Kemendukbangga Minta Masyarakat Memberikan Data Ekonomi Secara Jujur

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menyoroti pentingnya kejujuran dan pemahaman masyarakat saat menjawab pertanyaan petugas pencacah data untuk menentukan kelompok desil kesejahteraan secara akurat di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto memberikan tanggapan terkait polemik penentuan desil yang menuai perdebatan warga lantaran dianggap tidak sesuai dengan fakta kondisi ekonomi di lapangan.

Proses pengumpulan data di tingkat tapak kerap menghadapi tantangan teknis mulai dari penolakan warga hingga pemberian jawaban yang tidak akurat kepada pencacah.

"Tapi memang diperlukan pemahaman terkait dengan apa sih yang ingin diambil di lapangan dalam data itu, dan realitanya, ketika menjadi pencacah, itu memang enggak mudah mencari data di lapangan, belum lagi ditolak, belum lagi orangnya datang juga menjawab seenaknya saja, itu yang kadang-kadang masyarakat enggak paham apa yang disampaikan, sehingga menjadi bumerang bagi dirinya," kata Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto.

Ketidaksesuaian laporan data pendapatan atau aset keluarga secara langsung memengaruhi keakuratan klasifikasi desil yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Ambil contoh saja misalnya tukang becak atau profesi lainnya, begitu ditanya sama petugas itu ada yang asal jawabnya, ‘Ah, saya pendapatannya besar, ini saya juga baru beli motor, oh ini ada TV,’ segala macam begitu, sedangkan petugasnya, hanya mencatat saja kan. Nah, di sini sebenarnya juga tidak hanya kembali kepada pemerintah, masyarakat juga sadar dong, ayo jawab yang benar karena akan berbalik ke mereka sendiri sebenarnya," katanya.

Kesadaran publik dalam menyampaikan informasi ekonomi yang aktual sangat menentukan ketepatan sasaran dari kebijakan publik yang dirumuskan.

"Ayo dong, sekarang kasih data yang benar karena itu kan berdampak kepada diri mereka sendiri gitu ya, termasuk ekonomi. gitu. Kalau mereka menyampaikan yang salah, ya akhirnya kebijakan pemerintah juga salah, itu yang penting terkait data," ucap Bonivasius.

Peningkatan kapasitas wawancara petugas lapangan beserta pengawasan secara berjenjang menjadi langkah krusial guna meminimalkan risiko ketidaksesuaian data.

"Nah, dulu cara-caranya itu kita dilatih bagaimana interview (wawancara) yang baik, menggali, mengecek data, setelah itu ada pengawas, untuk mengonfirmasi, ‘Ini benar enggak ya? Menurut info Pak RT itu kan tukang becak, kenapa ini kok gajinya gede?’ gitu, jadi ada pengawasan juga di situ, jadi itu berjenjang, sehingga kecil kemungkinan akan terjadi-terjadi mismatch (ketidaksesuaian data) di lapangan seperti itu," katanya.