Mahasiswa Undip Kritisi Pemerintah soal Karhutla dan Program Sosial di Semarang

Ratusan mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jawa Tengah dan Jalan Pahlawan Kota Semarang pada Senin (24/8/2026) untuk menyampaikan berbagai kritik dan tuntutan kepada pemerintah terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), harga bahan bakar minyak (BBM), serta evaluasi program sosial.

Dalam aksi bertajuk 'Seruan Aksi Diponegoro Melawan', mahasiswa menyoroti persoalan karhutla yang terus berulang dan belum ditangani serius oleh pemerintah. Mereka juga menuntut penurunan harga BBM dan kebutuhan pokok, serta pembenahan distribusi BBM bersubsidi agar lebih mudah diakses masyarakat.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, Abdullah Aminudin, menemui massa aksi dan menyatakan siap menerima serta meneruskan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah sebagai bagian dari tanggung jawab DPRD.

"Kami dari DPRD siap menerima dan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah. Itu sudah menjadi tanggung jawab dan amanah kami," ujar Abdullah Aminudin.

Abdullah mengajak mahasiswa melaporkan dugaan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan dengan menyertakan bukti yang kuat agar dapat ditindaklanjuti. Ia juga menanggapi isu dugaan kriminalisasi terhadap dua petani asal Kabupaten Kendal dengan meminta bukti yang menguatkan.

"Kalau ada dugaan penyimpangan, jangan ragu melaporkannya. Misalnya, dalam program Koperasi Desa Merah Putih. Sampaikan data dan bukti yang menguatkan," kata Abdullah.

Koordinator Lapangan Aksi BEM Undip, Fadil Zikra, menyatakan keprihatinannya atas kebakaran hutan yang terus terjadi dan belum ada langkah pencegahan jangka panjang dari pemerintah.

"Kami sangat berbelasungkawa atas kejadian yang terus berulang dan tidak ditangani oleh pemerintah secara serius. Kawasan kebakaran hutan hari ini merupakan salah satu bentuk bencana yang tidak ditanggapi secara benar-benar," ujar Fadil Zikra.

Ia menilai pemerintah harus mengevaluasi penanganan kebakaran hutan yang berulang dan mencegahnya sejak awal agar tidak menjadi masalah tahunan.

"Harusnya itu diselesaikan dari lampau, karena itu bukan momok permasalahan yang hari ini hadir saja. Sudah beberapa kali. Masa pemerintah hari ini tidak mau mengevaluasi apa yang pernah terjadi dan apa kesalahan yang pernah dilakukan," tambah Fadil.

Fadil juga menyoroti dugaan bisnis di balik kebakaran hutan yang memanfaatkan lahan yang terbakar untuk kepentingan tertentu.

"Pemerintah seharusnya punya langkah konkret untuk mencegahnya. Jangan sampai persoalan ini terus berulang," katanya.

Dalam aksi tersebut, BEM Undip mengajukan lima tuntutan utama kepada pemerintah, termasuk penguatan desentralisasi dan demokratisasi tata kelola pemerintahan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas kebijakan strategis, perlindungan ruang sipil, kebijakan pangan yang menjamin ketahanan masyarakat, serta perlindungan masyarakat pesisir dengan tata kelola pembangunan yang berkeadilan.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kondisi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dinilai kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah di tengah perayaan kemerdekaan.

Aksi diakhiri dengan seruan "Hidup Mahasiswa" dan "Hidup Rakyat Indonesia" sebagai bentuk tuntutan agar pemerintah lebih responsif terhadap masalah yang dihadapi masyarakat.