Eskalasi Militer di Timur Tengah Memicu Protes Warga Yordania

Eskalasi militer di wilayah Timur Tengah kian memanas setelah Korps Pengawal Revolusi Iran (IRGC) mengklaim melancarkan serangan rudal ke Pangkalan Udara Ali Al Salem milik Amerika Serikat di Kuwait pada Kamis (30/7/2026). Di sisi lain, tekanan politik internal juga meningkat di Yordania akibat pengerjaan fasilitas militer asing di wilayahnya. Penguasaan serangan oleh IRGC tersebut dilaporkan memicu kebakaran hebat serta menghancurkan dua hanggar drone dan tangki bahan bakar pesawat.

Kendati demikian, keabsahan rekaman peluncuran rudal itu belum dapat diverifikasi secara independen. Kementerian Pertahanan Kuwait memberikan keterangan berbeda terkait dampak serangan tersebut. Pemerintah Kuwait mengonfirmasi bahwa hantaman rudal Iran mengenai bangunan milik perusahaan asal China di area utara negara itu, yang mengakibatkan satu pekerja tewas dan kerusakan material berat.

Aksi saling balas terus berlanjut setelah Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengumumkan bahwa pasukannya telah menyelesaikan gelombang serangan balasan berskala besar terhadap Iran pada Rabu malam waktu setempat. Langkah penyerangan tersebut diambil Washington setelah mendeteksi dugaan upaya serangan rudal Iran sehari sebelumnya.

Menanggapi eskalasi yang tak kunjung mereda, lebih dari 130 tokoh politik, akademisi, serikat pekerja, hingga perwakilan suku di Yordania mendesak pemerintah setempat untuk segera menarik seluruh pasukan asing dan membatalkan perjanjian militer dengan AS. Warga khawatir keberadaan pangkalan AS menjadikan Yordania target serangan drone Iran.

"Berdasarkan tanggung jawab nasional kita dan sebagai pengakuan atas besarnya risiko yang dihadapi kawasan ini sebagai akibat dari peningkatan eskalasi militer, kami menuntut penarikan semua pasukan asing dari wilayah Yordania," demikian pernyataan tertulis para tokoh Yordania tersebut.

Para penandatangan petisi menuntut Majelis Nasional Yordania untuk meninjau ulang dan membatalkan kerja sama pertahanan demi menjaga kedaulatan nasional. Desakan publik ini kian menguat seiring ancaman Presiden Donald Trump yang mengindikasikan opsi aksi militer lanjutan jika proses diplomasi mengalami kebuntuan.