BEM UI Suarakan Delapan Tuntutan Aksi di Bundaran HI

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mengusung delapan poin tuntutan krusial dalam aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8/2026). Poin-poin tersebut mencakup evaluasi kebijakan pemerintah, isu ekonomi, perombakan sistem agraria, penanganan korupsi, hingga persoalan penegakan hukum dan keterlibatan aparat di ruang sipil.

Rangkaian tuntutan tersebut menyoroti penghentian praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pelaksanaan reforma agraria sejati, penanganan krisis ekonomi melalui penurunan harga BBM serta kebutuhan pokok, hingga desakan penghentian penjajahan negara atas rakyat sendiri. Mahasiswa juga menuntut evaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN), penghentian program MBG dan KDMP, pengembalian otonomi daerah yang terdampak pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), penetapan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores, serta pembubaran YON TP guna menghentikan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil.

Ketua BEM UI Yatalathof Imawan mengonfirmasi pergerakan massa yang dimulai dari kampus UI Depok menuju Jakarta Pusat untuk memulai aksi di titik kumpul.

"Jam 11 (berangkat) dari UI (Depok). Jam 1 di HI," ujar Yatalathof saat dikonfirmasi, Senin (17/8/2026).

Pelaksanaan unjuk rasa ini sengaja digelar bertepatan satu hari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Momen tersebut dimanfaatkan mahasiswa sebagai ajang refleksi kritikal terhadap makna kedaulatan yang dirasakan masyarakat saat ini.

"Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?" tuturnya.

Ia menekankan bahwa perjuangan para pendiri bangsa bertumpu pada kedaulatan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Namun, sejumlah persoalan krusial seperti perjanjian dagang asing, krisis penegakan hukum, minimnya lapangan kerja, hingga pembatasan akses pendidikan dan kesehatan gratis dinilai masih jauh dari janji kemerdekaan.

"Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan," ucapnya.