BNPB Kerahkan Helikopter Kirim Logistik Gempa NTT M 7 Nagekeo

Badan Nasional Penangan Bencana (BNPB) menerjunkan satu unit helikopter untuk mendukung operasional penanganan darurat serta distribusi logistik pascagempa bumi magnitudo 7 yang melanda wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8/2026).

Dukungan transportasi udara tersebut disiapkan mengingat tantangan geografis NTT yang merupakan wilayah kepulauan. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama Menko PMK Pratikno dijadwalkan langsung meninjau lokasi terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyatakan tim darurat telah berada di lapangan untuk membantu penanganan bencana secara menyeluruh.

"BNPB langsung mengerahkan tim penanganan darurat untuk mendukung pemerintah daerah dalam melakukan kaji cepat, penanganan korban, pendataan dampak, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak," kata Berton SP Panjaitan, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Tim di lapangan turut mendistribusikan perlengkapan logistik sekaligus memvalidasi dampak kerusakan agar bantuan tepat sasaran.

Pihak lembaga juga menyampaikan klarifikasi resmi terkait koreksi data korban jiwa dari pemutakhiran hingga pukul 08.00 WIB. Korban meninggal dikonfirmasi berjumlah satu orang di Kabupaten Sikka, sementara empat warga lainnya mengalami luka-luka di Kabupaten Sikka dan Nagekeo.

"BNPB menyampaikan permohonan maaf atas perihal ini pada laporan awal dan akan terus memastikan setiap informasi yang disampaikan telah melalui proses verifikasi," kata pihak BNPB dalam siaran resminya.

Bencana geologi yang berpusat di laut 38 kilometer timur laut Mbay pada kedalaman 15 kilometer ini sempat memicu aktivasi peringatan dini tsunami sebelum akhirnya diakhiri BMKG pada pukul 07.31 WIB. Sekitar 2.000 warga Nagekeo sempat mengungsi secara mandiri, sementara dampak kerusakan infrastruktur mencakup dua rumah rusak berat, satu rusak sedang, dua rusak ringan, satu gudang Bulog, tiga fasilitas umum, dan enam kantor pemerintahan.