Adi Wiryatama Tanggapi Keputusan Gubernur Bali Soal SMA Bali Mandara

• 07 Juni 2022
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 500 Pengunjung

Denpasar - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama menanggapi keputusan Gubernur Bali I Wayan Koster yang mengubah status SMA Bali Mandara menjadi sekolah reguler. Wiryatama menyebut keputusan tersebut sudah melalui kajian mendalam.

Wiryatama yang juga politisi PDIP mengatakan dirinya sudah membaca kajian dari pihak eksekutif (Gubernur Bali) meskipun hanya melalui pemberitaan di media. "Saya juga baca karena itu keputusan Gubernur sifatnya pemerataan saya lihat. Saya belum baca semua, di sana tentu kebersamaan berasas keadilan, jadi semua sekolah itu mendapat perlakuan yang sama," kata Wiryatama saat ditemui detikBali di DPRD Bali, Jumat (3/6/2022).

Wiryatama pun menyentil soal prestasi yang lahir dari SMA Bali Mandara yang menurutnya tidak begitu menonjol. Sehingga, peralihan status dari sistem sekolah berasrama menjadi sekolah reguler menurut dia tidak menjadi masalah.

"Karena saya lihat di situ prestasinya yang ditonjolkan SMA ini rata-rata berapa persen, tidak terlalu mencolok," imbuh politisi asal Tabanan ini.

Pun bahwa sekolah tersebut telah 11 tahun mengakomodir siswa miskin, sebenarnya bukan alasan untuk menolak status sekolah menjadi sekolah reguler. Sebab, kata dia, siswa miskin masih tetap diakomodir meskipun SMA Bali Mandara berstatus sekolah reguler.

"Bukan, siswa miskin sudah saya baca juga di sana sudah dibuatkan jalur khusus, bukan tidak mengakomodir tetap ada perlakuan khusus di manapun mereka berada," tandasnya.

"Tetap ada perlakuan khusus. Anak miskin harus bisa sekolah, itu wajib karena mencerdaskan kehidupan bangsa itu pemerintah harus adil, tidak boleh dilepas begitu saja," sambungnya.

Wiryatama mengaku justru heran dengan adanya penggolongan siswa miskin atau tidak miskin. "Makanya kalau dulu itu kan digrupkan seolah-olah kita mengkultuskan yang miskin, tidak boleh begitu," pintanya.

Meski begitu, Wiryatama menambahkan bahwa pihaknya tetap akan menyerap aspirasi yang masuk.

"Kita lihat kita tampung aspirasi dulu ya nanti kan disampaikan kita kaji bersama. Kajiannya saya lihat juga bagus (yang Gubernur) kalau kajian mereka (FKPP) juga belum masuk," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, perwakilan DPP Persadha Nusantara, Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) Provinsi Bali bersama puluhan alumni SMA Bali Mandara mendatangi Kantor DPRD Bali, pada Kamis (2/6/2022). Namun, mereka harus menelan kekecewaan karena tidak dapat bertemu dengan anggota Komisi IV DPRD Bali. Kedatangan mereka sebenarnya untuk audiensi dengan anggota Komisi IV terkait status SMA Bali Mandara yang diubah menjadi sekolah reguler.

"Tujuannya adalah untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan kebijakan Gubernur yang menghapus sistem SMA Bali Mandara. Kami ingin tahu seperti apa sikap dari anggota DPRD dari masing-masing fraksi," Waketum DPP Persadha Nusantara, Gede Suardana, Kamis (2/6/2022) siang.

Kegagalan FKKP dan para alumni SMA Bali Mandara untuk bertemu dengan Dewan memunculkan tudingan bahwa pihak DPRD Bali enggan menerima aspirasi. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama mengaku pihaknya selalu terbuka menerima aspirasi dari warga masyarakat. Ia berkilah bahwa seharusnya mereka melakukan konfirmasi dulu saat hendak melakukan audiensi dengan Dewan.

"Surat terakhir itu, mestinya tetap apapun agendanya mestinya minta konfirmasi ke kami. Bukan ditentukan misal tanggal 10 gitu, nggak bisa," kata Wiryatama, Jumat (3/6/2022).

"Kita terbuka, jangankan yang audiensi. Yang demo aja kita terima, tidak ada istilah menghindar, tidak ada istilah DPRD takut sama masyarakat apalagi sama anak-anak kita terbuka," ucapnya sembari tertawa.

Adi Wiryatama pun meminta FKPP dan alumni SMA Bali Mandara untuk datang pada 13 Juni 2022 mendatang karena DPRD Bali juga akan melaksanakan sidang paripurna. "Kalau Senin tanggal 13 bisa, kalau Senin mendatang ini bisa, karena kita ada rapat dewan. Kalau di bawah tanggal 13, Galungan sulit juga karena di Bali persiapan upacara. Kalau bisa tanggal 13 lah, paling jam 1 gitu kita ngobrol santai," imbuhnya.

 

---

• 07 Juni 2022
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 500 Pengunjung

---