Pemerintah Targetkan Perpres Transportasi Online Terbit September 2026

Pemerintah menargetkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur regulasi dan tarif transportasi online terbit paling lambat pada September 2026, sebagaimana dilansir dari Detik Oto. Rancangan aturan tersebut mencakup penataan tarif angkutan penumpang, pengantaran barang, hingga pemetaan kewenangan kementerian terkait.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa regulasi ini disusun untuk memperjelas skema pembagian kewenangan antar-kementerian dalam mengelola ekosistem transportasi berbasis aplikasi.

"Setelah finalisasi, para kementerian akan melakukan harmonisasi dengan melibatkan pelaku transportasi online atau organisasi-organisasi dan kemudian juga aplikator-aplikator sebelum kemudian akan dikeluarkan perpresnya," ujar Dasco.

Dalam skema Perpres tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ditunjuk untuk mengatur tarif pengantaran barang dan makanan, sementara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berwenang menetapkan tarif angkutan penumpang. Pembinaan para pelaku transportasi online sendiri berada di bawah naungan Kementerian UMKM.

Proses harmonisasi rancangan Perpres ini dipimpin langsung oleh Kementerian Sekretariat Negara agar penerbitannya berjalan sesuai jadwal target pemerintah.

"Kami targetkan akhir bulan ini atau paling lama awal bulan depan sudah bisa kita terbitkan perpres yang mengatur mengenai jasa transportasi online ini," kata Mensesneg Prasetyo Hadi.

Terkait operasional di lapangan, Kemenhub sebelumnya telah memberlakukan pemotongan komisi aplikator sebesar 8 persen dari batas awal 20 persen yang mulai diterapkan sejak 1 Juli 2026.

"Kita sih kalau dengan aturan yang sudah kita keluarkan pada tanggal 30 Juni, yang berlaku tanggal 1 Juli, itu kan sudah dijalankan oleh aplikator dan pengemudi juga sudah bisa merasakan perubahannya," kata Menhub Dudy Purwagandhi.