DPRD Kota Malang Janji Salurkan Aspirasi Mahasiswa ke DPR RI

Aspirasi ratusan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Alun-Alun Tugu ditampung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Jawa Timur, pada Rabu (17/6/2026). Pihak legislatif daerah berkomitmen untuk meneruskan poin-poin tuntutan tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Pengamanan ketat dilakukan oleh petugas gabungan dari unsur kepolisian, TNI, dan Dinas Perhubungan guna menjaga situasi tetap kondusif di titik aksi. Berdasarkan laporan ANTARA, massa yang berjumlah ratusan orang tiba di lokasi sekitar pukul 13.00 WIB dan menyampaikan tuntutan mereka sembari duduk bersama para legislator.

Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menjelaskan bahwa lembaga legislatif tingkat daerah tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan terkait program inisiasi pemerintah pusat setelah menemui para pengunjuk rasa.

"Kami akan menyampaikan semuanya dengan memberikan surat pengantar untuk menyalurkan aspirasi yang disampaikan oleh massa ke DPR RI pastinya, kemudian berkomunikasi langsung dengan mitra kerja," kata Amithya, di Kota Malang.

Langkah tindak lanjut terhadap aspirasi dari para demonstran dipastikan akan diambil oleh DPR RI sebagaimana mekanisme yang berjalan selama ini.

"Intinya yang namanya program atau kebijakan itu tidak mungkin langsung muncul dengan sempurna, titik penekanannya adalah evaluasi secara berkala di semua sektor atau komponen yang ada di dalam program tersebut," ucap Amithya.

Beberapa tuntutan yang disuarakan oleh kelompok mahasiswa dalam aksi tersebut meliputi evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, hingga desakan untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi Undang-Undang.

Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPRD dan Balai Kota Malang ini berjalan dengan damai dan tertib. Seluruh peserta aksi membubarkan diri dari lokasi sekitar pukul 16.10 WIB.