IMF Mengingatkan Risiko Bahaya Subsidi Energi dan Pangan Global

Dana Moneter Internasional (IMF) mengingatkan pemerintah di berbagai negara pada Rabu (20/5/2026) agar tidak gegabah merespons lonjakan harga energi dan pangan global melalui kebijakan subsidi secara menyeluruh.

Lembaga tersebut menilai kebijakan intervensi harga yang salah justru berisiko memperburuk inflasi, membebani fiskal negara, meningkatkan utang, serta menghambat penyesuaian ekonomi secara mandiri.

Guncangan harga saat ini merusak ruang fiskal pemerintah, mengganggu operasional usaha kecil dan menengah, serta memukul rumah tangga rentan.

Oleh karena itu, IMF menyarankan kenaikan harga global diteruskan ke pasar domestik agar pola konsumsi masyarakat dapat menyesuaikan dengan sinyal pasar.

"Biarkan harga energi domestik mencerminkan biaya internasional," tulis IMF dalam laporan terbarunya.

Penahanan harga yang terlalu lama lewat subsidi luas membuat tingkat konsumsi energi tetap tinggi dan anggaran negara membengkak.

Meski begitu, perlindungan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan dinilai tetap krusial tetapi bentuk bantuannya harus dialihkan.

"Lindungi rumah tangga rentan dengan dukungan sementara yang tepat sasaran," ungkap IMF.

Pemberian bantuan tunai langsung dinilai lebih efektif dibandingkan subsidi energi menyeluruh yang selama ini justru banyak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Kebijakan subsidi luas berpotensi memperburuk posisi keuangan negara, sejalan dengan laporan Fiscal Monitor IMF edisi April 2026 yang menyoroti utang tinggi dan ketidakpastian geopolitik global.

IMF juga meminta pemerintah menghindari kontrol atau pembatasan harga secara sepihak karena dapat mengurangi pasokan, memicu distorsi pasar, serta menurunkan insentif investasi energi alternatif.

"Subsidi umum dan pembatasan harga hanya diterapkan untuk guncangan yang benar-benar luar biasa," ungkap IMF.

Untuk sektor dunia usaha, IMF merekomendasikan dukungan bagi usaha kecil menengah yang layak dilakukan melalui penyediaan bantuan likuiditas modal kerja operasional.

"Dukung usaha kecil yang layak dengan likuiditas, bukan pengendalian harga," tulis IMF.

Bantuan likuiditas dinilai mampu menjaga keberlangsungan usaha kecil yang sehat menghadapi tekanan operasional tanpa merusak efisiensi ekonomi pasar.

Di sisi lain, lonjakan harga komoditas global diprediksi memicu perlambatan ekonomi dunia sekaligus memperbesar tekanan inflasi berantai.

Juru bicara IMF Julie Kozack menjelaskan bahwa harga minyak yang menembus 100 dollar AS per barrel akibat ketegangan geopolitik berpotensi mendorong ekonomi global menuju skenario yang buruk.

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan dapat turun menjadi 2,5 persen pada tahun ini dari sebelumnya mencapai 3,4 persen pada 2025.

Dampak gejolak harga komoditas global ini diprediksi Bank Dunia dalam laporan Food Security Update akan memicu kenaikan harga pangan tajam akibat gangguan jalur perdagangan.

Kondisi dilematis ini paling berat dirasakan negara berkembang karena ketergantungan impor yang tinggi serta ruang fiskal yang sangat terbatas.

Saat ini sejumlah negara sedang melakukan diskusi intensif dengan IMF untuk mencari panduan kebijakan terbaik serta kemungkinan bantuan pendanaan.

"Saat ini banyak negara lebih mencari panduan kebijakan daripada bantuan keuangan langsung," kata Kozack, dikutip dari Reuters.

IMF memproyeksikan ada sekitar 12 negara yang berpotensi membutuhkan dukungan dana pembiayaan darurat sebesar 20 miliar dollar AS hingga 50 miliar dollar AS.

Seluruh kebijakan mitigasi bantuan pemerintah diharapkan bersifat fleksibel, sementara, serta didukung komunikasi publik yang transparan.