Prabowo Subianto Soroti Penyelewengan Pejabat dan Mekanisme Pasar Bebas

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti tindakan penyelewengan oleh oknum pejabat serta menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif pasar bebas. Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026).

Kepala Negara mengungkapkan rasa kecewanya setelah menerima laporan berkala mengenai perilaku para pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Penegasan ini muncul di tengah upaya pemerintah memperkuat integritas jajaran birokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat kecil, seperti dilansir dari laporan Kompas.tv.

"Geleng-geleng kepala, sedih saya. Bahwa tiap hari dapat laporan pejabat-pejabat nyeleweng," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo menambahkan bahwa tindakan tersebut sangat mencederai kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka. Ia menyesalkan para pejabat yang telah dibina dan diberikan posisi strategis justru merugikan negara.

"Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan, diberi jabatan yang penting, begitu dia menjabat nyeleweng, nyuri uang rakyat," lanjut Presiden Prabowo Subianto.

Selain masalah internal birokrasi, Presiden juga memaparkan pandangan ekonomi pemerintah dalam acara yang sama. Dilansir dari jatim.antaranews.com, Prabowo menyatakan bahwa pemerintah tidak mengambil posisi anti terhadap mekanisme pasar bebas, melainkan berupaya mencegah terjadinya penyimpangan sistem yang merugikan kaum rentan.

"Sekali lagi tidak benar bahwa saya anti mekanisme pasar bebas. Saya tidak anti mekanisme pasar bebas, hanya saya mengerti bahwa pasar bebas bisa diselewengkan," kata Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Presiden, persaingan bebas tanpa kontrol dapat memojokkan masyarakat miskin saat berhadapan dengan pemilik modal besar. Melalui prinsip Pancasila dan negara kekeluargaan, pemerintah menerapkan kebijakan afirmatif sebagai bentuk intervensi untuk menjaga keseimbangan sosial.

"Karena itu sekarang pun saya memimpin, saya ingin tegakkan Undang-Undang Dasar kita. Saya ingin tegakkan Pancasila bahwa Indonesia ini negara kekeluargaan. Kepada para pengusaha saya mengajak ayo bersama-sama menjadi Indonesia Incorporated," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini dikaitkan dengan refleksi atas kasus sejarah kematian Marsinah, aktivis buruh yang berjuang demi hak upah minimum. Konsep Indonesia Incorporated yang ditawarkan diharapkan mampu merangkul seluruh elemen, termasuk pengusaha, demi mewujudkan kesejahteraan yang merata.

"Semua rakyat Indonesia berhak atas kekayaan tersebut dan semua pemimpin bertanggung jawab di setiap lapisan untuk memperjuangkan ini dengan semua kekuatan dan keberanian yang ada pada dirinya," kata Presiden Prabowo Subianto.