Polda Metro Jaya Mengawal Demo Hari Kebangkitan Nasional

Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya mengerahkan 14.237 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026 di enam titik strategis Jakarta pada Rabu (20/5/2026). Langkah ini diambil demi memastikan penyampaian pendapat masyarakat berjalan aman sekaligus mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.

Kekuatan pengamanan terintegrasi tersebut terdiri atas 12.263 personel Polri, 500 personel TNI, dan 74 personel pemerintah daerah. Selain itu, otoritas keamanan juga melibatkan 400 personel Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR/MPR RI serta 1.000 personel Sabuk Kamtibmas atau potensi masyarakat.

Konsentrasi massa dalam aksi ini tersebar di beberapa lokasi krusial ibu kota, yaitu Gedung DPR/MPR RI, Monas/Silang Selatan, Kejaksaan Agung RI, Gedung Pelni, Bawaslu RI, dan Tugu Proklamasi. Berdasarkan laporan Megapolitan yang dilansir oleh Mediakompeten, aparat kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional demi mengurai hambatan di jalur utama.

Pengalihan arus kendaraan akan langsung diberlakukan jika terjadi lonjakan volume massa yang signifikan. Terkait situasi tersebut, masyarakat diimbau untuk menghindari sejumlah ruas jalan potensial macet seperti Jalan Palmerah Timur, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Gatot Subroto, Jalan Merdeka Barat, dan Jalan Merdeka Selatan.

“Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya mempersiapkan pengamanan kegiatan masyarakat dalam penyampaian pendapat di muka umum,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto melalui keterangan tertulis sebagaimana dilansir Bisnis.com, Rabu (20/5/2026).

Pihak berwenang menyatakan bahwa penempatan belasan ribu personel tersebut murni ditujukan demi menjamin kelancaran hak konstitusional warga negara.

“Kehadiran personel di lapangan untuk memberikan rasa aman dan memastikan kelancaran dalam penyampaian aspirasi oleh saudara-saudara kita dari berbagai elemen masyarakat,” kata Budi.

Petugas di lapangan akan terus memantau pergerakan massa dan mengarahkan pengguna jalan ke rute alternatif. Seluruh elemen yang terlibat diharapkan mampu menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.

“Kami menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat karena merupakan hak yang dilindungi undang-undang. Kami juga mengimbau seluruh peserta aksi untuk menjaga fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta saling menghormati dengan petugas TNI-Polri di lapangan,” pungkas Budi.

“Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya mempersiapkan kegiatan masyarakat dalam penyampaian pendapat di muka umum, termasuk terkait situasi arus lalu lintas,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya seperti dilansir Mediakompeten, Rabu (20/5/2026).