Prabowo Rombak Pimpinan Badan Gizi Nasional akibat Masalah Tata Kelola

Presiden Prabowo Subianto resmi merombak total jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional akibat persoalan kedisiplinan tata kelola serta standar operasional prosedur dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis pada Selasa, 2 Juni 2026.

Kebijakan strategis ini mengeliminasi posisi Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional bersama dua wakilnya, yakni Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung. Jabatan tertinggi lembaga tersebut kini resmi dialihkan kepada Nanik S Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.

Pemerintah juga menunjuk dua figur baru untuk mendampingi kepemimpinan Nanik, yakni Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari dan Perwira Tinggi aktif TNI AD sekaligus Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

"Pada hari ini Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam.

Mensesneg Prasetyo Hadi memaparkan alasan pencopotan ini didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi ketat yang dilakukan oleh pihak istana terhadap kinerja lembaga tersebut sepanjang 1,5 tahun terakhir.

"Jadi ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional," papar Prasetyo.

"Mengangkat Saudari Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Langkah perombakan ini dinilai tepat oleh parlemen karena rekam jejak Nanik yang dinilai responsif dan tegas terhadap operasional pemenuhan mutu makanan di tingkat hilir.

"Ya kalau kemudian kita lihat selama ini, Bu Nanik adalah Wakil Kepala BGN yang belum lama di situ, tetapi kemudian Bu Nanik ini banyak melakukan kerja-kerja lapangan, melakukan monitoring-monitoring lapangan," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Sufmi Dasco Ahmad menambahkan bahwa efektivitas kerja lapangan tersebut mencakup tindakan tegas terhadap fasilitas produksi pangan yang tidak memenuhi standar kelayakan kesehatan.

"Dan juga banyak sudah menutup dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat di lapangan," sambungnya.

Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa keputusan perombakan ini sejalan dengan temuan pengawasan legislatif, khususnya Komisi IX DPR RI yang membidangi langsung evaluasi berkala program jaminan gizi nasional tersebut.

"Demikian dari hasil pemantauan teman-teman di Komisi terkait yang kemudian dibicarakan dalam rapat pembahasan tentang MBG sehingga menurut kami, menurut hemat kami, keputusan presiden untuk mengangkat walaupun itu hak prerogatif dari pihak pemerintah dalam hal ini presiden mungkin adalah pilihan yang tepat," tuturnya.

Kondisi manajemen operasional program pangan ini sebelumnya memicu kritik tajam dari kalangan akademisi akibat tingginya frekuensi insiden buruk di lapangan selama masa implementasi awal.

"Hanya mungkin satu dua bulan saja yang tidak ada laporan. Selebihnya hampir setiap bulan ada, dengan jumlah kasus yang fluktuatif," ujarnya Guru Besar Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian UGM Profesor Sri Raharjo, April lalu.

Pemberhentian Dadan Hindayana, yang merupakan akademisi proteksi tanaman Institut Pertanian Bogor, memotong masa baktinya yang belum genap berjalan dua tahun sejak dilantik oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 19 Agustus 2024. Sementara itu, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya yang ikut dicopot dari jabatan Wakil Kepala BGN tercatat baru menduduki posisi tersebut sejak 17 September 2025 setelah sebelumnya memimpin Tim Verifikasi Badan Gizi Nasional.