Menteri Israel Ancam Cabut Kewarganegaraan Sutradara Film NAZA

Pemerintah Israel mengancam akan mencabut kewarganegaraan dua pembuat film asal negaranya, Yuval Abraham dan Rachel Szor, usai film dokumenter karya mereka berjudul NAZA memenangkan Special Jury Prize di Venice International Film Festival 2026, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Ancaman tersebut secara terbuka disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Israel, Miki Zohar. Ia menuding kedua sutradara pemenang Oscar tersebut telah melakukan pengkhianatan terhadap negara melalui unggahan di akun media sosial miliknya.

"Saya akan bertindak secepatnya untuk mencabut kewarganegaraan Israel dari para pembuat film tercela ini atas pengkhianatan terhadap negara," tulis Zohar di akun X miliknya.

Selain tuduhan pengkhianatan, Zohar menilai langkah kedua sineas tersebut diambil hanya demi mengejar popularitas dari pihak luar yang dinilainya merugikan tanah air.

"menerima tepuk tangan dari kelompok anti-semit di seluruh dunia." tambah Zohar.

Kecaman senada dilontarkan oleh Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir. Pria dari faksi sayap kanan tersebut menyindir pencapaian dokumenter tersebut di ajang internasional.

"Kalian adalah aib dan penyesalan bagi seluruh rakyat Israel. Pergi sana! Saya yakin teman-teman kalian, maksud saya musuh kita, Hamas di Gaza, akan menyambut kalian dengan tangan terbuka," seru Ben-Gvir di media sosial.

Dokumenter berdurasi 80 menit itu mengungkap operasi militer Israel di Gaza menggunakan sistem kecerdasan buatan (AI). Judul film diambil dari kode intelijen Israel yang menghitung proyeksi angka kematian warga sipil dalam gempuran udara.

Karya tersebut menghadirkan kesaksian langsung dari 24 whistleblower militer dan intelijen Israel mengenai izin pengguguran ratusan nyawa warga sipil demi memburu satu target anggota Hamas. Saat tayang perdana di Festival Film Venesia, NAZA mendapat standing ovation selama 25 menit nonstop.

Menanggapi serangan dari para menteri di negaranya, Yuval Abraham menegaskan komitmen keberanian mereka saat memproduksi film tersebut.

"Kami mengambil risiko dalam sistem yang memberikan hak istimewa kepada kami, di mana supremasi Yahudi-Israel menjadi karakteristik utamanya," ungkap Abraham.

Ia juga menyoroti kondisi riil yang dialami warga Palestina akibat kebijakan militer tersebut.

"Bagi begitu banyak warga Palestina, yang mendatangi rumah mereka bukanlah massa sayap kanan, melainkan buldoser dan senjata yang didanai AS." tambah Abraham.

Meski pihak militer Israel (IDF) membantah keras tuduhan dalam film dan mempertanyakan keabsahan saksi anonim, Abraham bersikukuh bahwa dokumenter tersebut sangat penting untuk disaksikan oleh publik Israel.