Pemerintah Alokasikan Anggaran Subsidi Energi Rp 272,9 Triliun pada 2027

Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp 272,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 pada Selasa (18/8/2026). Angka tersebut melonjak 20,1 persen dibandingkan proyeksi anggaran tahun 2026 yang sebesar Rp 227,25 triliun.

Alokasi anggaran tersebut mencakup subsidi bahan bakar minyak (BBM) senilai Rp 28,7 triliun, LPG 3 kilogram sebesar Rp 114,1 triliun, serta subsidi listrik yang mencapai Rp 130,1 triliun. Kenaikan anggaran dipengaruhi oleh beban biaya pokok penyediaan tenaga listrik, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP).

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2027, pemerintah menyiapkan tiga langkah utama pengendalian subsidi. Kebijakan tersebut mencakup pemberian subsidi tetap untuk solar sebesar Rp 1.000 per liter, transformasi penyaluran LPG 3 kg berbasis Data Terpadu Sosio-Ekonomi Nasional (DTSEN), serta penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi.

Volume penyaluran BBM jenis solar pada 2027 direncanakan sebesar 19,55 juta kiloliter dan minyak tanah sebanyak 539 ribu kiloliter. Sementara itu, volume LPG 3 kg dipatok mencapai 8,94 juta metrik ton.

Lonjakan anggaran subsidi energi tahun 2027 memperpanjang tren peningkatan beban fiskal dari tahun sebelumnya. Center of Food, Energy, and Sustainable Development (CFESD) Indef mencatat realisasi subsidi dan kompensasi energi pada semester I 2026 telah menembus Rp 233 triliun atau 52,1 persen dari pagu APBN 2026. Angka tersebut tumbuh 44,4 persen secara tahunan.

Peningkatan beban fiskal terjadi seiring lonjakan volume penyaluran BBM bersubsidi pada semester I 2026 sebesar 7,8 persen menjadi 7,98 juta kiloliter. Selain itu, pergeseran konsumen dari Pertamax ke Pertalite melonjakkan pangsa Pertalite dari 75,4 persen pada Januari-Mei 2026 menjadi 80,3 persen pada Juli 2026.

Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef Abra Tallattov menilai dinamika harga komoditas global dan penyaluran domestik memberikan tekanan nyata pada anggaran negara.

"Tekanan energi global dan domestik semakin memberi tekanan terhadap fiskal dan daya saing industri," kata Abra Tallattov, Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef.

Indef mencatat kenaikan harga gas alam Eropa yang mencapai 18,06 dollar AS per MMBtu pada Juli 2026 dipicu gangguan pasokan di Selat Hormuz. Kenaikan harga internasional tersebut berimbas langsung pada biaya penyediaan energi nasional.

"Kenaikan tidak hanya dipengaruhi oleh harga energi global dan nilai tukar, tetapi juga disebabkan oleh meningkatnya volume penyaluran energi bersubsidi," ujar Abra Tallattov, Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef.

Di sisi lain, selisih harga BBM non-subsidi dan subsidi memicu perpindahan konsumsi secara masif di masyarakat. Indef mencatat penyaluran harian Pertalite pada Juli 2026 naik 7.129 kiloliter, sedangkan Pertamax turun 4.476 kiloliter per hari.

"Di sisi lain, migrasi konsumen ke BBM bersubsidi, dengan pangsa Pertalite meningkat dari 75,4 persen menjadi 80,3 persen, sementara konsumen Pertamax turun dari 23,2 persen menjadi 18,8 persen yang mengindikasikan bahwa perbedaan harga semakin memengaruhi perilaku konsumsi," jelas Abra Tallattov, Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef.

Secara terpisah, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyoroti ketidakefektifan program energi terbarukan dalam mengurangi porsi energi fosil pada anggaran belanja negara.

"Yang bisa dibaca dari kenaikan belanja subsidi energi, berarti program B50 belum efektif mengurangi beban subsidi energi. Karena memang B50 ini dari sisi biaya produksinya masih cukup mahal dan membutuhkan tambahan belanja subsidi energi," kata Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS.

Bhima menambahkan bahwa pertimbangan utama pemerintah mempertahankan subsidi BBM dan LPG dalam skala besar adalah untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat menengah rentan dari gejolak ekonomi.

"Tapi faktanya jumlah kelas menengah terus menurun, kelas menengahnya juga semakin tertekan. Nah ini bisa berakibat pada guncangan dari sisi konsumsi rumah tangga tahun depan. Sehingga belanja subsidi energinya dicoba untuk dijaga," pungkas Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS.