KBS  yang didampingi  Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali daerah pemilihan Gianyar I Made Budastra, disambut ribuan krama Desa Adat Tulikup Kaler. Tampak hadir Bendesa Pekraman Tulikup Kaler Made Darma, Ketua Sabha Desa I Gusti Ngurah Wijana dan plt. Perbekel Desa Tulikup IB Aji Mangku Murda. Pada kesempatan tersebut KBS memaparkan perjuangannya selama tiga periode sebagai legislator Senayan mewakili masyarakat Bali. KBS menjadi tokoh penting dalam menelorkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Hal penting yang menjadi fokus perjuangan KBS yang duduk sebagai Anggota Pansus UU Desa adalah dana APBN masuk ke Desa. Diungkapkan KBS, perlu perjuangan keras untuk meloloskan APBN masuk Desa seperti yang telah dirasakan masyarakat Desa saat ini.  

 

Dirinya harus berdebat dengan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas, karena awalnya tidak menyetujui adanya dana APBN masuk ke Desa. Dengan kelihaian beragumentasi, akhirnya KBS bisa menyakinkan pemerintah APBN masuk Desa tidak akan banyak membebani ruang fiskal Negara. Politisi asal  Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini bersama Menteri Dalam Negeri menyusun  pasal 72 mengenai APBN masuk Desa. Dalam pasal tersebut diatur sangat lengkap dan dikaji secara matang, mengenai rumus besaran anggaran yang akan diterima Desa, penggunaan, kriteria penggunaan, dana Desa tidak menjadi subyek pembahasan di DPRD tapi  hanya mampir atau lewat kas daerah. Kebijakan dana Desa dari APBN yang dirancangnya,  sejalan dengan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi melalui Program Nawacita. Dimana salah satu kebijakannya adalah membangun dari Desa.  

 

KBS memaparkan tahun 2017 Provinsi Bali mendapatkan dana Desa dari APBN sebesar Rp 537 miliar untuk 636 Desa. Untuk Gianyar mendapatkan Rp 55,7 miliar untuk 64 Desa, jadi tiap Desa mendapatkan rata-rata Rp 900 juta. Skema penggalokasian anggaran Desa menurut KBS harus jelas, tiap Desa harus memetakan permasalahannya masing-masing. Dana Desa diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa, skala Desa, pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Keberadaan dan kedudukan Desa Adat juga diperjuangankan mati-matian oleh KBS dalam UU Desa.  Pada Bab 13  ada 11 pasal yang mengatur kedudukan Desa Adat. "Bab 13 dengan 11 pasalnya tersebut betul-betul Bali. Mengatur bagaimana Desa Adat, bagaimana Khayangan Tiga, pecalang, perekonomiannya, hukum Desa Adat dengan awig-awig dan peraremnya semua diatur disana,"terang KBS.

 

Pada sektor pendidikan KBS juga menjadi perancang Undang- Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. UU Guru dan dosen ini, untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi guru dan dosen. Berkat adanya UU Guru dan Dosen, sekarang guru dan dosen sudah memperoleh tunjangan profesi sehingga penghasilan dan kesejahteraan guru dan dosen meningkat. Untuk siswa kurang mampu, KBS juga ikut berjuang dalam menyusun program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang oleh Presiden Joko Widodo menjadi Kartu Indonesia Pintar. Nominal bantuan yang diterima setiap siswa SMA/SMK Rp 1 juta/tahun, SMP Rp 750 ribu/tahun dan SD Rp 450 ribu/tahun. Untuk pendidikan tinggi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk beasiswa, sehingga lulusan SMA bisa melanjutkan kependidikan tinggi. Salah satunya beasiswa Bidikmisi (Bantuan Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi). ahun 2017 ini beasiswa Bidikmisi besaran bantuan Rp 650 ribu per orang per bulan, belum termasuk biaya semesteran sebesar Rp 2.400.000. KBS menilai dengan pola hidup sederhana, anggaran ini sudah mencukupi. Kebijakan-kebijakan ini untuk mencegah siswa putus sekolah karena masalah biaya.

 

Pada bidang infrastruktur khusus untuk Gianyar, KBS mengalokasikan anggaran Rp 46 miliar melalui Dana Alokasi Khusus untuk perbaikan/hotmix jalan desa. Dana infrastruktur ini juga dialokasikan untuk pemerintah kabupaten lainnya di Bali yang Kepala Daerahnya dari PDI Perjuangan. "Target kita tahun 2018 seluruh jalan desa yang Kepala Daerahnya dari PDI Perjuangan harus seluruhnya sudah dihotmix,"tegas KBS.

 

Untuk pembangunan Pasar Seni Sukawati pihaknya juga telah mengalokasikan sebesar Rp 65 miliar dari Program Revitalisasi Pasar Tradisional. Pada bidang adat dan budaya, melalui program Revitalisasi Desa Adat KBS sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan lebih dari 200 wantilan se-Bali dan ratusan seperangkat gamelan serta pembangunan pura se-Bali. 

Pada kesempatan berikutnya, KBS secara terbuka menyatakan keinginannya secara tulus dan lurus ngayah sekala niskala sebagai Gubernur Bali tahun 2018. Sambutan hangat pun diberikan Krama Desa Adat Tulikup Kaler, dengan memberikan kebulatan tekad untuk mendukung KBS sebagai Gubernur Bali periode 2018-2023. "Kami mendoakan, mendukung dan siap memenangkan KBS sebagai Gubernur Bali. Agar bisa membangun Bali lebih baik kedepannya," ujar  Bendesa Pekraman Tulikup Kaler Made Darma.

 

Dalam sesi dialog, muncul aspirasi perbaikan wantilan dan jalan desa. Atas aspirasi ini, KBS memastikan tahun anggaran 2018 wantilan Desa Adat Tulikup Kaler akan diberikan bantuan, termasuk perbaikan dengan hotmix jalan desa yang mengalami kerusakan. (FB)