Dinas Pendidikan Sumatera Utara Terapkan AI untuk Seleksi Murid Baru

Dinas Pendidikan Sumatera Utara menerapkan transisi digital berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk meningkatkan efisiensi seleksi pada Jumat, 26 Juni 2026. Langkah ini memicu desakan masif dari masyarakat terkait transparansi algoritma seleksi dan jaminan keamanan data pribadi calon peserta didik. Volume pencarian publik mengenai SPMB Sumut di platform digital melonjak hingga melewati 2.000 kueri per hari pada tanggal 26 Juni 2026.

Data Bernas.id menunjukkan tingginya angka tersebut mencerminkan kekhawatiran orang tua murid terhadap mekanisme penilaian yang dinilai tidak transparan akibat penggunaan sistem komputer otomatis. Kekhawatiran publik didasari oleh cara kerja algoritma yang dianggap seperti kotak hitam tanpa penjelasan terbuka. Masyarakat menuntut kejelasan mengenai parameter penilaian seperti nilai akademik, tes bakat, latar belakang sosial-ekonomi, bobot penilaian, hingga audit bias algoritmik.

Selain masalah keterbukaan sistem, kerentanan keamanan server digital pemerintah daerah turut menjadi sorotan karena menyimpan data sensitif siswa. Risiko serangan siber berpotensi memicu pencurian identitas untuk penipuan, penjualan data ke pihak ketiga, serta manipulasi hasil seleksi yang merugikan peserta.

Upaya digitalisasi serupa telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pengumuman hasil SPMB tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Model tersebut dinilai bisa menjadi rujukan bagi Sumatera Utara meskipun aspek transparansi algoritmanya masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Negara maju seperti Singapura dan Australia tercatat telah mengimplementasikan dasbor transparansi untuk menampilkan parameter secara real-time dan audit keputusan. Penerapan sistem dasbor terbuka ini dilaporkan berhasil menaikkan tingkat kepercayaan publik terhadap seleksi digital hingga 60 persen dalam waktu dua tahun.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) saat ini didorong untuk menyusun kerangka kerja nasional tata kelola AI untuk sistem seleksi siswa. Langkah ini diperlukan karena Indonesia belum memiliki standar regulasi nasional yang mengatur auditabilitas dan akuntabilitas sistem seleksi berbasis kecerdasan buatan.