Harga TBS Sawit Kalimantan Barat Turun Rp1500 per Kilogram Akibat Rencana Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di wilayah Kalimantan Barat mengalami penurunan drastis hingga mencapai Rp1.500 per kilogram pada Senin, 25 Mei 2026. Penurunan tajam ini dipicu oleh reaksi pasar terhadap rencana pemberlakuan kebijakan ekspor satu pintu produk sawit.

Langkah pemerintah untuk mengintegrasikan perdagangan luar negeri komoditas ini memicu kekhawatiran di tingkat penyuplai dan pabrik kelapa sawit. Akibatnya, terjadi penyesuaian harga beli secara mendadak di tingkat petani swadaya maupun kemitraan sejak pagi hari.

Kondisi ini langsung berdampak pada pendapatan harian para pekebun lokal yang mengandalkan penjualan hasil panen mingguan. Sejumlah pengepul di daerah sentra sawit bahkan membatasi kuota pembelian karena ketidakpastian harga dari pihak korporasi pengolahan.

Berdasarkan data pemantauan lapangan yang dihimpun oleh Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS, koreksi harga bervariasi di beberapa kabupaten. Namun, wilayah Kalimantan Barat mencatatkan angka penurunan yang paling signifikan dibandingkan provinsi sentra lainnya.

Penurunan harga TBS sawit secara nasional, khususnya di pulau Kalimantan, merupakan imbas langsung dari rencana restrukturisasi tata niaga minyak sawit mentah. Pemerintah berencana memusatkan seluruh aktivitas pengapalan komoditas ekspor melalui satu badan tunggal negara.

Lembaga yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut adalah Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI. Regulasi baru ini mewajibkan seluruh produsen dan eksportir menyelaraskan kontrak dagang mereka melalui sistem satu pintu yang dikelola badan tersebut.

Asosiasi pengusaha dan organisasi petani menilai masa transisi regulasi ini belum sepenuhnya siap, sehingga menciptakan sentimen negatif di pasar domestik. Ketakutan akan terjadinya hambatan logistik dan birokrasi baru membuat korporasi menahan laju pembelian TBS.

"Kalimantan Barat mengalami penurunan harga sebesar Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram untuk kategori tanaman menghasilkan," tulis laporan resmi Serikat Petani Kelapa Sawit.

Rincian Perubahan Harga TBS Sawit

Sektor perkebunan rakyat menjadi pihak yang paling rentan menghadapi fluktuasi harga akibat sentimen regulasi ekspor ini. Para petani swadaya terpaksa menerima harga rendah karena kapasitas pabrik kelapa sawit yang mulai penuh akibat pembatasan pengiriman.

Untuk memberikan gambaran jelas mengenai dampak dinamika pasar ini, berikut adalah perbandingan estimasi harga jual tandan buah segar kelapa sawit di tingkat petani sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan tata niaga ekspor.

Penurunan yang tidak merata ini juga dipengaruhi oleh kualitas rendemen buah serta jarak tempuh dari lokasi kebun menuju pabrik pengolahan terdekat. Petani mandiri yang berada di wilayah pelosok mengalami tekanan harga yang jauh lebih berat dibanding petani plasma.

Dinamika Pasar Daerah Lain di Kalimantan

Selain di Kalimantan Barat, fluktuasi harga juga mulai menjalar ke wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan pola yang hampir serupa. Para pelaku usaha kelapa sawit lokal masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan ekspor dari kementerian terkait.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Kalimantan Selatan menyatakan bahwa ketidakpastian ini diperkirakan berlangsung hingga skema resmi DSI diimplementasikan penuh. Manajemen risiko dari masing-masing perusahaan saat ini difokuskan pada pengamanan stok internal.

Pemerintah daerah melalui dinas perkebunan terus melakukan pengawasan agar pabrik kelapa sawit tidak menurunkan harga secara sepihak di luar batas kewajaran. Surat imbauan kepatuhan terhadap ketetapan harga indeks juga mulai didistribusikan ke pihak manajemen pabrik.

Informasi harga komoditas dapat berfluktuasi sewaktu-waktu. Berbelanja dengan bijak dan pantau informasi harga resmi dari pemerintah.

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat menjadwalkan rapat koordinasi darurat bersama tim penetapan harga TBS pada pertengahan pekan ini. Langkah tersebut diambil guna merumuskan batas bawah harga intervensi demi melindungi stabilitas ekonomi tingkat petani.