namun dia juga mengaku sudah ada alternatif, jika sampai nanti pemerintah pusat melakukan koreksi terhadap anggaran, nanti akan ditambah anggaran melalui APBD Bali. Koster mengaku sudah berkonsultasi dengan Sekda Bali Dewa Indra, untuk mempersiapkan juga anggaran dari APBD Bali sebagai antisipasi jika pusat tidak menganggarkan secara utuh. “Jika memang pusat melakukan koreksi atas usulan kita di Bali, nanti kekurangannya kita tambal dengan APBD Bali,” ungkapnya.

Caranya adalah, dengan mengurangi hibah – hibah yang disalurkan melalui DPRD Bali. Dia mengatakan, tahun ini sudah dipangkas, bahkan tahun depan bisa nanti dinolkan. “Nanti hibah DPRD Bali dipangkas, tahun ini sudah. Tahun depan bisa dinolkan, untuk nanti bisa diarahkan penuh ke penataan kawasan Besakih,” tegas Koster.

Dia menyatakan, tahun 2022 penataan kawasan Besakih mesti sudah tuntas. “Kami sangat yakin, Ida Bhatara di Besakih akan sangat bahagia jika dilakukan penataan. Sebagai kawasan tempat suci terbesar di dunia, saat ini kondisinya memprihatinkan,” ucapnya. “Bahkan Ida Bhatara bahagia, ade nak cenik kene (ada orang kecil seperti ini). Punya langkah dan niat tulus untuk menata kawasan Pura Besakih dengan bagus,” imbuhnya disambut tepuk tangan.

Tak hanya itu, Koster juga berjanji, jika memang nantinya Induk Partai yaitu PDIP melalui Ibu Megawati memerintahkan kembali untuk maju periode kedua, dirinya berjanji menuntaskan penataan pahrayangan Pura Besakih. “Saat ini, jika ada palinggih pura dengan anggaran pemerintahnya yang besar, palinggihnya bagus – bagus. Kalau ada tanggung jawab pemerintah yang anggarannya sedikit, pasti palinggihnya ada yang lapuk dan tidak bagus. Ini yang akan kami tata dengan bagus,” janjinya.

Di hadapan puluhan insan pers, Gubernur Koster juga sempat menyingggung adanya Pergub yang nyaris mirip dengan Perda. Pergub rasa Perda yang dimaksudkan itu salah satunya adalah Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

“Pergub 97/2018 ini sebenarnya bisa dibuatkan Perda, tapi saya rasa cukup dengan Pergub,” urainya. “Kalau aturan bisa dilakukan dengan baik bukan karena sanksi, tapi karena kesadaran itu lebih baik. Ternyata benar juga masyarakat disiplin dalam menjalankan Pergub Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai ini,” imbuh Gubernur Koster.

Pihaknya juga mengatakan, sejauh ini selalu membuka kontribusi bagi insan media dalam proses pembangunan melalui kritik dan saran. Itu sebabnya, mantan anggota DPR RI ini membuat forum sebagai tempat untuk menyampaikan apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah ke depan dalam mengelola Pulau Dewata. "Forum ini sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas gubernur, sehingga ada ruang kontribusi pemikiran baik kritik maupun saran, termasuk dari kawan-kawan media," katanya menjelaskan.

Terkait dengan rencana memangkas hibah untuk Pura Besakih, koran ini mengkonfirmasi Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama secara terpisah. Adi Wiryatama mengatakan kalau ada pemotongan dana hibah harus dibicarakan antara legislatif dan eksekutif. Selain itu ditekankan harus melihat urgensi  pembangunan. Apakah memang mendesak untuk pembangunan tersebut. “Mesti ada pembahasan antara legislative dan eksekutif, dan mesti juga dilihat mendesak atau tidak rencana tersebut,” tegas mantan Bupati Tabanan dua periode ini.

Ia mencontoh pembangunan shortcut di Buleleng, DPRD mendukung dan menyutujui hibah dipotong. Namun, di sisi lain Adi menyatakan, dana hibah juga penting untuk pembangunan masyarakat.  “Saya tegasnya juga bahwa hibah itu juga untuk pembangunan di masyarakat. Jadi bukan masalah setuju atau tidak setuju. Nanti kita bahas bersama dulu, ” tegas ayah dari Bupati Tabanan Eka Wiryastuti ini.