Pendaftaran Kader PDI Perjuangan

Soal Larangan Sewa Motor Bagi Turis, Cok Ace: Pemerintah akan Temui Permimpunan Rental Motor

  • 21 Maret 2023
  • Oleh: PDI Perjuangan Bali
  • Dibaca: 410 Pengunjung

Denpasar – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Sedana Sukawati mengungkap adanya rencana untuk bertemu perhimpunan rental motor (PRM) di Bali. Hal ini buntut dari wacana larangan sewa motor oleh turis-turis yang belakangan menjadi problematika di Bali.

Kelakuan sejumlah turis yang menyewa kendaraan di Bali mulai meresahkan masyarakat. Mulai dari berkendara ugal-ugalan, hingga cukup berani mengganti plat nomor kendaraan. Karenanya, Gubernur Bali Wayan Koster beberapa waktu lalu mencetuskan wacana larangan sewa motor bagi para turis yang berwisata di Bali.

“Saya dengar, beberapa hari lalu, sekarang ada semacam gerakan usaha (rental motor) untuk menghimpun asosiasi. Ini nanti kita ajak komunikasi kedepannya,” ucapnya saat ditemui di Kantor Gubernur Bali, Senin (20/3/2023).

Pria yang akrab disapa Cok Ace ini menilai, adanya larangan tersebut merupakan salah satu bentuk penertiban. Sebetulnya, kata dia, pemanfaatan sepeda motor bukan hal baru. Adanya rental motor ini dari dulu hingga sekarang cukup membantu karena tidak semua objek (wisata) terjangkau oleh roda empat.

“Kita lihat di lapangan. Kita kaji lebih jauh lagi yang mana yang boleh, sekarang persoalan baik dari penyewa, dalam hal ini wisatawan atau pun yang menyewakan sendiri,” jelasnya.

Cok Ace menerangkan, dulu Bali memiliki badan koordinasi (bakor) sebagai wadah untuk membina maupun mengakses modal, dan sebagainya. Namun semenjak Covid-19, pemerintah tidak lagi menerapkan pola-pola seperti itu, sehingga penyewaan-penyewaan bebas terjadi. “Bisa dibayangkan tidak, suatu saat orang menyewa dikasih STNK asli dan dibawa ke luar pulau atau nanti kerja sama dengan orang jahat, motornya dicuri dibilang hilang, sudah dua hari STNK dibawa. Itu kan bisa terjadi, suatu saat meningkat hal seperti itu,” paparnya.

Pihaknya masih tengah melihat apakah nantinya akan diterapkan STNK khusus yang berlaku di Bali saja, atau ada opsi lain yang dapat dilaksanakan seperti sebelumnya. “Di pihak penyewaan dulu, mereka ada latihan dan punya jalur transportasi. Kanan dan kiri berbeda. Ini yang mereka gak paham. Ada bukti SIM sebagai SIM internasional bahwa mereka layak berkendara di Bali. Inilah yang perlu kita tertibkan dan kaji lebih mendalam lagi,” katanya.

Disinggung terkait kelanjutan wacana pencabutan visa on arrival (VOA) bagi Rusia dan Ukraina, Cok Ace mengatakan, soal keputusan tersebut ranahnya bukan berada di provinsi. Melihat beberapa masalah yang terjadi di Bali belakangan ini, Pemerintah Provinsi Bali telah menyampaikan ke pusat. “Tentu ini bukan satu-satunya indikator apakah VOA dicabut atau tidak. Tentu pemerintah pusat akan mempertimbangkan hal lain secara politis, ekonomi dan sebagainya,” tandasnya.


  • 21 Maret 2023
  • Oleh: PDI Perjuangan Bali
  • Dibaca: 410 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya