IDI Usulkan Standar Pendapatan Minimum Dokter untuk Atasi Ketimpangan Distribusi

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengusulkan skema pengupahan baru untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga medis di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dilansir dari Detik Health. Usulan ini tertuang dalam surat resmi nomor 2009/PB/E.9/08/2026 yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.

Dalam dokumen tersebut, IDI menetapkan standar pendapatan minimum untuk dokter dengan waktu kerja 160 jam per bulan. Dokter umum di Puskesmas diusulkan menerima Rp 34.830.140 per bulan (Rp 217.688 per jam), sementara dokter umum di Rumah Sakit mendapatkan Rp 30.825.067 per bulan (Rp 192.656 per jam). Sementara itu, dokter spesialis diusulkan menerima Rp 110.943.487 per bulan (Rp 693.396 per jam).

IDI juga menekankan perlunya insentif tambahan sebesar 50% bagi dokter yang bertugas di wilayah 3T. Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto dan Sekretaris Jenderal Telogo Wismo Agung Durmanto menilai apresiasi finansial ini sepadan dengan risiko dan beban pengabdian di daerah berakses sulit.

"Dokter yang bekerja di daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, kepulauan, dan/atau daerah dengan keterbatasan tenaga medis diberikan pendapatan sekurang-kurangnya 50% lebih tinggi dari standar pendapatan minimum tersebut," tegas PB IDI dalam dokumen resminya.

IDI berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan dan pendapatan layak di Puskesmas merupakan kunci untuk menarik minat dokter muda mengabdi di wilayah terpencil. Penetapan standar ini dinilai penting mengingat tanggung jawab profesional dokter yang besar, risiko profesi, serta tuntutan pelayanan yang terus meningkat.

"Kesejahteraan dokter juga merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga mutu, keselamatan, kesinambungan, serta pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," tulis PB IDI.