Iran Rombak Jajaran Militer dan Tunjuk Veteran IRGC pada Posisi Kunci

Kantor Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei merekonstruksi struktur keamanan nasional dengan menunjuk mantan panglima Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Mohsen Rezaee sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) sekaligus wakilnya pada Selasa, 11 Agustus 2026, untuk memperkuat posisi di tengah eskalasi konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.

Perombakan kepemimpinan militer Teheran tersebut juga mencakup pengisian enam jabatan strategis lainnya. Ali Abdollahi diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata, sementara Ali Ozmaei menjabat sebagai Kepala Angkatan Laut IRGC. Selain itu, Brigadir Jenderal Ahmad Vahidi resmi mengemban tugas sebagai Panglima Tertinggi IRGC berpangkat mayor jenderal untuk menggantikan Mohammad Pakpour yang gugur akibat serangan awal pihak AS-Israel pada akhir Februari lalu.

Langkah perombakan pejabat militer ini dipandang oleh pengamat politik internasional sebagai sinyal tegas bahwa Teheran tidak akan mengurangi intensitas perlawanannya terhadap Washington.

"Tidak diragukan lagi bahwa Khamenei, Vahidi, dan pimpinan IRGC memiliki pandangan yang sama bahwa perlawanan berkelanjutan terhadap AS merupakan suatu keharusan strategis," kata Sina Azodi, Asisten Profesor Politik Timur Tengah di George Washington University.

Azodi menguraikan bahwa latar belakang serta pengalaman panjang Rezaee di tubuh militer sangat vital untuk menjaga stabilitas serta keutuhan internal organisasi.

"Penunjukannya tampaknya bertujuan untuk memperkuat kohesion internal, memperkokoh kendali pimpinan atas organisasi, serta memanfaatkan pengalaman sosok yang turut membentuk IRGC menjadi institusi militer dan politik seperti saat ini," ujar Sina Azodi.

Rekam jejak Rezaee mencatat kepemimpinan di IRGC selama 16 tahun, termasuk saat periode Perang Iran-Irak pada era 1980-an. Sebelum kembali mengenakan seragam militer sebagai penasihat Mojtaba Khamenei, Rezaee aktif di sektor politik dan ekonomi sebagai Sekretaris Dewan Kemanfaatan serta koordinator ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Ebrahim Raisi periode 2021–2024.

Rezaee dikenal secara terbuka mengambil garis keras menentang negosiasi dengan pihak Barat, termasuk menolak kesepakatan kompromi terkait lalu lintas Selat Hormuz dan penangguhan sanksi minyak.

"Saya meminta rekan-rekan yang menentang negosiasi untuk bersabar; pihak Amerika sendiri yang akan merusaknya dan tidak akan membiarkan negosiasi itu membuahkan hasil apa pun," kata Mohsen Rezaee.

Rezaee juga telah mengulangi peringatan keras agar AS segera mengubah kebijakan luar negerinya demi menghindari risiko bagi pasukannya di kawasan tersebut.

Media terbitan SNSC, Nournews, melaporkan bahwa konsolidasi ini merupakan bagian dari restrukturisasi strategis guna menyatukan kebijakan militer, diplomasi, ekonomi, dan energi. Dari lini kementerian, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baghaei menegaskan bahwa pergantian posisi ini memperlihatkan kekuatan sistem kelembagaan Iran.

"Inilah tepatnya rahasia ketahanan dan kemenangan Republik Islam di tengah kondisi-kondisi penuh tantangan ini," kata Esmaeil Baghaei.

Keputusan pengangkatan Rezaee dan Vahidi memicu protes dari pihak Israel mengingat keduanya terdaftar dalam status Red Notice Interpol terkait peristiwa pengeboman pusat komunitas Yahudi di Buenos Aires tahun 1994. Sebaliknya, kelompok garis keras di internal Iran mendukung penuh langkah tersebut sebagai penguatan posisi konfrontatif terhadap AS.