DPR Minta Pemerintah Waspadai Rencana Pusat Perawatan Hercules AS

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengingatkan pemerintah untuk bersikap waspada terkait usulan Pemerintah Amerika Serikat yang ingin menjadikan Bandara Kertajati di Jawa Barat sebagai pusat perawatan pesawat Hercules di Asia pada Kamis (28/5/2026).

Langkah ini dinilai memiliki dimensi strategis, pertahanan, hingga kedaulatan negara yang memerlukan pengkajian mendalam, sehingga tidak boleh dipandang hanya sebagai proyek industri penerbangan biasa.

"Keputusan menerima tawaran Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai MRO hubs pesawat C-130 dan menetapkan Bandara Kertajati sebagai lokasinya harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan transparan," kata TB Hasanuddin, Kamis (28/5/2026).

Politikus tersebut menegaskan bahwa kejelasan cakupan operasional fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) sangat diperlukan guna menghindari persoalan hukum dan politik strategis.

"Jika fasilitas tersebut eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkalan militer AS di Indonesia. Ini tentu harus dicermati karena dapat berbenturan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia," ujarnya.

Potensi benturan tersebut muncul karena tawaran ini datang langsung dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat, bukan dari pihak pabrikan pesawat sebagai bentuk kerja sama industri murni.

Selain masalah politik luar negeri, status Bandara Kertajati sebagai infrastruktur penerbangan sipil juga memerlukan penyesuaian regulasi, tata kelola, serta zonasi jika digunakan untuk militer asing.

"Bandara Kertajati saat ini berstatus bandara penerbangan sipil. Kalau nanti menjadi pusat perawatan pesawat militer, tentu harus ada pengaturan yang jelas agar tidak mengganggu fungsi pelayanan penerbangan sipil untuk masyarakat Jawa Barat," ujarnya.

Meskipun negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan Filipina sudah memiliki kerja sama serupa dengan Amerika Serikat, fasilitas milik mereka ditempatkan di kawasan industri khusus atau area MRO domestik.

Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk memastikan adanya dampak positif yang nyata bagi perkembangan industri pertahanan nasional, terutama untuk PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

"Prinsip utamanya adalah menjaga kedaulatan negara, memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas, serta memperkuat industri pertahanan dalam negeri," pungkasnya.