China Jatuhkan Sanksi kepada Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro

Otoritas pemerintah China secara resmi menjatuhkan sanksi berat berupa larangan masuk ke wilayah teritorinya terhadap Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro beserta seluruh anggota keluarganya pada Kamis (11/6/2026). Langkah agresif Beijing ini diambil sebagai respons atas berbagai pernyataan keras yang dilontarkan sang menteri terkait sengketa wilayah di kawasan Laut China Selatan.

Dilansir dari CNBC Indonesia dan ANTARA yang mengutip laporan Al Jazeera, Kementerian Luar Negeri China merilis pernyataan tertulis yang menegaskan bahwa Teodoro, istri, beserta anak-anaknya kini dilarang keras untuk menginjakkan kaki di daratan utama China, termasuk wilayah administrasi khusus Hong Kong dan Makau.

Pihak Beijing menilai retorika politik yang kerap digaungkan oleh Teodoro selama ini telah merusak kepentingan sah China secara sepihak serta menyabotase hubungan bilateral yang telah terjalin antara China dan Filipina. Pembatasan ini juga memperluas sanksi ekonomi personal yang menyasar hubungan kemitraan dengan entitas China.

"Organisasi dan individu di China tidak akan diizinkan untuk terlibat dalam transaksi, kerja sama, atau aktivitas lainnya dengan dia, pasangannya, dan anaknya," rilis resmi Kementerian Luar Negeri China mengenai perluasan sanksi ekonomi personal yang menyasar keluarga Menhan Filipina tersebut.

Pengumuman tersebut diterbitkan beberapa hari setelah Teodoro mengkritik tajam tindakan Beijing dalam forum keamanan Shangri-La Dialogue di Singapura. Berdasarkan laporan media lokal Filipina, ABS-CBN, Teodoro mengaku sama sekali tidak terkejut dan enggan ambil pusing dengan keputusan sepihak dari Beijing serta menegaskan tidak memiliki niat berkunjung dalam waktu dekat.

"Saya tidak memiliki aset di China, dan saya tidak memiliki rencana untuk pergi ke sana. Bahkan jika saya ingin berkunjung, karena makanannya yang ena dan orang-orangnya yang ramah, hal itu tertutupi oleh jenis pemerintahan yang mereka miliki," tegas Teodoro menyindir sistem otoriter pemerintah Beijing.

Dalam forum di Singapura tersebut, Menhan Filipina menuduh Beijing merebut wilayah di Laut China Selatan yang disengketakan dan menindas rakyatnya sendiri selama pertukaran yang tegang dengan perwakilan militer China. Dua perwira senior dari Tentara Pembebasan Rakyat China sempat mempertanyakan posisi Filipina yang merupakan salah satu sekutu tertua Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik.

"Manila tidak akan pernah mengorbankan integritas teritorial dan kedaulatan nasional kami," kecam Teodoro dalam pidato resminya pada forum KTT Keamanan Shangri-La Dialogue di Singapura bulan lalu, yang langsung memicu kemarahan delegasi militer China.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, bereaksi keras terhadap pernyataan tersebut dan menuduh Menhan Filipina sengaja memainkan teater politik demi keuntungan pribadi. Mao Ning menilai pernyataan itu telah sangat merusak hubungan dan kepercayaan timbal balik kedua negara serta bertentangan dengan kepentingan rakyat Filipina.

"Manila sengaja mencari panggung internasional dengan cara menjelek-jelekkan citra perdamaian yang coba ditawarkan oleh China, bahkan ketika kesejahteraan masyarakat di kawasan sedang dipertaruhkan akibat ketegangan yang terus meningkat," tutur Mao Ning.

Hubungan antara Beijing dan Manila terus memburuk dalam beberapa tahun terakhir di tengah konfrontasi yang semakin sering terjadi di Laut China Selatan. Kedua negara memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih dan saling menuduh melakukan tindakan provokatif di sekitar terumbu karang dan gosong yang disengketakan.