Putu Parwata Pimpin Raker Banggar DPRD dan TAPD Badung Bahas LKPJ Bupati 2023

• 18 April 2024
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 339 Pengunjung

Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata pada Selasa, 16 April 2024, memimpin langsung Rapat Kerja (Raker) Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badung di Ruang Rapat Madya Gosana Lantai III DPRD Badung.

Dalam Raker tersebut, Ketua DPRD Badung didampingi Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta. Turut hadir, Ketua TAPD Badung sekaligus Sekda Badung Wayan Adi Arnawa yang diikuti seluruh Anggota Tim Banggar DPRD Badung dan Anggota TAPD Badung.

Putu Parwata menyampaikan, Rapat Kerja tersebut merupakan mekanisme yang harus dijalankan DPRD Kabupaten Badung, saat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2023 sebagai amanah Peraturan Undang-Undang.

Untuk itu, Putu Parwata menyebutkan, ada kewajiban Pemerintah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ tahun 2023 kepada DPRD Badung, paling lambat tiga bulan setelah anggaran berakhir.

“Kami di DPRD Badung, saya Putu Parwata selaku Ketua Badan Anggaran di DPRD Badung ini melakukan pembahasan dan merinci kembali, apakah ada hal-hal yang memang perlu diberikan catatan-catatan terhadap Pemerintah selama satu tahun anggaran sesuai dengan kesepakatan kita di APBD yang sudah kita sepakati,” ucapnya.

Dengan demikian, pihaknya dari DPRD Kabupaten Badung melakukan kewajiban, untuk melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2023.

“Berdasarkan hasil kajian dan pemeriksaan kami dalam Rapat Kerja Komisi-komisi, terakhir pada Badan Anggaran hari ini, kami juga sudah menyocokkan, apakah rancangan atau APBD yang kita tetapkan sudah sesuai dengan pelaksanaan 2023 dan apakah sesuai dengan pemeriksaan BPK,” katanya.

Meski demikian, lanjutnya hasil audit yang dilakukan BPK ternyata sama dan sudah bagus, karena semua program berjalan dengan baik serta tidak adanya penyimpangan. “Bahkan, hal ini sangat luar biasa, karena ada SILPA tahun 2023 yang bisa dicapai hampir Rp 1,93 triliun itu dijadikan APBD, SILPA itu dijadikan APBD tahun 2024,” jelasnya.

Hal tersebut, lanjutnya sangat memberikan nilai positif kepada Pemerintah Kabupaten Badung, bahwa Pemerintah bersama jajarannya betul-betul melakukan suatu analisis target-target yang akan dicapai tersebut, betul-betul dilakukan kajian. Dengan demikian, target-target itu bisa melebihi, sekaligus kembali lagi digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Jadi, Pemerintah ini betul melakukan semua programnya berdasarkan kajian-kajian dan ini bisa memenuhi kepentingan masyarakat, termasuk infrastruktur, kebutuhan kesehatan, pendidikan, UMKM dan dorongan-dorongan terhadap pariwisata,” tambahnya.

Mengingat, kata Parwata, Kabupaten Badung ini mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu didominasi oleh bidang pariwisata. Oleh karena itu, pihaknya dari DPRD Badung bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Badung, termasuk OPD meminta supaya pariwisata ini digenjot tambah kenceng lagi, baik promosi dalam daerah dan promosi luar negeri, kemudian peningkatan melalui sistem digitalisasi hingga komunikasi secara luas lewat leading sektor lainnya juga ditingkatkan, sehingga pendapatan sektor pariwisata terus meningkat.

“Hal ini kami dorong, sehingga mendorong Pemerintah untuk betul-betul memperhatikan sektor-sektor yang bisa memberikan kontribusi positif yang membuat APBD bisa meningkat, sehingga program-program tidak ada yang terpotong,” ujarnya menegaskan.

Oleh karena itu, pihaknya merasa bersyukur, bahwa program APBD 2023 berjalan dengan baik dan tidak ada yang dipotong, bahkan disupport terus.

“Jadi, pariwisata disupport terus, kemudian sektor-sektor pendapatan lainnya didorong, sehingga mendatangkan SILPA hampir Rp 1,9 triliun,” ungkapnya.

Dengan demikian, kelanjutannya nanti akan diberikan catatan-catatan supaya tahun 2024 juga begitu, sehingga program-program itu menjadi prioritas sebagai target Pemerintah yang seharusnya dilaksanakan.

Menurutnya, dari hasil kajian data yang dilihat itu sebagai keberhasilan dari Pemerintah bisa menaikkan dan melakukan efisiensi dari program-program anggaran yang dilakukan. Selain bersumber dari efisiensi, juga bersumber lebih dari peningkatan Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Putu Parwata selaku Ketua DPRD Badung tidak memberikan sembarangan apresiasi data. “Ini semua kami by data, hasilnya itu berdasarkan audit yang sudah dilakukan BPK. Ini betul-betul data, tidak bisa kami hanya kira-kira saja, itu tidak bisa, karena ini benar-benar apresiasi yang kami berikan, bahwa Pemerintahan, Bapak Nyoman Giri Prasta bersama dengan seluruh OPD bekerja serius. Kedepannya, kami dorong terus, agar Kabupaten Badung ini tambah maju,” pungkasnya.

---

• 18 April 2024
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 339 Pengunjung

---