KBS Beri Kuliah Umum di SPB dan STPBI Paparkan Konsep Pembangunan Kepariwisataan Bali Berkelanjutan

• 16 Januari 2018
• Oleh: pdiperjuanganbali
• Dibaca: 1860 Pengunjung

DENPASAR – Anggota Komisi X DPR RI Dr. Ir. Wayan Koster, MM memberikan kuliah umum dihadapan ratusan mahasiwa Sekolah Perhotelan Bali (SPB) dan Sekolah Tinggi Perhotelan Bali Internasional (STPBI) di Denpasar, Jumat (31/3). Koster yang kini lebih dikenal dengan KBS (Koster Bali Satu) memaparkan konsep penataan pembangunan kepariwisataan Bali secara komprehensif, dari hulu sampai hilir sebagai strategi pembangunan berkelanjutan.

Hadir pada penyampaian kuliah umum tersebut, Koordinator Kopertis Wilayah VIII Prof. Dasi Astawa, Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun selaku pengelola SPB dan STPBI, Drs. Nyoman Gde Astina, Ketua STPBI dan Direktur SPB I Made Sujana, Ketua Persatuan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Provensi Bali Tjokorda Artha Ardana Sukawati atau yang biasa disapa Cok Ace, mantan Rektor Unud Prof. I Made Bakta, serta dosen dan staf pengajar SPB dan STPBI.

Politisi PDI Perjuangan asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini, ikut andil dalam mendorong regulasi pariwisata yaitu lahirnya Undang-Undang tentang Kepariwisataan, serta politik anggaran yang berpihak pada sektor pariwisata.

Selama duduk di Komisi X, KBS selalu berjuang untuk meningkatkan anggaran penataan dan pembangunan destinasi maupun anggaran promosi pariwisata. Pada tahun 2017 ini anggaran promosi pariwisata mencapai Rp 2 triliun lebih. Hasilnya kunjungan wisman ke Indonesia terus meningkat dengan  peningkatan rata-rata tiap tahun sebesar 2 juta orang, dimana 35% diantaranya berkunjung ke Bali.

KBS mengungkapkan berdasarkan data Kementerian Pariwisata jumlah kunjungan wisman tahun 2016 sebesar 12.023.971, diatas target 12 juta kunjungan. Tingginya tingkat kunjungan wisman menurut KBS, sektor pariwisata memberikan kontribusi yang sangat besar kepada pendapatan nasional.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini membeber data, pariwisata menyumbang 10% Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional dengan nominal tertinggi di ASEAN. PDB pariwisata juga tumbuh 4,8% dengan tren naik sampai 6,9%, jauh lebih tinggi dari industri agriculture, manufactur otomotif dan pertambangan.

Pariwisata menduduki peringkat ke-4 penyumbang devisa nasional sebesar 9,3% dibandingkan industri lainnya. Bahkan pada tahun 2018 sektor pariwisata diproyeksikan menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia yaitu sebesar US$ 24 Miliar. Pariwisata juga penyumbang 9,8 juta lapangan pekerjaan atau sebesar 8,4% secara nasional dan menempati urutan ke-4 dari seluruh sektor industri. Dalam penciptaan lapangan kerja, sektor pariwisata tumbuh 30% dalam waktu 5 tahun.

“Pariwisata adalah anugrah dan berkah kehidupan. Pariwisata merupakan kebutuhan hidup setiap orang yang telah mencapai tingkat kehidupan yang layak secara ekonomi,” katanya.

KBS menyatakan pola hidup orang mengikuti teori hirarki kebutuhan Maslow. Dimana semakin layak tingkat kebutuhan orang secara ekonomi, maka dibutuhkan aktualisasi diri. Berwisata adalah salah satu cara orang mengaktualisasi diri.  Mengikuti teori tersebut, lanjut KBS, pariwisata adalah sumber daya yang tidak pernah habis sepanjang bisa dirawat dengan kebijakan pembangunan kepariwisataan yang tepat. Sangat berbeda dengan sumber daya alam yang suatu saat akan habis. Disinilah kata dia, diperlukan konsep pembangunan kepariwisataan yang tepat untuk Indonesia dan Bali pada khususnya.

Dalam acara tersebut, KBS juga menyampaikan bahwa dirinya siap siap sekala niskala untuk maju menjadi Gubernur Bali tahun 2018, yg telah menyiapkan  konsep menata pembangunan kepariwisataan Bali secara komprehensif,  dari hulu sampai hilir sebagai strategi pembangunan Bali berkelanjutan. Konsep pembangunan kepariwisataan Bali yang berkelanjutan kata KBS, harus menegaskan dan menguatkan pariwisata berbasis kebudayaan melalui pembangunan adat, agama, tradisi, seni dan budaya dalam kerangka pelaksanaan konsep Tri Hita Karana.

Seusai pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi dialog. Sejumlah mahasiswa langsung memberikan pertanyaan, salah satunya mengenai susahnya lulusan sekolah pariwisata untuk mendapatkan kesempatan magang di hotel-hotel, dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap SDM lokal pariwisata.

Mendapat pertanyaan seperti ini, KBS menyatakan disinilah pentingnya posisi dan peran aktif pemerintah daerah. Dimana pemerintah daerah harus memiliki regulasi yang mengatur keberpihakan terhadap SDM lokal di bidang pariwisata. “Itu harus diatur dengan perda. Hotel-hotel wajib menampung SDM lokal pariwsata sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki. Tak hanya SDM lokal, produk-produk lokal masyarakat Bali, baik hasil pertanian, perternakan, industri kerajinan juga wajib dimanfaatkan oleh pengusaha jasa pariwisata khususnya hotel dan restauran,” kata KBS.

Dengan regulasi yang tepat dalam menata pembangunan kepariwisataan Bali, maka menurut KBS, sejatinya pariwisata adalah dunia yang paling nyata ; karena mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),  mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  penyumpang devisa dan menyediakan lapangan pekerjaan secara luas.

Sementara itu Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun Drs. Nyoman Gde Astina, mengatakan sengaja menghadirkan Anggota Komisi X DPR RI Wayan Koster untuk memberikan kuliah umum, agar para pengurus, staf pengajar dan dosen serta mahasiswa agar mengetahui dan memahami kebijakan kepariwisataan yang digariskan oleh pemerintah. “Kami harapkan Bapak Wayan Koster memberikan arahan serta bimbingan mengenai kebijakan kepariwisataan secara nasional maupun daerah Bali.  Agar apa yang dilaksanakan sekolah kami sesuai dengan kebijakan tersebut,”katanya. (Sumber: KataBali.com)

---

• 16 Januari 2018
• Oleh: pdiperjuanganbali
• Dibaca: 1860 Pengunjung

---