DPRD Jabar Soroti Kendala Sistem Pelaksanaan SPMB 2026

Komisi V DPRD Jawa Barat mendorong evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kendala teknis dan sistem verifikasi dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 setelah menerima banyak keluhan dari masyarakat.

Pelaksanaan SPMB Jawa Barat 2026 yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 14 Juli 2026 memicu kekecewaan warga akibat gangguan sistem seperti hang, freeze, dan akses yang lambat. Selain masalah sistem cetak, terdapat sorotan terkait kuota sekolah penyangga serta kesiapan para petugas verifikator dokumen di tingkat sekolah.

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menyampaikan perkembangan situasi tersebut setelah berkonsultasi dengan Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa di Kota Bandung pada Rabu (17/6/2026).

"Ini problem yang dirasakan masyarakat. Kekecewaan tumbuh di masyarakat. Karena itu, kami (Komisi V DPRD Jawa Barat) berkonsultasi dan menyampaikan perkembangan SPMB 2026 di tengah masyarakat kepada Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa," kata Yomanius dalam siaran pers yang diterima oleh Kompas pada Kamis (18/6/2026).

Yomanius menambahkan bahwa Komisi V tetap akan menyiapkan rekomendasi resmi berdasarkan hasil rapat kerja, meskipun usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dari masyarakat merupakan kewenangan fraksi-fraksi di DPRD, bukan Komisi V.

"Komisi V DPRD Jawa Barat tentu akan membuat recommendation dari rapat kerja atas masalah SPMB 2026," tegas Yomanius.

Terkait anggaran, Komisi V juga mendukung rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyiapkan bantuan pendidikan bagi sekitar 78.000 siswa miskin yang tidak lolos seleksi, disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf, secara terpisah ikut mengkritisi ketidakadilan jarak domisili pada skema sekolah penyangga serta meminta proses seleksi berjalan transparan.

"Secara aturan, keberadaan sekolah penyangga itu baik. Tujuannya untuk membantu daerah-daerah yang belum memiliki sekolah, terutama sekolah negeri, sehingga akses pendidikan tetap terbuka bagi masyarakat," kata Maulana kepada Republika.co.id, Kamis (18/6/2026).

Maulana menilai perlu ada keterbukaan informasi jika ada calon siswa berjarak dekat yang tidak lolos, sementara siswa yang lebih jauh justru diterima melalui jalur tertentu.

"Kalau memang ada siswa yang rumahnya sangat dekat dengan sekolah tetapi tidak diterima, sementara yang jaraknya lebih jauh justru masuk, tentu harus ada penjelasan yang transparan. Sistem yang baik harus mampu memastikan rasa keadilan bagi masyarakat," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya bimbingan teknis bagi para petugas verifikasi di sekolah agar mampu memeriksa keabsahan dokumen administrasi seperti kartu keluarga secara akurat.

"Yang menjadi perhatian kami adalah kesiapan para verifikator di sekolah. Jangan sampai mereka hanya menerima petunjuk teknis tanpa dibekali pelatihan yang cukup untuk mengenali dan memverifikasi keabsahan dokumen yang diajukan peserta," kata Maulana.

Maulana berharap alokasi anggaran SPMB dioptimalkan untuk mendukung peningkatan kapasitas petugas serta memberikan kompensasi yang layak bagi panitia lapangan.

"Kalau anggaran sudah tersedia, maka harus dipastikan penggunaannya benar-benar mendukung kualitas pelaksanaan SPMB, termasuk pelatihan bagi petugas dan dukungan terhadap panitia yang menjalankan tugasnya," kata Maulana.

Di tingkat satuan pendidikan, Humas Eksternal SMAN 1 Bandung, Sukadi, menjelaskan situasi pendaftaran di sekolahnya yang mengalami lonjakan pendaftar hingga 75 persen atau mencapai hampir 3.500 calon murid baru.

"Berdasarkan web, itu kurang lebih 3.000 lebih, hampir 3.500 calon siswa yang mendaftar ke SMA Negeri 1, baik itu pilihan satu, dua, maupun pilihan tiga. Ini tentu saja ada kenaikan sekitar 75 persen dari tahun-tahun sebelumnya," ujar Sukadi saat diwawancarai IDN Times, Kamis (18/6/2026).

Sukadi memaparkan bahwa kuota total sekolahnya adalah 462 siswa untuk 11 rombongan belajar, di mana setiap kelas diisi 42 siswa karena harus menyangga lulusan dari Kecamatan Cibeunying Kaler yang belum memiliki SMA negeri sendiri.

"Kami sampaikan bahwa hanya ada 14 kuota dari jalur prestasi akademik dan tiga orang dari murid berkebutuhan khusus. Jadi ada 17 di tahap satu," ucap Sukadi.

Terkait aturan kapasitas kelas dari Kemendikdasmen, kebijakan penambahan bangku ini menyesuaikan instruksi gubernur demi mengakomodasi wilayah tanpa sekolah negeri.

"Namun, karena Gubernur punya kebijakan bahwa ada beberapa kecamatan yang tidak memiliki SMA Negeri, maka kami dititipkan sebagai sekolah penyangga atas Kecamatan Cibeunying Kaler sebanyak enam orang setiap rombel. Jadi ada 66 murid (tambahan)," katanya.

Mengenai kendala di lapangan, Sukadi menyebut bahwa orang tua murid umumnya tidak mengeluhkan sistem teknis di sekolahnya, melainkan mempertanyakan regulasi seleksi.

"Di SPMB tahap satu, orangtua tidak banyak yang mengeluh sebetulnya, hanya mempertanyakan mengenai mengapa PCMB itu menjadi alat seleksi. Cuman kami kan tidak bisa menjelaskan karena itu adalah ranahnya pengambil kebijakan (Disdik Jabar)," kata Sukadi.

Tingginya minat ke SMAN 1 Bandung dinilai karena lokasi strategis di pusat kota serta rekam jejak alumni yang banyak menembus perguruan tinggi negeri.

"Mungkin pertama karena SMA Negeri 1 berada di tengah kota, kemudian juga mungkin dari beberapa tahun terakhir, (alumni) kami yang diterima di perguruan tinggi-nya cukup tinggi, sehingga minat masyarakat mungkin semakin besar ke SMA Negeri 1," katanya.

Sekolah tersebut tercatat menduduki peringkat kedua se-Kota Bandung untuk jumlah kelulusan jalur rapor atau SNBP.

"Dari jumlah yang melalui jalur raport (SNBP), kami tingkat kedua ya se-Kota Bandung. Jadi mendapat predikat kedua, sekitar 49 lulusan," ucap Sukadi.

Hingga informasi ini dihimpun, Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Iis Rostiasih, belum memberikan tanggapan resmi saat dimintai konfirmasi oleh Republika.co.id mengenai evaluasi sistem tersebut.