Harga Ayam Broiler Anjlok hingga Rp13.000 per Kilogram

Harga ayam pedaging hidup di tingkat kandang mengalami penurunan drastis hingga menyentuh angka Rp13.000 per kilogram pada Sabtu, 27 Juni 2026, akibat penumpukan pasokan di sejumlah sentra produksi dan merosotnya daya beli masyarakat.

Kondisi ini memicu kerugian besar bagi para peternak rakyat mandiri karena nilai jual tersebut berada jauh di bawah Harga Pokok Produksi yang kini melonjak hingga Rp22.000 sampai Rp23.000 per kilogram.

Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia mencatat tren kemerosotan harga ini sudah berlangsung sejak April 2026 dari yang sebelumnya sempat berada di angka Rp18.000 per kilogram, dengan wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Lampung mengalami surplus pasokan yang luar biasa.

"Ini sudah jadi musibah bagi peternak Rp 15.000/kg. Di Jabar (Jawa Barat) sudah Rp 13.000-14.000/kg. Terburuk ini," kata Peternak dari Permindo Asep Saepudin saat dihubungi melalui finance.detik.com.

Asep menjelaskan bahwa kelebihan stok terjadi akibat produksi yang melebihi kebutuhan tanpa adanya monitoring, ditambah faktor libur sekolah yang menghentikan sementara penyerapan dari program makan bergizi gratis.

"Jawa Tengah sudah oversupply luar biasa. Banten juga, Jawa Barat juga. Artinya produksi di sana sudah melebihi kebutuhan, tapi tidak termonitor.

Jawa Tengah yang oversupply akhirnya mengirim ke Jawa Barat. Jawa Barat juga memasok Jakarta. Lampung juga kadang mengirim ayam hidup ke wilayah kami, sementara kami tidak bisa masuk ke Lampung," tutur Asep.

Sebagai solusi jangka pendek, para peternak mendesak pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk memasukkan kembali komoditas ayam ke dalam program bantuan sosial seperti yang pernah dilakukan sebelumnya bagi 1,5 juta penerima manfaat.

"(Bansos) kata Bapanas kemarin jumlah penerimanya sekitar 1,5 juta orang. Nah, kalau itu diaktifkan, berarti 1,5 juta penerima. Kalau satu orang dapat satu ekor seperti dulu dibagi-bagi, berarti sekali penyaluran bisa menyerap sekitar 1,5 juta ekor," ungkap Asep.

Selain masalah penyerapan, peternak mandiri juga menghadapi dilema operasional yang berat karena keterbatasan modal finansial untuk menutupi biaya pakan komersial yang terus berjalan di tengah rendahnya posisi tawar terhadap pengepul.

"Ketika harga turun mereka banting-bantingan jual karena modal terbatas. Pakan harus dibayar. Kalau ayam nggak dijual, mereka nggak punya uang buat beli pakan berikutnya.

Tapi kalau dijual, harganya hancur. Kalau nggak dijual, ayam makin besar, biaya makin banyak. Itu dilemanya peternak," jelas Asep.

Guna mencegah kebangkrutan massal peternak rakyat di masa depan, asosiasi meminta pemerintah daerah memperketat izin pembangunan kandang baru dari investasi peternakan besar terintegrasi yang tidak terkontrol.

"Pemerintah daerah jangan mudah memberi izin pembangunan kandang baru. Kan izinnya di pemerintah daerah. Investasi kandang terus bertambah.

Integrasi ini juga kadang-kadang mereka bukan cuma membangun pabrik, tapi juga kandang baru. Itu nggak dikontrol oleh pemerintah daerah," ungkap Asep.

Asosiasi menekankan pentingnya regulasi yang menyeimbangkan populasi ayam dengan kebutuhan nyata di setiap daerah.

"Padahal pemerintah daerah harus menyeimbangkan antara kebutuhan daerah dengan total populasi ayam di daerah tersebut. Jangan setiap ada investasi baru langsung diterima. Ujung-ujungnya semua bangkrut," tutup Asep.

Di sisi lain, tata kelola industri perunggasan nasional dinilai memiliki persoalan struktural yang mendasar dari hulu hingga hilir, mulai dari impor bahan baku hingga stabilitas pasar.

"Ini sudah jadi musibah bagi peternak. Di Jawa Barat sudah Rp13.000-Rp14.000 per kilogram. Terburuk ini," ujar Peternak dari Permindo Asep Saepudin kepada gebrak.id.

Ketua Umum Permindo Kusnan menambahkan bahwa pembenahan menyeluruh pada likuiditas industri pakan dan penguatan posisi tawar peternak sangat mendesak dilakukan, mengingat koordinasi stabilisasi harga Rp19.500 hingga Rp22.000 per kilogram yang disepakati pertengahan Juni 2026 belum efektif di lapangan.