Inflasi 17 Persen Era SBY Jadi Kunci Prabowo Tangkal Krisis Ekonomi 2026

Saya melihat langkah Presiden RI Prabowo Subianto memanggil para mantan pejabat era Presiden ke-5 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Istana Jakarta pada Jumat, 22 Mei 2026, sebagai sebuah manuver politik dan ekonomi yang sangat cerdas. Ketika ketidakpastian global kian mencekik, mengumpulkan para 'panglima perang' yang berhasil lolos dari lubang jarum resesi masa lalu adalah opsi paling logis yang bisa diambil pemerintah saat ini.

Jujur saja, saat saya memantau pergerakan pasar akhir-akhir ini, ada kekhawatiran besar mengenai sejauh mana ketahanan fiskal kita bisa bertahan. Melalui diskusi intensif di Istana tersebut, fokus utama tertuju pada akumulasi pengalaman empiris sepanjang kurun waktu 2004–2014, sebuah dekade penuh dinamika yang memaksa Indonesia berulang kali memutar otak demi menjaga isi dompet rakyat tetap aman.

Mengapa langkah kilat ini mendadak diambil di tengah situasi nasional yang relatif tenang? Jawabannya sederhana, yakni mitigasi risiko sebelum badai benar-benar menghantam geladak ekonomi domestik kita secara telak.

Saat saya mencermati data historis yang dibawa oleh para tokoh senior tersebut, ingatan kita langsung dilempar pada memori kelam tahun 2005 dan 2008. Bayangkan saja, pada masa krisis masa lalu tersebut, inflasi Indonesia sempat meroket berada di periode sekitar 17% bahkan tidak main-main sempat menyentuh angka 27% akibat guncangan global.

Pemicu utamanya saat itu adalah penyesuaian harga dari krisis minyak mentah dunia tahun 2005 yang melambung tinggi hingga menyentuh angka 140 dollar per barel. Angka yang sangat mengerikan untuk ukuran manajemen anggaran negara berkembang seperti Indonesia pada waktu itu.

Kondisi eksternal yang mencekik tersebut memaksa pemerintahan era SBY mengambil keputusan super pahit yang memicu gelombang protes besar-besaran di berbagai daerah. Pemerintah era SBY tercatat pernah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga sebesar 126% pada tahun 2005 demi menyelamatkan APBN dari kebangkrutan yang menganga.

Pengalaman pahit meloloskan negara dari inflasi hingga 27 persen adalah guru terbaik yang tidak ada di dalam buku teks ekonomi mana pun.

Lalu, bagaimana dengan kondisi riil kita sekarang yang sedang berjalan di tahun 2026 ini? Berdasarkan data terbaru, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada situasi saat ini berada di kisaran yang relatif aman, yaitu sekitar 5% saja.

Meski angka depresiasi 5% ini terlihat jauh lebih jinak dibandingkan amukan krisis dua dekade lalu, Presiden Prabowo tampaknya enggan bersikap jemawa sedikit pun. Beliau paham betul bahwa sentimen pasar global bisa berubah dalam hitungan detik akibat ketegangan geopolitik yang terus membara.

Empat Otak di Balik Strategi Penyelamatan Fiskal

Ketika saya melihat daftar nama menteri dan kepala lembaga yang merapat ke Istana, saya langsung tahu bahwa ini bukan sekadar pertemuan seremonial belaka. Orang-orang yang dipanggil merupakan arsitek utama di balik kebijakan makroekonomi Indonesia yang sudah teruji oleh kerasnya dinamika zaman.

Para narasumber ekonomi era SBY yang hadir membawa catatan emas mereka masing-masing ke hadapan meja kerja kepresidenan. Mereka bertugas membedah kembali formula kebijakan lawas untuk dimodifikasi sesuai lanskap digital dan perdagangan bebas saat ini.

Berikut adalah profil singkat beserta masa jabatan para tokoh senior yang dihadirkan langsung oleh Presiden Prabowo di Istana:

Kombinasi antara perencana pembangunan seperti Paskah Suzetta dan Lukita Dinarsyah, berpadu dengan ketajaman moneter mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, menghasilkan sebuah ramuan diskusi yang sangat berbobot. Mereka tahu persis kapan harus mengerem belanja dan kapan harus menyuntikkan stimulus ke pasar.

Pertemuan ini sekaligus menegaskan bahwa dalam urusan menyelamatkan perut rakyat, sekat-sekat politik masa lalu wajib diruntuhkan total demi asas keberlanjutan nasional. Bagaimana cara menghadapi krisis ekonomi negara secara taktis akhirnya dikupas tuntas dari sudut pandang pelaku sejarahnya langsung.

Modifikasi Formula Lawas untuk Mengamankan Pasar Domestik

Menurut laporan berita dari Kompas, arah pembicaraan di dalam Istana menitikberatkan pada pentingnya menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah yang paling rentan terdampak volatilitas harga pangan. Saya sepakat dengan pandangan ini, sebab jika sektor konsumsi domestik ambruk, maka runtuh pula fondasi ekonomi kita.

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah sinkronisasi kebijakan antara sektor moneter yang dikomandoi Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal Kementerian Keuangan. Pengalaman tahun 2008 membuktikan bahwa ego sektoral antarlembaga justru akan mempercepat kejatuhan ekonomi ke jurang resesi.

Selain itu, dibahas juga mengenai efisiensi alokasi subsidi agar tidak lagi salah sasaran ke kelompok masyarakat yang tergolong mampu secara finansial. Pembenahan data penerima bantuan sosial menjadi pekerjaan rumah menahun yang harus diselesaikan menggunakan teknologi digital terkini.

Kira-kira apa jadinya jika rekomendasi dari para tetua ekonomi ini diabaikan begitu saja oleh jajaran kabinet saat ini? Tentu taruhannya terlalu mahal, mengingat kompetisi dagang antarnegara sekutu dan poros baru dunia kian hari kian tidak terprediksi arahnya.

Langkah Antisipasi Jauh Lebih Murah Daripada Mengobati Resesi

Bagi saya pribadi, inisiatif yang diambil oleh Presiden Prabowo ini memberikan sinyal positif sekaligus memicu rasa tenang bagi para pelaku usaha di dalam negeri. Pasar sangat menyukai kepastian, dan melihat pemimpin negara aktif mengumpulkan mentor-mentor berpengalaman adalah jaminan bahwa nakhoda kita tahu ke mana arah kapal harus diarahkan.

Kita tidak boleh melupakan fakta bahwa tantangan ekonomi modern tidak hanya berkutat pada urusan cetak uang atau menaikkan suku bunga acuan semata. Ada faktor disrupsi rantai pasok global, ancaman krisis iklim yang merusak panen komoditas utama, hingga perang tarif yang sewaktu-waktu bisa meletus.

Dengan menyerap sari pati kebijakan dari era SBY, pemerintah periode ini setidaknya memiliki panduan komprehensif mengenai batasan-batasan kritis yang tidak boleh dilanggar. Langkah preventif bernilai tinggi ini jauh lebih murah ketimbang kita harus merestrukturisasi total tatanan korporasi dan perbankan jika resesi telanjur mengetuk pintu rumah kita.

Kehadiran figur-figur senior ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki aset pemikir yang luar biasa melimpah untuk membantu menghadapi badai global apa pun. Kebijakan ekonomi yang luhur memang seharusnya tidak mengenal batas rezim, melainkan terus diwariskan demi kemakmuran seluruh rakyat dari generasi ke generasi berikutnya.