Elite PDI-P dan PSI Saling Lempar Kritik Tajam Terkait Perpindahan Kader

Hubungan politik antara PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia memanas setelah Ketua DPP PSI Bestari Barus dan Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus saling melempar kritik tajam terkait tudingan pembajakan kader pada Sabtu (20/6/2026).

Perseteruan ini mencuat setelah Bestari Barus menanggapi pernyataan Deddy Sitorus yang sebelumnya menyinggung istilah kutu loncat dan menuduhnya membela pihak yang membayar dalam proses perpindahan kader parpol.

Bestari menyatakan terkejut dengan respons Deddy yang dinilainya tidak berkelas dan memiliki narasi yang lemah terkait hak privat seseorang dalam memilih partai politik.

"Iya, saya kira tidak berkelas gitu ya. Artinya, saya kaget gitu dia menanggapi seperti itu, yang tanggapannya itu lemah gitu ya. Mengatakan memakai kata-kata kutu segala, kutu loncat gitu. Ya, kalau bergabung dengan satu partai diakui sebagai, apa namanya... hak privat, seharusnya dia tidak perlu mengucapkan kata kutu loncat," kata Bestari Barus, Ketua DPP PSI.

Mantan kader NasDem tersebut kemudian membalas sindiran dengan menyebut Deddy Sitorus seperti kutu busuk yang menggerogoti partainya sendiri dari dalam.

"Karena tanpa sadar dia sedang mengatakan bahwa dirinya adalah kutu busuk. Karena kutu busuk itu cenderung menetap menggerogoti tempat di mana dia berada, kan begitu kira-kira. Ya tapi Deddy kan nggak pinter-pinter amat soal begituan," ucap Bestari Barus, Ketua DPP PSI.

Lebih lanjut, Bestari menilai Deddy sangat emosional jika menyangkut Presiden Joko Widodo serta PSI, dan menganggap kualitas pernyataan tersebut membuat negara rugi menggajinya sebagai anggota DPR.

"Emosional sekali kalau menyangkut Pak Jokowi gitu ya, menyangkut PSI. Mungkin seperti itu kali ya. Jadi saya pikir sia-sia negara membayar dia sebagai anggota DPR gitu kalau hanya sekualitas itu kata-kata yang cuma bisa dia mampu sampaikan. Ya itu aja, kosong gitu," ujarnya Bestari Barus, Ketua DPP PSI.

Bestari juga menyanggah tuduhan bahwa dirinya bergerak karena dibayar, lalu menegaskan bahwa Deddy sebagai wakil rakyat justru dibiayai oleh uang pajak masyarakat.

"Yang dibayar oleh rakyat kan dia, bukan saya. Pakai uang rakyat, termasuk mungkin satu-dua rupiah dari uang pajak yang saya payarkan. Tapi ya kalau memang kelas narasi yang dia miliki cuma segitu dan itu menjadi satu hal yang membanggakan bagi dirinya, ah itu yang saya sering sebut sebagai PD-nya tinggi IP-nya rendah, begitu lho," tegas Bestari Barus, Ketua DPP PSI.

Sebelumnya, Bestari juga sempat menekankan hak privat ini setelah bertemu Joko Widodo di Solo pada Kamis (18/6/2026) seperti dilansir dari detikJateng.

"Ini, catat baik-baik ya, bahwa berada atau tidak berada di dalam satu partai politik yang mana pun itu, itu murni hak privat," kata Bestari Barus, Ketua DPP PSI.

Di sisi lain, Deddy Sitorus menolak mentah-mentah keinginan Bestari yang berniat memberikan pemahaman kepada elite PDI-P mengenai persoalan penarikan kader tersebut.

"Yang gagal paham dia, kenapa saya yang dikasih paham? Saya tak merasa ada pemahaman apapun yang bisa ditambahkan Bestari atau PSI ke saya," kata Deddy Sitorus, Ketua DPP PDI Perjuangan.

Anggota Komisi II DPR RI itu bahkan menyindir balik latar belakang politik Bestari dan menantangnya untuk menjelaskan substansi masalah yang belum dipahami.

"Apa Bestari mau ngajari saya bagaimana caranya jadi kutu loncat atau maju tak gentar membela yang bayar?" ucap Deddy Sitorus, Ketua DPP PDI Perjuangan.

Deddy menyatakan siap memberikan penjelasan lebih lanjut kepada pihak PSI jika ada argumennya mengenai perpindahan kader yang dinilai kurang jelas.

"Bagian mana yang dia kurang paham, biar saya kasih paham," tutur Deddy Sitorus, Ketua DPP PDI Perjuangan.

Selain polemik dengan PSI, dilansir dari Kompas.com, Deddy Sitorus juga merespons parpol lain mengenai posisi PDI-P terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menegaskan partainya bertindak sebagai penyeimbang demi jalannya fungsi checks and balances.

"Pada saat bersamaan memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan bahkan pandangan yang berbeda," ujar Deddy Sitorus, Ketua DPP PDI Perjuangan.

Deddy kemudian menyindir fraksi lain di DPR yang dinilai cenderung selalu setuju dengan eksekutif layaknya era Orde Baru dan meminta Golkar fokus mengurus masalah pemadaman listrik struktural.

"Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?" tambah Deddy Sitorus, Ketua DPP PDI Perjuangan.

Deddy juga memperingatkan bahwa ketiadaan parpol penyeimbang hanya terjadi di sistem otoriter atau komunis seperti Korea Utara dan Tiongkok.

"Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok," tegas Deddy Sitorus, Ketua DPP PDI Perjuangan.

Deddy mengakhiri keterangannya dengan menyatakan bahwa PDI-P tidak memiliki ketergantungan berlebih pada kekuasaan pemerintahan untuk tetap berkembang.

"Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang," ujar Deddy Sitorus, Ketua DPP PDI Perjuangan.

Senada dengan Deddy, Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo pada Jumat (19/6/2026) menegaskan bahwa sikap politik partai berlambang banteng tersebut sangat jelas dan tidak abu-abu.

"Posisi politik PDI-P sangat jelas menjadi penyeimbang, mendengarkan suara yang berkembang di tengah masyarakat dan setia pada konstitusi," ujar Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan.

Ganjar menggarisbawahi bahwa PDI-P akan tetap mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat serta mengkritisi keputusan yang merugikan publik.

"Kami mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, dan mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Jadi, tidak ada istilah abu-abu," lanjut Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan.

Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut juga menyatakan bahwa kejelasan sikap politik seharusnya diukur berdasarkan substansi kebijakan, bukan berdasarkan transaksi jabatan.

"Yang abu-abu justru jika sikap politik ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan atau transaksi untuk kursi/jabatan bukan oleh substansi kebijakan," jelas Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan.

Hingga kini, polemik mengenai arah politik PDI-P dan tudingan pembajakan kader oleh PSI masih terus bergulir di tengah publik.