Sri Mulyani Pimpin Pengisian Dana IDA22 Bank Dunia untuk Negara Miskin

Bank Dunia menunjuk Sri Mulyani Indrawati sebagai Ketua Independen bersama dalam pengisian kembali dana IDA22 untuk membantu negara-negara berpendapatan rendah di dunia. Penunjukan ini diumumkan pada Agustus 2026, di mana Sri Mulyani akan memimpin proses penggalangan dukungan kebijakan dan pendanaan dari negara donor dan peminjam. ID22 adalah siklus pengisian dana yang dilaksanakan setiap tiga tahun untuk menghimpun dana bagi negara-negara termiskin melalui pinjaman berbunga rendah dan hibah.

Menurut keterangan resmi Bank Dunia, Sri Mulyani terpilih dari daftar pendek kandidat oleh komite yang terdiri dari perwakilan negara donor dan peminjam, dan akan bekerja bersama Direktur Pelaksana Bank Dunia Paschal Donohoe.

ID22 akan menentukan pembiayaan konsesional bagi 78 negara hingga tahun 2031, dengan siklus resmi dimulai pada Desember 2026 di Tashkent, Uzbekistan, dan penggalangan komitmen pendanaan pada Desember 2027, menurut Antara. Sri Mulyani memiliki pengalaman luas di lembaga keuangan internasional, pernah menjadi Menteri Keuangan Indonesia dan Managing Director serta Chief Operating Officer Bank Dunia.

Bank Dunia menyebut Sri Mulyani sebagai salah satu tokoh paling berpengalaman dalam pembiayaan pembangunan internasional dan menilai keahliannya sangat penting untuk mendukung kebijakan dan pendanaan IDA22. Selain Sri Mulyani, sejumlah tokoh Indonesia juga pernah menduduki jabatan strategis di Bank Dunia, IMF, dan Asian Development Bank, termasuk Mari Elka Pangestu, Wempi Saputra, Bambang P.S. Brodjonegoro, Arif Baharudin, dan Idwan Hakim, menurut Kontan.

Di sisi lain, penunjukan Sri Mulyani mendapat pujian dari pegiat media sosial Jhon Sitorus yang mengkritik Menteri Keuangan saat ini, Purbaya Yudhi Sadewa. Jhon menulis di akun X bahwa Sri Mulyani mendapat kepercayaan besar di tingkat internasional meski sempat mendapat kritik, sementara Purbaya hanya "omong kosong" dan "ditenggelamkan janji manisnya sendiri." Ekonom senior Ferry Latuhihin juga mengkritik Purbaya dan mendesak pencopotan jabatannya karena dianggap tidak memahami mekanisme ekonomi secara menyeluruh, terutama soal kebijakan pemindahan saldo anggaran lebih ke bank Himbara di tengah kelebihan likuiditas perbankan, menurut Warta Ekonomi.