Pemerintah Evaluasi Angka Desil Kesejahteraan Masyarakat Melalui Sensus BPS

Pemerintah Indonesia mengkaji ulang penentuan angka desil kesejahteraan masyarakat sambil menunggu penyelesaian Sensus Ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, dilansir dari Detik Finance. Peninjauan ini dilakukan untuk memutakhirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran bantuan sosial.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemutakhiran data bersifat dinamis dan perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian terkini masyarakat.

"Ya selalu (data berubah), data sifatnya dinamis," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026) lalu.

Airlangga menambahkan, evaluasi DTSEN berpatokan pada survei ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS guna memastikan akurasi data penerima bansos.

"Sekarang kan ada economic survei, jadi tentu. Kemarin kan khusus desil ekonomi basisnya DTSEN, dan sekarang kebijakan bansos itu menggunakan satu data dari DTSEN," terangnya.

Penetapan perubahan angka desil sepenuhnya menanti hasil lapangan dari pihak BPS.

"(Pengkajiannya) Itu kan di BPS, BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu aja sensus ekonominya," tegasnya, Jumat (22/8/2026).

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menanggapi dinamika informasi terkait fungsi desil dalam pemeringkatan kesejahteraan keluarga dari desil 1 hingga desil 10. Ia menegaskan bahwa indikator tersebut memuat karakteristik sosial ekonomi dan bukan penentu nominal ekonomi secara tunggal.

"Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga," kata dia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (22/8/2026).

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa indikator desil tidak dirancang sebagai alat ukur absolut tingkat kemiskinan maupun jumlah pendapatan suatu rumah tangga.