DPR Minta Malaysia dan Singapura Ikut Cegah Karhutla Kalimantan

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta pemerintah Malaysia dan Singapura turut berkontribusi dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, menyusul sebaran asap yang mulai mengganggu kualitas udara negara tetangga pada Jumat (21/8/2026).

Langkah ini diambil setelah kabut asap karhutla memicu penutupan sementara 108 sekolah di wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Marwan menegaskan bahwa perusahaan maupun warga dari kedua negara tersebut juga beroperasi dan memiliki lahan sawit di Indonesia.

"Ya saya kira kita memberi penjelasan pemahaman ke negara tetangga bahwa Indonesia agak rumit juga menanganinya karena luasnya wilayah," kata Marwan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/8).

Marwan menekankan agar negara tetangga tidak sekadar menyampaikan protes diplomatik atas dampak asap yang ditimbulkan. Menurutnya, pemilikan aset perkebunan menuntut tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan.

"Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya punya kebun juga di Indonesia. Ya jangan jangan memprotes tapi ikut dong pencegahan, dia buka sawit juga di sini, baik perusahaan maupun orang per orang, gitu," ujarnya.

Ia menambahkan, kendati Indonesia membuka diri untuk menyampaikan permohonan maaf secara kenegaraan, aksi nyata di lapangan dari para pemilik kebun swasta asal negara tetangga tetap diperlukan.

"Jadi jangan asal protes dong, nah itu kira-kira. Justru menurut kita ya mereka punya peran juga dalam munculnya kebakaran hutan ini, gitu. Ya dari sisi kenegaraan kita boleh minta maaf, butuh bantuan, tapi dari sisi perilaku di lapangan mereka juga kurang punya peran di situ," tuturnya.

Dampak karhutla di Sarawak telah menghentikan aktivitas belajar tatap muka setelah Indeks Pencemaran Udara menembus ambang batas 200. Berdasarkan laporan Komite Manajemen Bencana Negara Bagian Sarawak, otoritas setempat kini menerapkan sistem Pembelajaran dan Pengajaran Berbasis Rumah untuk melindungi kesehatan para siswa.