Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan pangan beras tahap kedua tahun 2026 mencapai 33.244.408 orang di seluruh Indonesia. Bantuan beras sebesar 30 kilogram per KPM disalurkan sekaligus untuk periode Juli hingga September, berbeda dari skema sebelumnya yang bertahap 10 kilogram per bulan.

Total penugasan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk program ini mencapai 997.200 ton beras dengan target penyaluran selesai akhir September 2026. Proses distribusi dipantau ketat melalui monitoring dan evaluasi bersama Perum Bulog serta pemerintah daerah.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, menyampaikan pemerintah tidak mentoleransi praktik pungutan dalam bentuk apa pun selama proses distribusi bantuan pangan berjalan.

"Bantuan pangan ini hak penuh KPM dan harus diterima secara utuh volumenya serta dalam kondisi baik, tanpa potongan sepeser pun. Kami minta seluruh jajaran di daerah, mulai dari pendamping, aparat desa, hingga petugas penyalur, untuk tidak melakukan pungutan dengan alasan apa pun. Kalau ada laporan seperti ini, kami pasti tindak lanjuti bersama Perum Bulog dan pemerintah daerah," ujar Rachmi, dilansir dari Detik Finance.

Penambahan ini dilakukan dengan menggunakan data yang lebih luas dan akurat untuk menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum tercatat sebagai penerima bantuan sosial.

Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, mengatakan pembaruan DTSEN penting untuk memperbaiki kesalahan dan menyesuaikan data berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Masyarakat dapat menggunakan situs resmi Cek Bansos Kemensos untuk mengetahui status kepesertaan bansos dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Untuk melakukan pengecekan, masyarakat harus mengakses situs cekbansos.kemensos.go.id, memasukkan NIK 16 digit, serta mengetikkan kode captcha yang tersedia sebelum menekan tombol "CARI DATA". Hasil pencarian akan menampilkan status bansos berdasarkan NIK yang dimasukkan.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, pemutakhiran data dilakukan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama untuk memetakan lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia.

"Mayoritas dari 1.653 yang kami keluarkan dari daftar penerima manfaat adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah yang bekerjasama dengan institusi internasional maupun nasional, dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansial, tanpa bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah atau Dana BOS," ujar Sudaryono, Jumat (11/9/2026).

Dalam penetapan penerima bansos, Kemensos merujuk pada data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) milik BPS, namun tetap melakukan verifikasi ulang untuk memastikan kelayakan penerima.

Andy Kurniawan, Tenaga Ahli Kemensos, menyatakan, "Kalau mau nyalur bansos, datanya beriman ke BPS. Tapi bukan menjadi satu-satunya. Jadi desil bukan menjadi satu-satunya kriteria untuk menyalurkan bantuan sosial."

Bantuan disalurkan secara bertahap melalui dua mekanisme utama, yaitu Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Penyaluran mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan dalam menentukan penerima manfaat.

Pemerintah menggunakan sistem desil untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan aspek sosial dan ekonomi. Sistem ini mengelompokkan keluarga menjadi 10 desil, di mana desil 1 adalah 10% keluarga dengan kesejahteraan terendah dan desil 10 dengan kesejahteraan tertinggi.

Penyaluran dilakukan secara bertahap sehingga waktu penerimaan bantuan berbeda bagi setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penerima dapat mengecek status bansos menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui layanan resmi Kemensos yang dapat diakses lewat aplikasi atau situs cekbansos.kemensos.go.id, kata Metrotvnews.com dan Kompas.com.

Besaran bansos BPNT adalah Rp 200.000 per bulan, sehingga pencairan tahap 3 selama tiga bulan mencapai Rp 600.000, menurut Kompas.com.

Peneliti sekaligus Director of Fiscal Justice CELIOS, Media Askar, menilai metodologi penetapan desil yang saat ini masih mengandalkan estimasi pengeluaran sangat rentan bermasalah atas keakuratan data tingkat kesejahteraan warga.

Padahal data ini kerap digunakan dalam penetapan desil yang akhirnya ikut menentukan tingkat kelayakan warga menerima bantuan sosial (bansos).

Dalam proses penetapan penerima, Kemensos merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) milik BPS, namun melakukan verifikasi ulang untuk memastikan kelayakan penerima.

Tenaga Ahli Kemensos, Andy Kurniawan, mengatakan, "Kalau mau nyalur bansos, datanya beriman ke BPS. Tapi bukan menjadi satu-satunya. Jadi desil bukan menjadi satu-satunya kriteria untuk menyalurkan bantuan sosial."

Program bantuan ini mulai disalurkan pada 7 September 2026, di mana setiap penerima manfaat mendapat bantuan sebesar 15.000 gourdes atau sekitar US$ 116, ditujukan bagi orang tua murid di sekolah negeri, komunitas, kota, dan Kristen di daerah kurang mampu, dilansir dari Detik Finance.

Selain bansos tunai, pemerintah juga menyalurkan bantuan kepada 30.000 keluarga rentan, merehabilitasi 52 sekolah, mendistribusikan 8.000 perabot sekolah, serta mengerahkan 10.750 petugas polisi untuk mendukung kelancaran tahun ajaran baru.

Penyaluran bansos akan dilakukan mulai kuartal I-2027 dengan target penerima sekitar 50 juta masyarakat dari kategori desil 1-5, yakni kelompok termiskin, menurut laporan dari Detik Finance.

Luhut menjelaskan pemerintah sedang menyelesaikan data penerima bansos agar lebih tepat sasaran dan mempertimbangkan opsi pembatasan penggunaan dana, seperti pemberian kupon agar dana hanya bisa dipakai untuk kebutuhan dasar seperti listrik, beras, dan bensin.

Menurut Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, bansos ini ditujukan bagi kelompok warga termiskin yang berada di desil 1 sampai 5.

"Nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Nah dengan begitu membawa keadilan ya, memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan," ujar Luhut dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sistem tersebut masih dalam tahap penyempurnaan dan ditargetkan rollout pada minggu ketiga Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kami akan bisa roll out. Saya berharap pada waktu Presiden roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius," ujar Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Uji coba sebelumnya yang dilakukan di 43 kabupaten/kota mencatat lebih dari 4,3 juta keluarga pendaftar dalam waktu sekitar dua bulan. Digitalisasi ini diharapkan mengurangi kesalahan data seperti inclusion error dan exclusion error yang menyebabkan ketidaktepatan penerima bansos.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan, "Kemensos sangat mendukung implementasi rencana implementasi perlinsos digital untuk penyaluran bansos tahun 2027. Yang dibutuhkan untuk mempercepat proses distribusi melalui perlinsos ini, yang pertama adalah data."

Percakapan tersebut kemudian berkembang menjadi obrolan santai mengenai kehidupan di Singapura. Salah satu pekerja diketahui berasal dari India dan seorang lainnya dari Bangladesh, yang telah tinggal serta bekerja di negara tersebut selama tiga tahun.

Mel, seorang manajer di Catch Seafood, menjelaskan bahwa inisiatif ini mulai berjalan sejak sekitar dua minggu lalu. Keputusan tersebut diambil karena para pekerja migran di Singapura sering kali harus bekerja tanpa lelah hingga larut malam demi menafkahi keluarga.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa sekitar 50 persen bansos yang disalurkan selama ini tidak sampai kepada penerima yang berhak.

"Selama ini banyak sekali tadi 50% (bansos) off target secara nasional, ya," ujar Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Skema bantuan sosial ini menandai perubahan kebijakan pemerintah dari subsidi berbasis produk menjadi subsidi berbasis penerima langsung. Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran kepada masyarakat termiskin.

Pengalihan skema bansos menjadi berbasis digital direct transfer ini dikonfirmasi oleh pihak pemerintah sebagai upaya menciptakan pemerataan distribusi bantuan nasional.

Skema baru ini mengubah sistem subsidi nasional yang sebelumnya berbasis produk menjadi penyaluran dana langsung kepada masyarakat sasaran. Kebijakan tersebut mencakup kelompok masyarakat yang berada pada kategori desil 1 hingga 5.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengonfirmasi arah kebijakan skema bantuan berbasis rekening bank tersebut.

Pihak Perum Bulog menyatakan komitmennya untuk menghormati seluruh proses hukum yang sedang ditangani oleh penyidik KPK. Manajemen memastikan jajarannya akan senantiasa kooperatif dalam memberikan data maupun keterangan yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum.

Terkait penyaluran bantuan tersebut, Perum Bulog memberikan penjelasan mengenai batasan tanggung jawab instansi. BUMN pangan ini menegaskan kewenangannya terbatas sebagai penyedia barang sampai di pintu gudang, sedangkan proses pendistribusian beras hingga ke Keluarga Penerima Manfaat menjadi tanggung jawab pihak transporter.

Untuk mendukung peralihan skema tersebut, pemerintah tengah merampungkan perbaikan data penerima pada tahun ini. Target penerima mencakup sekitar 50 juta masyarakat yang tergolong dalam kategori desil 1 hingga 5.

Selain ketepatan data, pemerintah memformulasikan langkah pencegahan agar dana bantuan tidak disalahgunakan untuk aktivitas taruhan daring. Penyaluran bantuan ini rencananya akan diprioritaskan kepada kelompok ibu-ibu.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan kepastian jadwal peluncuran sistem baru tersebut dalam konferensi pers di kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, pada Kamis (10/9/2026).

"Kemarin Presiden memberikan arahan kepada saya sebagai Ketua Komite untuk mempercepat prosesnya ini semua. Dan Presiden kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober minggu ketiga kita akan bisa roll out," kata Luhut, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

Penyaluran Bantuan Pangan untuk periode Juli hingga September 2026 dialokasikan untuk 408.988 Penerima Bantuan Pangan (PBP) dengan total 12.269.640 kilogram beras. Sampai kini, realisasi penyaluran sudah mencapai 57,41 persen atau sekitar 7.043.940 kilogram beras.

Penyaluran di Desa Ambit, Kecamatan Waled, dialokasikan untuk 1.297 PBP dan BULOG telah menyalurkan kepada 1.284 PBP. BULOG terus mengawasi proses distribusi bersama pemerintah desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibnas agar berjalan tepat sasaran dan transparan.

Aksi tanggap darurat tersebut dipusatkan di beberapa titik strategis, seperti Stasiun Jurangmangu dan kawasan Jalan Raya Bintaro. Bantuan difokuskan kepada para pekerja lapangan, pengemudi ojek online, petugas kebersihan, serta pengguna transportasi umum yang masih beraktivitas di luar ruang tanpa alat pelindung diri.

Penyaluran alat pelindung pernapasan ini juga mencakup area sekitar kantor Rumah Zakat Bintaro di Ruko Victorian Bintaro. Selain itu, tim membagikan masker kepada warga dan petugas pemadam kebakaran di kawasan Pisangan, Ciputat Timur, yang baru saja menghadapi kejadian kebakaran lahan kosong.

Kelompok sasaran desil 1 mencakup 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Sementara desil 2 hingga desil 4 mewakili kelompok masyarakat berpenghasilan rendah berturut-turut pada rentang 11 persen hingga 40 persen terbawah.

Pengelompokan desil ditentukan berdasarkan pengukuran variabel sosial ekonomi yang mencakup status pekerjaan, tingkat pendidikan, kondisi perumahan, daya listrik, serta kepemilikan aset keluarga. Data tersebut bersifat dinamis dan diperbarui secara periodik oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pengungsian yang dipusatkan di Jambur Desa Sukatepu tersebut diisi oleh masyarakat Kecamatan Simpang Empat yang terpaksa meninggalkan kediaman mereka lantaran guguran abu vulkanik berjangkauan luas sejak awal September.

Pasokan logistik yang dikirimkan meliputi 1.000 masker medis, 360 botol air mineral, 400 bungkus mi instan, 24 kaleng sarden, 50 kilogram beras, hingga 120 botol susu steril untuk menunjang kesehatan pengungsi.

Penyaluran BLT Kesra periode Juli hingga September ini menggunakan rekening Bank Himbara dan PT Pos Indonesia untuk daerah dengan akses perbankan terbatas, dengan nominal bantuan mencapai Rp600 ribu untuk beberapa bulan sekaligus, lebih besar dari nominal Rp300 ribu per bulan pada 2025, menurut data Kemensos.

Penerima utama BLT Kesra adalah masyarakat miskin dan rentan miskin yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada kategori desil 1-4, yaitu 40 persen terbawah dari kelompok kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah turut menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 171 Tahun 2026 yang mengatur nominal bantuan sosial tersebut. Program ini menyasar peserta didik berumur 5 hingga sebelum 22 tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin. Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai, perluasan akses, maupun kesempatan belajar.

Perubahan mendasar terjadi pada kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Penerima PIP, termasuk yang berasal dari jalur DTSEN, kini tidak lagi menerima KIP dalam bentuk fisik maupun digital.

Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa pencairan dana bagi penerima baru mensyaratkan penyelesaian seluruh tahapan administrasi. Proses tersebut mencakup pembukaan rekening, pencetakan buku tabungan dan ATM, penyerahan ke penerima, hingga pemindahbukuan dana oleh Bank Jakarta.

Total penerima KJP Plus periode ini mencakup 328.145 siswa SD/MI dengan dana Rp250.000 per bulan, 171.366 siswa SMP/MTs/SMPLB sebesar Rp300.000, serta 53.612 siswa SMA/MALB sebesar Rp420.000. Selain itu, alokasi diberikan kepada 103.820 siswa SMK sebesar Rp450.000 dan 4.266 peserta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebesar Rp300.000 per bulan.

"Daftar bantuan ataupun beneficiary registry atau daftar bantuan penerima program itu ditentukan oleh masing-masing menteri terkait sesuai dengan kebijakannya masing-masing," ungkap Amalia dalam keterangannya, Rabu (9/9/2026).

Implementasi pendaftaran sosial ini diterapkan pada penetapan sasaran penerima program Sekolah Rakyat yang difokuskan bagi kelompok desil 1 dan 2, meski kementerian terkait tetap menerapkan kriteria tambahan untuk menentukan daftar penerima manfaat akhir. "DTSEN ini isinya adalah registrasi ataupun database yang merupakan kumpulan semua daftar penduduk Indonesia yang memiliki NIK dan KK yang kita jadikan satu di dalam satu data tunggal," jelas Amalia.

Skema pembagian bantuan sosial secara berkala ini terbagi dalam empat periode tahunan. Periode pertama berlangsung sejak Januari hingga Maret, disusul tahap kedua pada April hingga Juni. Sementara itu, tahap ketiga mencakup periode Juli hingga September, sebelum ditutup oleh tahap keempat pada Oktober hingga Desember.

Perbedaan waktu distribusi di setiap wilayah terjadi akibat proses administrasi pada perbankan penyalur. Masyarakat yang belum menerima dana pada pertengahan periode tidak serta-merta dinyatakan gugur dari daftar penerima manfaat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan program bantuan pangan beras untuk desil 1 hingga 4 akan disalurkan sekaligus pada September 2026. Setiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras per bulan selama tiga bulan, atau total 30 kilogram sekaligus.

"Program ini menyasar desil 1 hingga 4 dan akan dirapel serta tuntas pada bulan ini," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Penyaluran bantuan tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional teranyar hasil pemutakhiran data secara berjenjang. Langkah verifikasi dan validasi ini berpotensi mengubah status kepesertaan masyarakat, baik yang masih terdaftar, terhapus, maupun menjadi penerima baru.

Program Keluarga Harapan disalurkan dalam empat tahap per tahun bagi keluarga miskin dan rentan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Ditjen Linjamsos Nomor 59/3/BS.01.00/1/2025, nominal bantuan disesuaikan dengan kriteria kategori penerima.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan rekening tersebut akan diberikan kepada masyarakat usia di atas 18 tahun yang belum memiliki rekening bank. Pembukaan rekening ini bertujuan agar penyaluran bansos bisa berjalan cepat dan tepat sasaran.

"Itu supaya nanti setiap bantuan itu betul-betul cepat dan tepat sasaran. Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu kelihatannya," ujar Purbaya kepada wartawan di Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).

Keputusan perpanjangan ini diambil untuk menjaga ketahanan pangan keluarga, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan ketersediaan pangan nasional tetap terpenuhi secara merata.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa kebijakan Presiden memperlihatkan komitmen kuat pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan pangan.

Besaran bantuan diatur berdasarkan peraturan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/2020 dan Permensos Nomor 1 Tahun 2021 serta keputusan terkait Program Sembako/BPNT Maret 2021.

Saifullah menjelaskan bahwa pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial dan subsidi lain melalui Bappenas, Bulog, dan pemerintah daerah. "Pemerintah sedang mengonsolidasikan seluruh skema bantuan agar kelak dapat disalurkan secara terpadu melalui bantuan tunai," ujar Saifullah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal ini setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin sore.

"Terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini, termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg. Lalu, arahan bapak presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember," ujar Airlangga, dikutip dari Detik Finance.

Langkah strategis tersebut disiapkan untuk menyasar puluhan juta jiwa di seluruh wilayah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa penyaluran bansos ini ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Penerima bantuan difokuskan pada kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 sampai desil 4.

"Kita sudah memutuskan bantuan pangan untuk desil 1-desil 4 sejumlah 33 juta sekian (penerima manfaat) ya, rakyat kita yang jumlahnya itu kali 10 kg per bulan. Jadi 30 kg," kata Zulhas dalam konferensi pers usai rapat di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

Pemerintah menjelaskan bahwa pemeringkatan sosial yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik bersama kementerian dan pemerintah daerah bersifat dinamis. Penyesuaian data dilakukan secara periodik setiap tiga bulan untuk mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan.

"Ini adalah pemeringkatan relatif karena setiap hari data ini dinamis sekali. Setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang pindah tempat, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang naik kelas, setiap hari ada yang turun kelas," kata Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Di Desa Agung Jaya, Kecamatan Air Manjuto, Kamis 3 September 2026, penyaluran BLT-DD triwulan ketiga berlangsung lancar dengan masing-masing KPM menerima Rp900 ribu untuk tiga bulan. Kepala Desa Agung Jaya, Hartono, mengingatkan agar bantuan dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok dan dibelanjakan di warung sekitar desa.

Jumlah KPM di Desa Talang Petai, Kecamatan V Koto, sebanyak 9 orang yang menerima Rp900 ribu untuk jatah Juni sampai Agustus. Kepala Desa Talang Petai, Martinus, mengatakan bantuan ini menjadi prioritas dan diharapkan dapat membantu kebutuhan dapur KPM. Penyaluran dilakukan triwulanan agar manfaatnya terasa lebih besar.

Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan penjelasannya melalui akun resmi. Mekanisme pencairan bantuan bagi penerima baru KJP Plus Tahap II Tahun 2026 mensyaratkan penyelesaian seluruh tahapan administratif terlebih dahulu.

Prosedur tersebut mencakup pembukaan rekening bank, pencetakan buku tabungan beserta kartu ATM, penyerahan fasilitas transaksi tersebut kepada penerima, hingga proses pemindahbukuan dana oleh Bank DKI. Para siswa beserta orang tua murid dapat memeriksa saldo pada rekening masing-masing setelah rangkaian tahapan tersebut rampung.

Rizal mengakui bahwa penerima bantuan pada Juli hingga September tidak sepenuhnya sama dengan periode Maret-April. Ada beberapa yang menerima bantuan pada Maret-April namun tidak mendapat bantuan pada periode berikutnya.

"Jadi perlu teman-teman ketahui itu bukan perubahan desil. Kalau nggak salah sudah ada bantuan pangan di bulan Maret, April. Nah yang bantuan yang sudah menerima di bulan Maret, April itu kan tidak diberikan lagi untuk di bulan Juli, Agustus, September," ujar Rizal di Pasar Jatinegara, Sabtu (5/9/2026).

Langkah penanganan ini diambil setelah Dinas Sosial Kota Surabaya mencatat 3.283 keluhan warga terkait posisi desil, sementara Kementerian Sosial mengidentifikasi masuknya 12 juta data baru BKKBN pada DTSEN Volume 3 sebagai penyebab pergeseran desil secara signifikan.

Pengaduan masyarakat di Surabaya disampaikan melalui kantor dinas sosial, pihak kelurahan, kecamatan, serta layanan pendaftaran mandiri secara daring pada laman resmi BPS.

Perubahan desil pada DTSEN Volume 3 sebelumnya sempat membingungkan publik karena masuknya 12 juta data baru dari BKKBN yang belum melalui proses verifikasi lengkap. Pemutakhiran ini dilakukan agar penetapan penerima bantuan sosial berjalan lebih akurat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa lonjakan data baru tersebut saat ini telah dirapikan oleh pemerintah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan penyisiran dan verifikasi data untuk memastikan aktivitas judi online benar dilakukan oleh penerima bansos atau ada pihak lain yang menggunakan identitas mereka.

"Dari data yang kita terima dari PPATK, kita dalami, kemudian kita sisir, dan kita terus berusaha memastikan bahwa penerima bansos yang terindikasi main judi online, kita beri kesempatan untuk melakukan klarifikasi," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis Jumat (4/9/2026).

Pemerintah mencatat adanya penyesuaian data setelah masuknya sekitar 12 juta data baru dari BKKBN pada DTSEN Volume 3. Perubahan pemeringkatan desil tersebut sempat memicu kekhawatiran masyarakat terkait potensi penghapusan hak penerima bantuan sosial secara mendadak.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa dinamika angka desil terjadi akibat integrasi data mentah yang saat ini sedang dituntaskan proses verifikasinya.

Dana bantuan tersebut bersumber dari hasil penjualan produk Mandjha yang disisihkan secara rutin sebagai bentuk komitmen sosial perusahaan. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Ivan Gunawan kepada Direktur Pengumpulan Profesi dan Perorangan BAZNAS RI, Fitriansyah Agus Setiawan.

Pengusungan konsep berbelanja sekaligus berdonasi bertujuan untuk melibatkan konsumen dalam setiap aksi kepedulian sosial yang dijalankan brand.

Menurut Sudaryono, aturan baru akan menyesuaikan insentif dengan jumlah porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproduksi setiap dapur. Ia menegaskan aturan ini akan segera terbit, kemungkinan minggu ini.

"Saya sudah mengajukan Peraturan Kepala Badan, tinggal nunggu waktu. Saya harapkan mungkin hari ini atau besok sudah keluar," ujar Sudaryono saat Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, Kamis (3/9/2026).

Program kepesertaan tersebut mencakup jaminan risiko kecelakaan kerja hingga kematian bagi masyarakat di wilayah operasional perusahaan. Dalam agenda ini, BPJS Ketenagakerjaan turut menyalurkan klaim jaminan sosial kepada empat ahli waris peserta, termasuk karyawan PT Suparma Tbk serta pengurus RT/RW setempat.

Santunan sebesar Rp242.419.310 diserahkan kepada ahli waris almarhum Laode Awaludin yang meliputi Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan beasiswa dua anak. Ahli waris almarhum Ari Sugiarto menerima Rp145.587.760 untuk program serupa, sementara ahli waris Budi Susetiyo dari LPMK Karangpilang dan Slamet Suhadi dari LPMK Lakarsantri masing-masing menerima manfaat JKM sebesar Rp42 juta.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan penyelidikan ini muncul setelah ditemukan bahwa identitas penerima bansos digunakan oleh pihak lain untuk berbagai keperluan, termasuk pembelian aset dan langganan listrik.

"Sekarang kita dalami itu, ada fenomena KTP-KTP menerima bansos dimanfaatkan dan digunakan orang lain untuk membuat akun. Untuk membeli motor atau untuk membeli aset-aset yang lain termasuk untuk langganan listrik. Jadi ini sedang kita pastikan semua," ujar Gus Ipul.

Penyalahgunaan dokumen kependudukan tersebut menyebabkan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp 200.000 per bulan terhenti pada periode Oktober-Desember 2025. Hasil asesmen lapangan mengonfirmasi bahwa pasangan difabel baca-tulis dan tak memiliki gawai ini berada di kategori desil 1 atau sangat miskin.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten setempat turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara menyeluruh.

Survei tersebut mencatat hanya 25,63 persen atau 81 responden yang menganggap data kesejahteraan keluarga mereka sudah tepat. Indikator penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kelolaan Badan Pusat Statistik ini mencakup pekerjaan, pendidikan, daya listrik, kondisi hunian, hingga kepemilikan aset.

Sistem DTSEN membagi tingkat kesejahteraan ke dalam 10 tingkatan. Masyarakat pada Desil 1 hingga 4 diperuntukkan bagi penerima Program Keluarga Harapan dan Program Sembako, sedangkan Desil 5 menyasar program tertentu seperti PBI-JK. Kesalahan kategorisasi memicu penghentian bantuan, seperti yang dialami Iqbal Marqori (32), seorang pengemudi ojek daring penyandang tunadaksa di Medan yang masuk ke dalam Desil 6-10.

Langkah pemutakhiran data ini dibuka untuk mengoreksi kesalahan klasifikasi, baik warga kurang mampu yang belum terdaftar maupun warga mampu yang justru tercatat sebagai penerima bantuan sosial.

Pemerintah menilai akurasi data menjadi faktor kunci agar penyaluran seluruh program bantuan sosial dapat diterima tepat oleh warga yang berhak.

Catatan pelanggan meminta pancake tanpa irisan rumput laut, selada, dan rasa pedas karena ditujukan untuk anak yang sedang menjalani pengobatan leukemia. Tersentuh dengan permintaan tersebut, Wang tidak hanya menyiapkan pancake sesuai pesanan, tetapi juga menambahkan dua gelas susu kedelai gratis. Ia pun diam-diam menyelipkan uang 100 yuan—setara dengan keuntungan empat hari berjualannya—ke dalam bungkus makanan.

Penerima pesanan adalah Haolin, bocah yang didiagnosis leukemia pada Februari 2026. Ayah Haolin, Zhu, menemukan uang tersebut dan merasa sangat tersentuh.

"Jadi kami mohon masyarakat ya, kalau misalnya menemukan penerima manfaat atau masyarakat yang tidak layak menerima atau masyarakat yang memang sesungguhnya layak menerima tapi malah dia exclude, itu bisa kita perbaiki segera," ujar Gus Ipul.

Menurutnya, pemerintah berkomitmen terbuka dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemutakhiran data agar bantuan sosial tepat sasaran dan sampai pada yang berhak. "Ini (pemutakhiran) penting, karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka yang berhak," kata Gus Ipul.

"Kami datang bukan hanya untuk riding dan menikmati Flores. Kami ingin perjalanan ini juga membawa manfaat. Di sepanjang jalur, kami berusaha hadir langsung untuk saudara-saudara yang terdampak gempa, anak-anak di panti asuhan dan sekolah, serta masyarakat yang membutuhkan," ujar juru bicara BROSQI.

Selama penyisiran jalur tersebut, para anggota rombongan kerap berhenti secara mendadak saat mendapati warga yang memerlukan uluran tangan untuk membagikan muatan logistik yang dibawa di atas sepeda motor. Paket bantuan yang didistribusikan mencakup bahan pokok, pakaian layak pakai, perlengkapan sekolah, alat tulis kantor, kebutuhan anak dan harian, obat-obatan, serta dukungan dana tunai.

Di Serang, 12.800 penerima bansos dari program Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dicoret berdasarkan arahan Kementerian Sosial, digantikan dengan data baru dari kelompok masyarakat yang belum pernah menerima bansos sebelumnya.

Kepala Dinsos Kabupaten Serang, Yadi Priyadi Rochdian, mengatakan data penerima bansos yang terindikasi judi online terdeteksi melalui sistem yang mengawasi alur uang penggunaan bansos.

Penerima bantuan hunian dua lantai senilai total Rp 8 miliar dari dana CSR BTN di Serang, Banten tersebut di antaranya adalah mantan juara dunia tinju Ellyas Pical dan veteran perang Holili Sukarman.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menjelaskan bahwa penyerahan ini memberikan kepastian hukum dan tempat tinggal tetap bagi para penerima manfaat.

Sekretaris Utama BPS, Zulkipli, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga terkait untuk mengecek ulang data penerima bansos dan bantuan pemerintah.

"Jadi semuanya ini sudah ada kerja sama untuk kita sama-sama mengecek ulang terkait dengan hal itu," ujar Zulkipli kepada wartawan di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026).

Masyarakat dapat melakukan pengecekan data desil secara daring melalui portal resmi cekbansos.kemensos.go.id atau dtsen-form.bps.go.id menggunakan NIK KTP. Kesalahan penginputan NIK dapat menyebabkan informasi kesejahteraan tidak muncul pada sistem.

Guna mengakomodasi keberatan warga, BPS menyediakan opsi pengajuan verifikasi ulang. Proses sanggahan data ini dapat diakses langsung oleh warga atau dengan bantuan perangkat kelurahan setempat.

Dukungan yang diberikan mencakup masker, obat tetes mata, dan kebutuhan lain yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Sebanyak 28.000 penerima manfaat di wilayah operasional Bank Mandiri di Sumatera dan Kalimantan menerima bantuan tersebut.

Selain itu, Bank Mandiri mengadakan pemeriksaan kesehatan pernapasan langsung di beberapa titik, seperti di Palembang dan Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, menjangkau hingga 280 penerima manfaat per lokasi.

Darmi mengaku lega dan senang mendengar kabar tersebut. Bantuan yang sebelumnya diterimanya, yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp 200.000 per bulan, sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, termasuk pembelian beras dan lauk-pauk.

"Saya baru tahu, dikabari pagi ini kalau reaktivasi bansosnya sudah disetujui sama Kementerian," ujar Darmi.

Penyaluran bansos tersebut didasarkan pada pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) teranyar yang mengelompokkan tingkat kesejahteraan keluarga penerima manfaat dalam sistem desil secara dinamis.

Program pertama yang disalurkan adalah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dengan alokasi anggaran Rp43,8 triliun yang menyasar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap keluarga menerima dana sebesar Rp200.000 per bulan yang dicairkan secara akumulatif sebesar Rp600.000 per tiga bulan.

Sistem pemeringkatan yang berlaku saat ini dinilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi riil masyarakat di lapangan. Dampaknya, sejumlah warga yang membutuhkan justru kehilangan hak atas program perlindungan sosial dari negara.

"Saya berulang kali menerima aspirasi warga yang resah dengan penetapan desil yang tidak sesuai dengan status ekonomi mereka, dan berdampak dengan dihentikannya bantuan sosial yang selama ini didapatkan. Juga beragam keluhan masyarakat terkait sulitnya melakukan pengusulan maupun penyanggahan desil ketika mereka mendapatkan fakta ketidaksesuaian tersebut. Jika tidak segera direspons, maka dikhawatirkan kasus ini bisa menggagalkan tujuan mulia bantuan sosial karena tidak tepat sasaran dan menimbulkan ketidakpercayaan bahwa pemerintah serius menyelenggarakan program perlindungan sosial sesuai amanat konstitusi," ujar HNW dalam keterangannya, Sabtu (29/8/2026).

Berdasarkan informasi dari situs resmi Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos), desil adalah klasifikasi keluarga yang dibagi ke dalam 10 kelompok berdasarkan variabel sosial ekonomi. Pengukuran ini meliputi kondisi individu seperti pekerjaan dan pendidikan, kondisi perumahan, serta kepemilikan aset.

Setiap desil mencakup sekitar 10% keluarga di Indonesia sesuai dengan tingkat kesejahteraannya. Semakin kecil angka desil, semakin rendah tingkat kesejahteraannya.

Perjalanan ini membawa serta sebuah bentuk keju Parmigiano Reggiano dalam kereta kecil sebagai simbol solidaritas. Target penggalangan dana yang ditetapkan adalah 18 ribu euro untuk memungkinkan 20 anak baru bergabung dalam aktivitas olahraga inklusif yang dijalankan oleh proyek tersebut.

Proyek All Inclusive Sport dikoordinasi oleh pusat layanan sukarelawan CSV Emilia dan telah melibatkan sekitar 240 anak dan remaja dengan disabilitas serta 240 keluarga di wilayah tersebut.

Pengukuran tersebut mencakup indikator individu seperti pekerjaan dan pendidikan, kondisi perumahan, hingga kepemilikan aset. Pengklasifikasian ini mencakup masing-masing sekitar 10 persen keluarga di Indonesia. Posisi kesejahteraan relatif suatu keluarga ditunjukkan melalui urutan angka, di mana angka desil yang makin kecil mencerminkan tingkat kesejahteraan yang makin rendah.

Kelompok ekonomi terbawah berada pada Desil 1 dengan status Sangat Miskin. Rumah tangga dalam kategori ini tidak memiliki pekerjaan stabil, berpenghasilan tidak menentu, serta menjadi prioritas utama seluruh program bansos.

Yang Dibutuhkan:

• Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP
• Nomor Kartu Keluarga (KK)
• Tanggal lahir dan nama lengkap
• Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah
• Nomor ID Pelanggan PLN atau Nomor Meteran
• File foto rumah (tampak depan, ruang tamu tampak lantai dan dinding, serta kamar mandi)
• Nomor Induk Sekolah Nasional (NISN)/Nomor Induk Mahasiswa (untuk keluarga yang bersekolah)

Langkah-Langkah:

Cara Cek Desil Bansos:

1. Masuk laman cekbansos.kemensos.go.id
2. Masukan NIK yang tertera pada KTP
3. Masukan kode captcha yang tertera pada layar
4. Klik Cek Data

Cara Cek Posisi Desil:

1. Klik tombol cek desil
2. Masukan tanggal lahir
3. Masukan kode captcha
4. Klik cek data

Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati menilai ketidaktepatan penentuan desil berpotensi membuat penyaluran bantuan sosial serta program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah menjadi salah sasaran.

"Saat ini marak keluhan masyarakat terkait dengan penentuan desil yang tidak sesuai. Seorang tukang becak yang desilnya sama dengan anggota DPR RI di desil 6, single parent dengan rumah kontrakan dan kerja tidak tetap masuk desil 7 dan banyak temuan lain di lapangan," kata Esti kepada wartawan, Jumat (28/8/2026).

Luhut menjelaskan bahwa digitalisasi dan AI dapat menghubungkan data antar Kementerian, Lembaga, hingga pemerintah daerah, sehingga pembagian kelompok desil masyarakat menjadi lebih akurat.

"Kita akan terus perbaiki nanti dengan AI ini. Karena pertukaran data antar Kementerian dan Lembaga itu jalan, mestinya nanti akan diperbaiki," ujar Luhut saat ditemui di acara Jakarta Investment Festival 2026, seperti dilansir dari Detik Finance.

Pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga atau desil tersebut memicu kekhawatiran warga karena kesalahan data berpotensi menutup akses bantuan sosial bagi pihak yang membutuhkan. Pemerintah pun memberikan perhatian khusus terhadap masalah masukan data sosial ekonomi masyarakat ini.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyatakan bahwa keluhan publik mengenai penentuan angka desil menjadi catatan penting bagi evaluasi kebijakan.

Dukungan tersebut mencakup donasi tunai senilai Rp 1 miliar, 53 ribu botol air minum AQUA, serta produk nutrisi seperti makanan bayi. Sebagian logistik telah dikirimkan secara bertahap sejak Sabtu (22/8/2026).

Proses pendistribusian dilakukan melalui jalur darat menuju wilayah Manggarai dan jalur laut memanfaatkan Kapal Kemanusiaan. Pasokan air minum awalnya menjangkau Kecamatan Langke Rembong sebelum diperluas ke daerah pesisir.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan langkah ini bertujuan untuk memastikan 27.000 SPPG yang sudah berjalan memiliki aturan dan tata kelola yang benar sebelum membuka unit baru.

"Izinkan kami membereskan 27.000 SPPG yang sudah operasional dulu soal tata kelola, aturan, peraturannya itu mesti benar dulu. Jangan sampai ini belum beres, kita buka-buka-buka, akhirnya numpuk masalah," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Penyaluran dana bansos periode Juli, Agustus, dan September 2026 sebesar Rp200.000 per bulan ini dapat dicek status penerimaannya secara daring melalui laman cekbansos.kemensos.go.id maupun aplikasi Cek Bansos menggunakan Nomor Induk Kependudukan.

Proses pengecekan dilakukan dengan memasukkan 16 digit NIK KTP beserta kode captcha, lalu sistem DTSEN akan menampilkan status kepesertaan, pengelompokan desil, jenis bantuan, hingga notifikasi tahapan penyaluran seperti status keberhasilan persiapan atau proses transfer.

Pemerintah Kota Jakarta Selatan mencatat wilayah dengan jumlah rumah tidak layak terbanyak berada di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, serta kawasan Manggarai dan Mampang.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan kuota pembenahan rumah untuk Jakarta Selatan sebanyak 2.000 unit dari total target DKI Jakarta mencapai 10.300 unit pada tahun ini.

Registrasi ini bertujuan membangun basis data sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih akurat dan terintegrasi sebagai bagian dari transformasi tata kelola data dari sistem manual ke digital.

Juru Bicara Pemkot Ambon sekaligus Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Ambon, Ronald H. Lekransy, menjelaskan bahwa pendataan ini terbuka bagi semua KK tanpa membedakan jabatan, pendapatan, maupun status sosial.

Penyaluran bansos dilakukan secara bertahap dan tidak serentak untuk seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Mensos Saifullah Yusuf melaporkan bahwa bansos PKH telah disalurkan kepada lebih dari 7 juta KPM, sementara BPNT sudah diterima oleh 12 juta KPM hingga saat ini.

Pengaduan dapat disampaikan langsung melalui kantor Dinsos Karanganyar maupun Pemerintah Desa (Pemdes) setempat jika warga merasa masih memenuhi kriteria sebagai penerima bansos.

Berdasarkan data Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kabupaten Karanganyar per Triwulan III 2026, tercatat sebanyak 124.519 keluarga terakomodasi dalam desil 1 hingga 4 sebagai kelompok penerima bantuan sosial.

"Bukan (ditambah), desil itu selalu sampai 10, sama seperti 0-100%, kira-kira enggak mungkin 0-120%. Desil 12 itu 120%," paparnya Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Terkait keresahan warga di media sosial yang mendapati status desil tidak sesuai dengan kondisi ekonomi riil, pemerintah menyerahkan proses pemutakhiran data kepada lembaga terkait. "BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu aja sensus ekonominya," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

PKH merupakan bantuan sosial bersyarat bagi Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Pemerintah membagi penerima PKH ke dalam beberapa kategori dengan nominal bantuan tunai yang disalurkan dalam empat tahap selama satu tahun.

Program yang disalurkan pada periode ini mencakup Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai senilai Rp600.000 untuk tiga bulan, bantuan beras 10 kilogram, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.

Pembaruan Kriteria Desil Penerima Bansos 2026

Pemerintah memperbarui kriteria penetapan penerima Bantuan Pangan Non-Tunai pada 2026 dengan menyempitkan cakupan sasaran. Jika sebelumnya mencakup Desil 1 hingga 5, kini bantuan difokuskan hanya untuk kelompok Desil 1 sampai 4 agar sejalan dengan kriteria Program Keluarga Harapan.

Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menemukan ribuan data bermasalah tersebut dari penelusuran identitas resmi penerima.

Setiap penerima bantuan sosial yang terbukti terkait transaksi judi online langsung diputus kepesertaannya secara otomatis oleh sistem.

Peringkat desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang dibagi menjadi sepuluh tingkatan. Kelompok Desil 1 hingga Desil 4 mencakup 40 persen rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah yang menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial. Penetapan kriteria desil diperhitungkan berdasarkan berbagai indikator sosial dan ekonomi, termasuk aset rumah tangga, kondisi tempat tinggal, tingkat pendidikan, beban tanggungan, serta pendapatan bulanan. Perubahan data desil dapat terjadi secara berkala seiring pemutakhiran data kependudukan dan hasil verifikasi lapangan oleh petugas Dinas Sosial setempat.

Prosedur Cek Desil dan Status Penerima Bansos melalui Situs Resmi

Masyarakat dapat melakukan pengecekan peringkat desil dan kepesertaan bansos secara langsung melalui peramban pada gawai pintar atau komputer. Proses verifikasi ini memerlukan dokumen dasar kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk mencocokkan data pribadi dengan basis data Kementerian Sosial. Berikut adalah langkah-langkah resmi untuk memeriksa status bantuan:

• Akses laman resmi Kementerian Sosial di alamat https://cekbansos.kemensos.go.id.
• Pilih data wilayah domisili secara berurutan mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan.
• Masukkan nama lengkap calon penerima manfaat sesuai dengan yang tertera pada KTP.
• Ketik kode keamanan (captcha) yang muncul pada layar untuk memvalidasi proses pencarian.
• Tekan tombol Cari Data untuk memulai proses pencocokan sistem.

Merujuk informasi resmi Kementerian Sekretariat Negara, BLT Kesra disalurkan pemerintah pada triwulan IV tahun lalu untuk periode Oktober hingga Desember. Program bantuan ini ditujukan kepada 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Setiap KPM menerima alokasi bantuan senilai Rp 300.000 per bulan yang dicairkan sekaligus sebesar Rp 900.000. Penyaluran dana dilakukan melalui jaringan rekening Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Pengecekan dilakukan melalui situs resmi Cek Bansos Kementerian Sosial (Kensos) yang menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sumber data.

Pengertian Desil dan Kategori Kesejahteraan

Desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang ditentukan berdasarkan sejumlah variabel sosial dan ekonomi.

Pengecekan status bansos dan pengelompokan desil tidak memerlukan kunjungan ke kantor pemerintah terkait. Masyarakat hanya perlu memanfaatkan ponsel pintar (HP) untuk mengetahui informasi tersebut dengan cepat.

Cara Cek Bansos Melalui Laman Resmi Kemensos

Pemerintah menyediakan fasilitas pengecekan secara daring melalui situs resmi Kemensos. Langkah-langkah pengecekan status bansos lewat peramban HP dapat dilakukan secara praktis.

Kenaikan desil ke tingkat di atas kelompok empat secara otomatis menghentikan sementara proses pencairan bantuan. Menurut aturan pengelolaan bantuan sosial, penerima manfaat wajib berada pada tingkatan desil satu hingga empat. Perubahan data terpadu yang memuat integrasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta hasil penelusuran ekonomi nasional menyebabkan banyak nama penerima manfaat tergeser dari kriteria penerima bantuan.

Dinas Sosial DIY saat ini menghadapi kondisi dilematis dalam penanganan penyaluran jaminan sosial masyarakat. Di satu pihak, pemerintah daerah diwajibkan mengacu pada data terpadu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di pihak lain, fakta ekonomi warga di lapangan sering kali tidak selaras dengan angka pemeringkatan yang tertera pada sistem basis data pusat.

Siklus pemutakhiran data berkala sering kali kalah cepat dibandingkan perubahan kondisi ekonomi warga akibat pemutusan hubungan kerja maupun bencana. Syafruddin Karimi menjelaskan bahwa pergeseran posisi desil sebuah keluarga dapat terjadi secara teknis akibat perubahan distribusi kesejahteraan nasional, meskipun pendapatan riil keluarga tersebut tidak berubah secara signifikan.

"Desil juga bersifat relatif, posisi sebuah keluarga dapat bergeser ketika distribusi kesejahteraan nasional berubah, meski penghasilannya tidak berubah besar," kata Syafruddin Karimi, Pengamat Ekonomi Universitas Andalas.

Masyarakat dapat mengakses laman resmi Cek Bansos milik Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id. Layanan ini mempermudah warga memastikan apakah data diri mereka terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat.

Langkah Mengecek Penerima Bansos Online

Pengecekan data penerima manfaat pada sistem Kemensos memerlukan input NIK sebanyak 16 digit sesuai data KTP. Seluruh hasil pencarian dalam sistem tersebut bersumber langsung dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Fungsi Portal DTSEN

Situs resmi DTSEN menegaskan tidak menyediakan fitur untuk pengecekan desil kesejahteraan masyarakat. Layanan pengecekan desil secara resmi dialihkan ke saluran khusus milik Kementerian Sosial.

Situs DTSEN berfungsi sebagai platform data resmi nasional yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan program, evaluasi kebijakan, serta pengambilan keputusan strategis pemerintah pusat dan daerah.

Proses pengecekan status penerima BPNT Tahap 3 2026 dapat dilakukan mandiri menggunakan NIK KTP lewat ponsel. Bantuan dialokasikan secara berkala langsung ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kemensos memperbarui kriteria penetapan penerima BPNT mulai 2026. Bantuan kini difokuskan untuk kelompok Desil 1 sampai 4 agar sejalan dengan kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Jadwal Pencairan Bansos BPNT 2026

Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, alokasi bantuan reguler periode Juli hingga September mencapai 25.579 ton senilai Rp358,1 miliar untuk 861.510 penerima. Sementara itu, bantuan khusus penanganan bencana alam dialokasikan sebanyak 861,5 ton dengan nilai Rp12,1 miliar.

Lima kabupaten terdampak gempa, yaitu Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, dan Nagekeo, menerima alokasi sebesar 6.673,2 ton bernilai Rp93,5 miliar. Khusus Kabupaten Manggarai, pasokan beras sebanyak 15 ton disalurkan untuk kebutuhan mendesak warga setempat.

Pengelompokan desil masyarakat dari peringkat 1 sampai 10 tersebut disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarga. Kelompok desil 1 hingga 4 menjadi prioritas penerima bantuan sosial, sementara desil 5 hingga 10 memiliki tingkat prioritas yang semakin rendah.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengonfirmasi bahwa penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam DTSEN dihitung menggunakan kombinasi berbagai indikator sosial ekonomi.

Setelah login, pengguna klik menu 'Cek Bansos', masukkan NIK, dan klik 'Cari Data' untuk melihat tingkat desil serta daftar bantuan yang diterima.

Alternatif kedua adalah melalui website resmi Cek Bansos dengan memasukkan NIK, mengetikkan kode verifikasi, dan mengklik tombol 'Cari Data' untuk menampilkan tingkat desil dan bantuan yang diterima. Data desil diambil dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mencakup variabel sosial ekonomi seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi perumahan, dan kepemilikan aset.

Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengetahui posisi tingkat kesejahteraannya berdasarkan data sosial ekonomi yang dimiliki pemerintah. Informasi desil juga berkaitan dengan penentuan sasaran sejumlah program bantuan sosial.

Perlu diketahui, DTSEN tidak sama dengan situs untuk mengecek bansos secara langsung. Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran dalam pengelolaan dan pemutakhiran DTSEN, sedangkan masyarakat dapat melakukan pengecekan informasi bansos melalui kanal resmi Kementerian Sosial (Kemensos).

Langkah digitalisasi ini diterapkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan serta memangkas kesalahan data kependudukan. Skema baru ini memanfaatkan Digital Public Infrastructure untuk menyaring data masyarakat penerima secara lebih terintegrasi.

"Penerapan prinsip DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah," ujar Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari.

"Agenda pribadi saya, saya akan memberikan bantuan kemanusiaan untuk sahabat-sahabat kita di NTT sebesar Rp 500 juta," ujar Gus Miftah.

Dana bantuan keuangan tersebut telah dikirimkan ke jaringan lokal di wilayah terdampak agar bisa langsung dipakaikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan mendesak para korban.

Yang Dibutuhkan:

• Perangkat HP dengan koneksi internet yang stabil
• Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP
• Aplikasi Cek Bansos atau peramban (browser) web

Tips: Pastikan NIK yang dimasukkan sesuai dengan data pada KTP resmi agar sistem DTSEN dapat menemukan data kepesertaan desil Anda dengan akurat.

Cara Cek Desil Lewat Aplikasi Cek Bansos

1. Unduh aplikasi Cek Bansos
2. Masuk menggunakan akun yang sudah terdaftar
3. Pilih menu Cek Bansos
4. Masukkan nomor induk kependudukan (NIK) sesuai KTP
5. Tekan tombol Cari Data.

Cara Cek Desil Lewat Website Kemensos

1. Buka situs resmi pengecekan bansos Kemensos melalui peramban web
2. Masukkan NIK sesuai data pada KTP
3. Isi kode captcha yang tersedia
4. Klik Cari Data.

Setelah proses pencarian selesai, sistem akan menampilkan informasi mengenai status kepesertaan bantuan sosial serta kategori desil 1 hingga 10 yang tercatat pada data pemerintah.

Penambahan tersebut mencakup 10.000 unit untuk area perkotaan dan 300 unit untuk wilayah pesisir. Secara rinci, alokasi dibagikan masing-masing 2.000 unit untuk Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat, serta 300 unit di Kepulauan Seribu.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja di Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pada Kamis (13/8/2026) untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program perbaikan hunian tersebut. Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur sendiri telah mengusulkan 1.087 rumah tak layak huni (RTLH) yang tersebar di 10 kecamatan dan 37 kelurahan.