Metode PMT Jelaskan Penyebab Pekerja UMR Masuk Desil 10 DTSEN

Metode statistik Proxy Means Test yang mengukur indikator pengeluaran serta aset menjadi alasan pekerja berpenghasilan selevel UMR dapat tergolong ke dalam kelompok desil 10 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Pengukuran kesejahteraan masyarakat dalam sistem data pemerintah tidak didasarkan pada pendapatan perorangan secara langsung. Hal ini memicu tanggapan publik di media sosial setelah masyarakat mengecek status desil melalui laman resmi kementerian.

Keterbatasan akses data penghasilan individu menjadi alasan utama penggunaan variabel pengeluaran dan kepemilikan aset sebagai indikator utama.

"Karena kita enggak punya data pendapatan biasanya kita pakai data pengeluaran. Jadi sesederhana itu," kata Turro Wongkaren, Wakil Ketua Forum Masyarakat Statistik.

Kondisi sektor ketenagakerjaan di Indonesia yang tidak sepenuhnya berada di sektor formal membuat data pendapatan pasti sulit didapatkan secara menyeluruh oleh pengumpul data.

"Masih banyak orang yang tidak mempunyai penghasilan yang formal terus-menerus. Memang Anda mungkin di Jakarta melihat banyak orang yang biasa-biasa saja punya akun, tapi tidak semua punya akun," tutur Turro Wongkaren.

Skema Proxy Means Test menilai tingkat kesejahteraan keluarga dari berbagai variabel terukur. Penilaian tersebut mencakup karakteristik perumahan, konsumsi listrik, sumber air minum, bahan bakar, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, hingga kepemilikan aset.

"Jadi proxy means test itu pada dasarnya statistical method karena kita enggak mempunyai benar-benar data pendapatan, jadi untuk memprediksi berapa pengeluaran anda, dari pengeluaran dibuat peringkat desil," paparnya Turro Wongkaren.

Integrasi data dalam DTSEN menggabungkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, P3KE, dan Regsosek yang disinkronkan secara berkala dengan data kependudukan Dukcapil. Penggunaan data perpajakan dinilai dapat menjadi alternatif tambahan untuk memetakan tingkat pendapatan masyarakat secara lebih akurat.

"Kalau itu (pendapatan) saya sepakat, itu digunakan juga sebagai informasi bersama, jadi ada berbagai macam kan, ada misalnya listriknya, kemudian dari pajaknya misalnya," tutur Turro Wongkaren.

Pemanfaatan data pajak tersebut diarahkan untuk memprediksi gambaran riil penghasilan warga, bukan untuk kepentingan pemungutan pajak.

"Pajak bukan untuk dipajakin nilainya berapa, justru sebaliknya. Kita mau tahu dia ini kira-kira penghasilannya berapa. Jadi ada beberapa venue untuk mengumpulkan itu," tegas Turro Wongkaren.