BEM UI menggelar Unjuk Rasa di Bundaran HI Bawa Delapan Tuntutan

Aksi unjuk rasa digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8/2026). Massa membawa delapan poin tuntutan yang ditujukan langsung kepada pemerintah.

Gerakan yang mengusung tagar #MerebutKemerdekaan ini dilaksanakan tepat sehari setelah peringatan seremoni kemerdekaan negara diselenggarakan.

"Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?" kata Ketua BEM UI, Yatalatof Imawan.

Pihak organisasi kemahasiswaan tersebut juga menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada para pengguna jalan atas kendala lalu lintas yang timbul akibat keberadaan massa aksi di titik pusat kota.

"Kepada warga Jakarta, kami mohon maaf atas kemacetan hari ini. Namun ingat: kemacetan lalu lintas ini hanya beberapa jam, sedangkan kemacetan struktural, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan keadilan yang dipaksakan sudah delapan puluh satu tahun dan terus memburuk," kata Yatalatof Imawan.

Sejumlah isu krusial disuarakan dalam gelaran unjuk rasa ini, mulai dari desakan penurunan harga bahan bakar minyak hingga penetapan status bencana untuk beberapa daerah.

"Ini hanya awalan. Mahasiswa, buruh, petani, guru, pedagang, dan seluruh rakyat yang merasa republik ini sedang dikhianati cita-citanya sendiri, mari kita rebut kembali kemerdekaan yang sesungguhnya," kata Yatalatof Imawan.

Aksi lapangan tersebut dinilai sebagai bentuk ikhtiar publik untuk memperjuangkan hak-hak sipil yang dinilai belum terpenuhi secara menyeluruh oleh penguasa.

"Kemerdekaan tidak akan diberikan oleh negara setiap tahun lewat upacara. Ia harus dijemput paksa oleh kekuatan rakyat yang bersatu," kata Yatalatof Imawan.

Dalam pernyataan resminya, kelompok mahasiswa melayangkan tuntutan atas nama masyarakat yang merasa belum sepenuhnya merdeka, termasuk penghentian bentuk penjajahan negara terhadap rakyat serta penuntasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.