Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Respons Hasil Survei dan Ajak Masyarakat Kritis

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi hasil survei elektabilitas partainya sekaligus mengajak masyarakat untuk menyalurkan kritik secara positif pada Senin, 10 Agustus 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat berkunjung ke Museum H.O.S Tjokroaminoto di Surabaya bersama mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Kunjungan tersebut didampingi oleh Pengamat Sejarah Surabaya Kuncarsono Prasetyo yang mengajak mereka berkeliling ke ruang kamar bekas kediaman HOS Tjokroaminoto dan Presiden Pertama RI Soekarno. Dalam kesempatan itu, Hasto memberikan tanggapan terkait dinamika politik terkini serta penyampaian aspirasi publik.

Hasto menilai bahwa aksi demonstrasi merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh hukum. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi pada bulan kemerdekaan dapat diisi dengan kegiatan yang membangun.

"Tapi mari pada bulan Agustus ini, dengan melihat berbagai problematika bangsa yang tidak mudah, itu baiknya kita isi dengan hal-hal yang positif," kata Hasto saat ditemui ketika mengunjungi Museum H.O.S Tjokroaminoto, Senin 10 Agustus 2026.

Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu terbuka terhadap masukan dari masyarakat demi perbaikan program pembangunan. Di sisi lain, seluruh pihak diharapkan tetap menjaga kesakralan momentum sejarah kemerdekaan.

"Kita tidak bisa melarang berbagai bentuk ekspresi melalui demonstrasi, karena itu hak konstitusional dan dijamin oleh konstitusi. Hanya skala prioritas saat ini pada bulan Agustus ini, lebih baik kita menggali dan kemudian melihat relevansi dan kemudian merumuskan agenda apa yang kita lakukan," tuturnya.

Selain membahas penyampaian pendapat, Hasto mendorong Lembaga Legislatif untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan eksekutif. Menurutnya, partai politik juga perlu melakukan refleksi internal.

"Partai politik itu juga menggali segala hal terkait dengan eksistensi kelahirannya, misi kelahiran dari partai politik juga melakukan suatu pembenahan. Sehingga bulan Agustus ini jadi energi yang positif bagi kita tanpa menghilangkan berbagai suara-suara kritis untuk terus disuarakan," katanya mengakhiri.

Menanggapi hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) periode 27 Juli hingga 3 Agustus 2026 yang menempatkan PDI Perjuangan di posisi kedua dengan 12,8 persen di bawah Partai Gerindra yang meraih 17,5 persen, Hasto menegaskan pentingnya orientasi kerja nyata bagi rakyat marhaen.

"Kalau buat kami yang penting kerja untuk rakyat. Apa pun surveinya, kalau kami tidak bisa membawa perubahan-perubahan konkret pada kehidupan rakyat marhaen, lalu apa makna politik?" kata Hasto.

Ia meminta seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan meningkatkan kinerja layanan publik, merujuk pada beberapa program di Kota Surabaya seperti penyediaan lapangan kerja dan bantuan sosial produktif.

"Kami mendorong para kepala daerah PDI Perjuangan dengan adanya tren kenaikan elektoral dari PDI Perjuangan semua untuk bekerja lebih keras, dengan kebijakan yang bisa dirasakan oleh rakyat," ujarnya.

Hasto menggarisbawahi bahwa skema bantuan sosial untuk masyarakat miskin sebaiknya berorientasi pada kemandirian ekonomi, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan jangka pendek.

"Termasuk apa yang terjadi di Kota Surabaya ini menunjukkan bagaimana narasi pembebasan, keberpihakan terhadap wong cilik itu dijabarkan dengan sangat baik," tutur Hasto.

Kebijakan penataan ruang hingga program padat karya dinilai menjadi solusi penting dalam menghadapi tantangan kondisi fiskal saat ini.

"Mulai dari kebijakan tata ruang, kemudian lapangan pekerjaan buat orang miskin, bantuan sosial buat orang-orang miskin. Tapi bantuan sosial itu adalah bantuan yang memberdayakan, yang meningkatkan kemampuan produksi rakyat," jelasnya.

Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan produktivitas masyarakat di sektor pertanian, kader partai di tingkat legislatif diminta terus memprioritaskan program padat karya.

"Kami juga mendorong para anggota legislatif dari PDI Perjuangan menghadapi tantangan fiskal yang sulit untuk lebih mendorong program-program padat karya," kata Hasto.

PDI Perjuangan juga memperkenalkan terobosan di bidang pangan berupa benih padi unggul yang diproduksi untuk mempercepat masa panen petani.

"Dalam waktu 65 hari itu sudah panen dan berasnya sangat pulen. Ini yang sekarang sedang dibimbing oleh Ibu Sandara Restu," pungkasnya.

Mengenai momentum bulan Agustus, Hasto mengingatkan kembali sejarah perjuangan bangsa serta pengorbanan para pahlawan yang gugur di pertempuran Surabaya.

"Maka bulan Agustus kalau kemarin ada isu-isu demo, ya sebaiknya janganlah di situ. Lebih baik kita gunakan bulan yang Agustus ini yang dipersiapkan dengan begitu lama," ujarnya.

Ia berharap nilai-nilai perjuangan para pahlawan dapat diresapi kembali oleh masyarakat untuk memperkuat rasa nasionalisme.

"Menjadi bulan untuk membangkitkan spirit kita, menggelorakan kembali tentang cita-cita kemerdekaan yang diperoleh dengan tidak mudah melalui suatu perjuangan yang panjang," lanjutnya.

Pengorbanan para pejuang tanpa nama yang gugur pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya menjadi teladan penting dalam mempertahankan kemerdekaan.

"Dan banyak dari antara para pejuang—kalau Bu Mega itu menyebut nisan-nisan yang tidak bernama. Di sini juga banyak nisan-nisan yang tidak bernama, peristiwa 10 November 1945 misalnya," tegas Hasto.

Semangat tersebut dinilai harus diwujudkan dalam bentuk pengentasan kemiskinan dan penegakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Indonesia yang seharusnya tidak boleh ada kemiskinan. Mengapa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara," cetus Hasto kembali.

Refleksi sejarah kemerdekaan diharapkan mampu memberikan arah dan relevansi bagi kebijakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat saat ini.

"Semua kita gali kembali sehingga dalam bulan Agustus ini kita menemukan suatu cita-cita. Nilai-nilai perjuangan yang kemudian kita relevansikan dengan sekarang," imbuhnya.

Berdasarkan survei IPO dengan margin of error ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen, Partai Golkar berada di urutan ketiga dengan 10,4 persen, disusul Demokrat (8,1 persen), PKB (7,0 persen), PAN (5,1 persen), PKS (4,6 persen), dan Nasdem (4,4 persen).