KIP Luncurkan Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 di Jakarta

Komisi Informasi Pusat (KIP) resmi meluncurkan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 melalui kegiatan kick off dan sosialisasi di Auditorium Abdulrahman Saleh RRI Jakarta, Rabu (26/8/2026). Kegiatan ini dihadiri badan publik dari berbagai sektor, baik secara daring maupun luring. Ketua KIP, Handoko Agung Saputro, menekankan bahwa Monev 2026 harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Ia mengimbau badan publik memanfaatkan kegiatan ini untuk menunjukkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo terhadap keterbukaan informasi. "Monev ini akan menjadi wajah atau cermin dari pemerintahan Presiden Prabowo tentang komitmen untuk keterbukaan. Mari kita bantu pemerintahan saat ini untuk menunjukkan kualitas keterbukaan informasi publik, agar publik mendapatkan informasi yang benar," ujar Handoko.

Sekretaris KIP, M. Zamsani B. Tjenreng, menambahkan bahwa Monev bukan sekadar penilaian, melainkan instrumen untuk mengukur implementasi prinsip keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan. Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai budaya kerja badan publik.

"Monev Keterbukaan Informasi Publik bukan sekadar kegiatan penilaian terhadap badan publik, tetapi lebih dari itu. Monev merupakan instrumen untuk melihat sejauh mana prinsip keterbukaan informasi telah diimplementasikan secara nyata dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik," ujar Zamsani. Kegiatan kick off diikuti 48 kementerian, 49 lembaga negara, 35 lembaga nonstruktural, 38 pemerintah provinsi, 60 BUMN, 149 perguruan tinggi negeri, dan delapan partai politik. Tahapan Monev meliputi pengisian kuesioner (27/8–28/9), verifikasi (29/9–19/10), klarifikasi (20/10–26/10), verifikasi klarifikasi (27/10–30/10), presentasi uji publik (9–12/11), dan penganugerahan pada Desember 2026.

Handoko juga mengingatkan badan publik yang masih berkategori kurang informatif. "Kalau berturut-turut tidak informatif, maka badan publik dipertanyakan komitmennya," tegasnya. UIN Saizu Purwokerto dan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan turut berpartisipasi, menegaskan komitmen untuk transparansi dan akuntabilitas. KIP berharap Monev 2026 mendorong tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.