JPMorgan Chase Tolak Draf Regulasi Aset Kripto Clarity Act

CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon menolak keras rancangan undang-undang regulasi kripto Clarity Act pada Jumat (29/5/2026) karena aturan tersebut dinilai mengancam sektor perbankan tradisional. Perselisihan ini memperuncing ketegangan antara lembaga keuangan konvensional dan perusahaan aset digital di Amerika Serikat terkait regulasi imbalan stablecoin.

Rancangan regulasi Digital Asset Market Clarity Act formal mengatur pengawasan komoditas serta sekuritas federal terhadap sektor kripto. Dilansir dari Yahoo Finance dan PYMNTS, draf Clarity Act sebelumnya telah lolos pemungutan suara markup penting di Komite Perbankan Senat pada 14 Mei, tetapi langkah menuju pengesahan penuh masih menghadapi jalan buntu akibat penolakan sektor perbankan.

Industri perbankan menilai draf saat ini memberikan kelonggaran bagi perusahaan kripto untuk beroperasi layaknya bank tanpa beban regulasi yang setara. Penolakan ini menjadi respons langsung terhadap kemajuan pembahasan draf Clarity Act yang tengah digodok oleh para legislator di Washington, di mana perdebatan dilaporkan telah berlangsung selama berbulan-bulan.

Dimon menyatakan ketidakpuasannya terhadap draf legislasi struktur pasar kripto tersebut dalam wawancara bersama Maria Bartiromo di saluran Fox Business Network. Keberatan utama Dimon yakni regulasi itu akan memungkinkan penerbit stablecoin membayar bunga atas saldo pelanggan tanpa perlindungan anti-pencucian uang (AML), Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA), atau Kenali Pelanggan Anda (KYC).

"Kami akan melawannya. Jika kami kalah, kami kalah, dan kami akan tetap hidup," kata Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal perlawanan terbuka dari industri perbankan yang menuntut adanya kesetaraan aturan hukum. Dimon juga memperingatkan dampak jangka panjang bagi industri jika draf regulasi tersebut disahkan tanpa adanya perubahan signifikan dan menegaskan pihak bank tidak akan menerima aturan seperti itu.

"Jika Anda ingin menjadi bank, jadilah bank," ujar Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase.

Dimon menuturkan bahwa platform seperti Coinbase harus tunduk pada persyaratan modal, aturan likuiditas, dan pengawasan regulasi yang sama seperti yang dihadapi bank setiap hari jika ingin menerima deposit dan membayar imbalan. Ia menolak gagasan bahwa perusahaan kripto dapat bebas menawarkan imbal hasil seperti rekening tabungan berbunga tinggi.

"Kita memiliki 84 regulator yang mengawasi kita. Kita hanya mengatakan itu harus adil dan setara. Titik," ujar Dimon.

Pihak perbankan menyatakan tidak melarang inovasi keuangan digital yang ingin dilakukan oleh perusahaan teknologi, melainkan murni didasarkan pada aspek keadilan kompetisi bisnis. Dimon menambahkan bahwa tidak ada pihak yang akan tunduk pada CEO Coinbase Brian Armstrong atau perusahaannya.

"RUU Clarity tidak melakukan apapun untuk AML dan BSA. Tidak ada perlindungan hukum. Bank tidak akan menerimanya seperti itu," ujar Dimon.

Dimon mengakui stablecoin pada akhirnya dapat menjadi sistem pembayaran yang sah dan mencatat JPMorgan sudah memiliki deposit coin sendiri. Namun, ia menggambarkan jalur legislatif saat ini sebagai perjuangan yang layak dilakukan untuk membendung risiko hukum.

"Jika kita kalah, kita kalah. Kita akan tetap hidup. Tetapi ini akan diperjuangkan."

Dimon menolak keras jika aturan yang longgar tersebut tetap disahkan untuk mengakomodasi platform kripto. Ia menegaskan tidak akan ikut terlibat dalam ekosistem aset digital yang dianggapnya berisiko tinggi tersebut.

"No, because it allows them to effectively pay interest on deposits, stablecoins or something like that, without protection that they should have," kata Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase.

Dimon menggarisbawahi berbagai beban regulasi ketat serta kewajiban operasional yang selama ini harus dipenuhi oleh institusi perbankan resmi konvensional. Aturan yang adil harus diterapkan merata bagi seluruh pihak yang menghimpun dana masyarakat.

"The banks will not accept it that way. … I’m not worried about stablecoins but if it happened I’m telling you I will have nothing to do with it and it will eventually blow up," ujar Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase.

Mengenai peta kompetisi bisnis, Dimon menegaskan bahwa perusahaan kripto bukanlah ancaman utama bagi sektor perbankan saat ini karena persaingan riil justru datang dari sejumlah perusahaan finansial teknologi (fintech). Terkait stablecoin, ia memproyeksikan kegunaannya akan terbatas pada area pembayaran lintas batas, transfer antar-individu, dan transaksi bernilai kecil.

"We have requirements to build branches in lower-income neighborhoods; we have liquidity requirements, capital requirements, reporting requirements; we have like 84 regulators all over us," tutur Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase.

Dimon juga mengkritik keras Armstrong terkait pembayaran bunga di stablecoin dan menudingnya melakukan "regulatory arbitrage" untuk bersaing dengan bank berlisensi penuh. Pihaknya memastikan akan terus menjegal pengesahan regulasi tersebut di kongres agar tidak memicu persoalan besar bagi stabilitas sistem keuangan di masa mendatang.

"We’re just saying it should be fair and equal, period, not that they can’t do what they want to do," kata Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase.

Dimon menambahkan bahwa penetapan aturan hukum yang tidak matang dinilai dapat memicu persoalan besar bagi stabilitas sistem keuangan di masa mendatang. Oleh karena itu, pemerintah Amerika Serikat perlu merumuskan regulasi ini secara mendalam.

"So, it’s complicated, and the government needs to do it thoughtfully," ucap Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase.

Dimon menegaskan komitmen institusinya untuk menentang draf regulasi tersebut sampai ke tahap akhir di Senat. Penolakan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran atas pemberian bunga simpanan stablecoin yang tidak memiliki jaminan perlindungan resmi.

"If they don’t do it thoughtfully, it will be a huge problem," kata Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase.

Ketegangan ini memuncak setelah Dimon menuduh satu individu telah menghabiskan ratusan juta dolar AS untuk mendorong undang-undang yang ramah kripto melalui Washington. Menurut laporan The Wall Street Journal, perselisihan ini sempat memuncak dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos awal tahun ini saat Dimon terlibat adu argumen langsung dengan Brian Armstrong.

"We’ll fight it. If we lose, we lose, and we’ll live. But it will be fought," tegas Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase.

Sejumlah petinggi bank besar AS lainnya dilaporkan turut menolak argumen yang diajukan oleh Armstrong dalam pertemuan di Davos tersebut. CEO Bank of America Brian Moynihan mendesak Armstrong untuk tunduk pada aturan perbankan jika ingin menyediakan layanan serupa.

"You are full of s---," cetus Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase.

Sementara itu, CEO Wells Fargo Charlie Scharf menolak berdiskusi, dan CEO Citigroup Jane Fraser hanya meluangkan waktu kurang dari satu menit dengan Armstrong. Di sisi lain, CEO Bank of America juga memberikan penegasan serupa terkait operasional lembaga keuangan.

"If you want to be a bank, just be a bank," cetus Brian Moynihan, CEO Bank of America.

Di pihak industri kripto, Coinbase menilai kemampuan menawarkan imbal hasil pada stablecoin merupakan bagian penting dari pertumbuhan bisnis yang menguntungkan konsumen. Coinbase serta perusahaan kripto lainnya diketahui telah menggelontorkan uang untuk pengeluaran politik pro-kripto selama dua tahun terakhir.

"Pada akhirnya, kita semua memiliki tujuan yang sama: meningkatkan kehidupan finansial warga Amerika. Jutaan warga Amerika percaya bahwa ini termasuk melestarikan program hadiah dan mengesahkan aturan yang jelas yang melindungi konsumen sambil menjaga Amerika tetap berada di garis depan inovasi keuangan. Sudah saatnya Senat membawa RUU CLARITY ke sidang pleno,” ujar Coinbase Chief Policy Officer Faryar Shirzad.

Saat ini pemerintah Amerika Serikat dilaporkan terbelah menghadapi draf regulasi ini. Industri perbankan memperingatkan potensi penurunan besar pada simpanan bank, sedangkan Gedung Putih menilai kekhawatiran tersebut berlebihan dan menegaskan bahwa manfaat bagi konsumen lebih besar, di mana RUU ini ditargetkan untuk segera diputuskan dalam beberapa minggu ke depan menjelang musim pemilu.