Presiden Pezeshkian Sebut Iran Hadapi Perang Ekonomi dan Militer

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa negaranya kini berada dalam kondisi perang skala penuh di bidang ekonomi, militer, dan keamanan akibat gelombang sanksi baru dari Amerika Serikat pada Minggu (23/8/2026).

Sanksi ekonomi yang diluncurkan Washington bertujuan untuk memperketat isolasi terhadap perekonomian Teheran. Langkah tersebut memicu tekanan berat pada stabilitas finansial dan sosial di seluruh wilayah negara tersebut.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah memicu serangkaian gelombang protes massal, termasuk demonstrasi akibat lonjakan biaya hidup sejak akhir Desember tahun lalu. Pihak berwenang Iran mencatat lebih dari 3.000 kematian dalam kerusuhan tersebut dan menuding keterlibatan Amerika Serikat serta Israel, sementara sejumlah lembaga swadaya masyarakat asing menilai jatuhnya korban jiwa disebabkan oleh tindakan keras aparat keamanan.

Pezeshkian mengonfirmasi adanya gejolak sosial tersebut saat menyampaikan pidato resmi di saluran televisi pemerintah Iran.

"Saya memahami bahwa kita memiliki banyak masalah di masyarakat saat ini. Kami berupaya mencegah hal-hal tersebut semaksimal mungkin," ujar Pezeshkian.

Pemerintah Iran mencatat bahwa kebijakan luar negeri Washington di bawah kepemimpinan Presiden AS Donald Trump menjadi pemicu utama memburuknya eskalasi ini.

"Dia mengatakan sedang menjatuhkan sanksi yang paling menghancurkan dan mengerikan terhadap Iran," kata Pezeshkian.

Selain menghadapi tekanan sanksi, pemerintah Iran juga berupaya menjaga ketahanan domestik di tengah ancaman krisis sosial yang kian meluas.

"Kami berupaya sekuat tenaga untuk mengatasi inflasi, masalah penghidupan, pengangguran, serta menjamin masa depan rakyat, agar mereka dapat hidup dengan bermartabat dan penuh kebanggaan," ujar Pezeshkian.

Di sisi lain, Pezeshkian mendesak agar situasi ketidakpastian diplomasi dapat segera diakhiri demi mengamankan masuknya investasi asing dan menstabilkan iklim usaha.

Selain masalah sanksi, Teheran menyoroti kondisi geopolitik yang stagnan dan dinilai merugikan pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Pezeshkian menegaskan pentingnya menyelesaikan kondisi "tidak perang, tidak damai" melalui pendekatan rasional tanpa memberikan konsesi yang merugikan posisi tawar negara. Langkah tersebut mencakup pertimbangan atas nota kesepahaman yang disepakati dengan Amerika Serikat pada Juni lalu melalui mediasi Pakistan dan Qatar untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi sejak Februari.

Proses negosiasi menuju kesepakatan final dilaporkan mengalami hambatan akibat perbedaan penafsiran isi dokumen serta aturan perlintasan kapal di Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital distribusi minyak dan gas dunia.