Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat Picu Kontroversi Menjelang Piala Dunia 2026

Kebijakan imigrasi ketat di bawah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu gelombang protes internasional setelah otoritas setempat membatasi dokumen masuk bagi suporter, ofisial, hingga perangkat pertandingan menjelang pembukaan Piala Dunia 2026 pada Kamis, 11 Juni 2026.

Langkah pengetatan tersebut berdampak langsung pada penolakan visa bagi puluhan ribu penggemar sepak bola serta deportasi terhadap salah satu wasit elite asal Afrika yang dijadwalkan memimpin laga di turnamen tersebut.

Berdasarkan investigasi BBC, lebih dari 25 persen suporter dari negara-negara peserta Piala Dunia menghadapi hambatan besar dalam memperoleh visa akibat pembatasan kunjungan turis yang diterapkan Gedung Putih terhadap 39 negara.

Asosiasi suporter dari Pantai Gading mengecam keras regulasi ini karena dianggap menciptakan diskriminasi yang membatasi kehadiran pencinta sepak bola di negara tuan rumah.

Krisis imigrasi ini diperparah oleh keputusan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) yang menolak masuknya wasit terbaik Afrika 2025 asal Somalia, Omar Abdulkadir Artan, saat tiba di Miami meskipun ia memiliki dokumen lengkap.

Seorang pejabat senior Gedung Putih mengonfirmasi kepada The Athletic bahwa penolakan tersebut didasari atas dugaan keterkaitan sang wasit dengan jaringan organisasi terlarang setelah melalui proses interogasi selama 11 jam.

"Setelah pemeriksaan lebih lanjut oleh CBP (Customs and Border Protection), ditemukan informasi yang sifatnya merugikan, termasuk keterkaitan dengan tersangka anggota organisasi teror, yang membuat pelancong tersebut tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Amerika Serikat berdasarkan Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan (INA)," ungkap pernyataan pejabat tersebut.

Pemerintah AS kemudian langsung memulangkan Omar Artan menuju Istanbul demi menegaskan komitmen keamanan nasional yang kaku selama turnamen berlangsung.

"Pelancong tersebut ditolak masuk dan diberi formulir imigrasi yang berisi bagian hukum yang digunakan untuk menyelesaikan deportasi cepat, berdasarkan pasal 8235 INA. Pemerintahan Presiden Trump tidak akan membiarkan ancaman keamanan apa pun untuk memasuki negara kami - titik." tambah pejabat tersebut.

Situasi ini memicu reaksi keras dari Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, yang mendesak Washington untuk segera mengevaluasi penegakan hukum imigrasi agar tidak merusak esensi kemanusiaan dari kompetisi olahraga global ini.

"I saya sangat berharap akan ada perubahan besar dalam cara penegakan hukum imigrasi memengaruhi hak asasi manusia dan martabat manusia," ujar Turk kepada awak media, dikutip dari AFP.

PBB menyoroti potensi profiling rasial dalam kebijakan ini, terlebih setelah Federasi Sepak Bola Iran mengeluhkan pencabutan alokasi tiket serta penolakan visa bagi staf pendukung mereka akibat eskalasi konflik geopolitik.

"Secara khusus untuk momentum Piala Dunia ini, telah terjadi perubahan kebijakan yang sayangnya kita lihat mulai diberlakukan, terutama oleh pihak AS," tambah Turk.

Kritik tajam juga datang dari mantan Presiden FIFA, Sepp Blatter, yang menilai bahwa pemberian hak tuan rumah kepada negara yang memblokir kehadiran ofisial resmi merupakan pelanggaran fatal terhadap prinsip dasar federasi.

"hal yang tak terbayangkan dan gila" kata Blatter dalam pernyataannya yang dilansir media Prancis L'Equipe.

Blatter menegaskan bahwa jaminan keamanan dan kemudahan visa bagi seluruh perangkat pertandingan, khususnya wasit, adalah aspek mutlak yang tidak bisa ditawar oleh negara penyelenggara.

"Ketika sebuah negara diberi kehormatan untuk menyelenggarakan Piala Dunia, ada dua aturan yang tak bisa ditawar: keamanan, dan jaminan visa masuk bagi semua pejabat FIFA. Tidak ada yang lebih resmi daripada wasit. Jika sebuah negara menolak masuknya wasit, ini adalah masalah serius, dan turnamen tidak boleh diselenggarakan di sana." tegas Blatter.

Merespons tudingan tersebut, manajemen FIFA merilis pernyataan singkat yang menyatakan bahwa organisasi mereka sama sekali tidak memiliki kewenangan atas aturan hukum imigrasi domestik milik negara tuan rumah.

Blatter luntung menuntut Presiden FIFA saat ini, Gianni Infantino, untuk bersikap lebih tegas terhadap kebijakan politik yang diambil oleh mitra dekatnya di Gedung Putih.

"Turnamen ini tidak bisa dihentikan sekarang, tetapi hal ini memalukan... FIFA telah mengabaikan prinsip yang tidak dihormati oleh negara tuan rumah." lanjut Blatter.

Di sisi lain, Blatter menyatakan dirinya tetap akan memantau jalannya turnamen akbar tiga negara ini dari kediamannya melalui layar kaca.

"Presiden saat ini harus menunjukkan bahwa dia lebih kuat dari sahabat karibnya di Gedung Putih.. Ketika Anda mulai membiarkan politik mengendalikan Anda, itu hal yang buruk, dan federasi-federasi lain juga harus memprotes." tutur Blatter.

Meskipun kondisi fisiknya sudah menurun di usia 90 tahun, kecintaannya terhadap dunia sepak bola diakui tidak pernah berkurang sedikit pun.

"Saya tidak lagi memiliki seluruh kemampuan gerak saya, tapi saya masih memiliki sebagian akal sense saya.. Saya baik-baik saja, saya bahagia, saya memiliki televisi sebesar lapangan sepak bola dan akan menonton Piala Dunia, karena sepak bola adalah hidup saya." kelakar Blatter.

Ia menutup komentarnya dengan kepasrahan atas dinamika buruk yang saat ini tengah menyelimuti tata kelola sepak bola modern di bawah kepemimpinan Infantino.

"Saya tidak selalu puas dengan apa yang terjadi, tapi saya tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengubah apa pun." pungkas Blatter.

Akibat ketegangan keamanan dan penolakan visa ini, tim nasional Iran terpaksa memindahkan seluruh fasilitas serta basis pelatihan grup mereka ke wilayah Meksiko menjelang pertandingan perdana.