Ekonom CELIOS Kritik Rencana Pembentukan Badan Ekspor Nasional

Rencana pemerintah membentuk badan ekspor nasional menuai kritik tajam karena dinilai berisiko mengulang tata kelola ekonomi era Orde Baru yang sarat monopoli. Isu pembentukan lembaga pengendali ekspor komoditas strategis ini beredar menjelang pengumuman oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta pada Rabu (20/5/2026).

Kritik tersebut disampaikan oleh Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, dilansir dari Suara. Menurutnya, mekanisme satu pintu untuk komoditas seperti batu bara, minyak kelapa sawit, hingga hasil tambang ini mirip dengan pola perdagangan cengkeh melalui BPPC pada masa lalu.

"Ini sebenarnya mengulang BPPC cengkeh era Tommy Soeharto dulu zaman Orde Baru. Semua ekspor mau dipusatkan, dikendalikan pada trader yang dikuasai negara," kata Bhima kepada Suara.com, Senin (19/5/2026).

Pemerintah dikabarkan membangun narasi positif terkait peningkatan nilai tambah ekspor dan kemandirian energi nasional melalui kebijakan ini. Namun, Bhima melihat adanya potensi perpindahan keuntungan dari sektor swasta ke lembaga kendali negara.

"Seolah untuk meningkatkan nilai ekspor dan manfaat bagi negara. Tapi sebenarnya ini rente. Rentenya ingin diamankan oleh negara," ujarnya.

Bhima juga mempertanyakan kapasitas serta tata kelola lembaga pengelola ekspor satu pintu tersebut. Ia menegaskan belum ada jaminan keuntungan yang diambil negara akan kembali untuk kesejahteraan masyarakat.

"Pertanyaannya, yang ngurus kompeten atau tidak? Dan apa jaminan margin yang selama ini dinikmati swasta lalu dinikmati pemerintah untuk kesejahteraan rakyat? Enggak ada," katanya.

Kondisi tata kelola lembaga investasi negara yang sedang menjadi sorotan publik saat ini turut disinggung oleh Bhima. Situasi tersebut dinilai dapat memperbesar kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.

"Danantara aja begitu, apalagi ini," ucap Bhima.

Kebijakan yang menempatkan negara sebagai pemain utama ekonomi dinilai bisa memicu ketakutan bagi investor serta pelaku usaha. Indonesia disebut berisiko bergerak menuju praktik kapitalisme negara atau state capitalism.

"State capitalism ini bukan hal yang bagus. Persaingan usahanya jadi bermasalah," ujarnya.

Pemerintah pun diingatkan agar berhati-hati supaya tidak mengulangi kegagalan model badan terpusat seperti BPPC yang pernah berujung pada krisis ekonomi. Adapun isu mengenai pembentukan badan ekspor komoditas ini telah menekan Indeks Harga Saham Gangguan (IHSG) dalam dua hari terakhir, di mana seluruh perusahaan komoditas nantinya wajib menjual produk mereka melalui badan tersebut.