BPS dan Pemerintah Kaji Ulang Pengelompokan Desil DTSEN

Badan Pusat Statistik (BPS) bersama pemerintah mengklarifikasi bahwa kategori desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan pemeringkatan relatif kesejahteraan keluarga, bukan ukuran mutlak kemiskinan atau kekayaan. Penegasan ini disampaikan menyusul ramainya perbincangan masyarakat di media sosial mengenai status pengelompokan ekonomi tersebut.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan posisi relatif suatu keluarga ditentukan melalui integrasi berbagai variabel sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

"Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga," ujar Amalia dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2026).

Pengelompokan dalam DTSEN membagi keluarga ke dalam 10 tingkatan, di mana desil 1 mewakili kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah dan desil 10 paling tinggi. Metode statistik Proxy Means Test (PMT) digunakan untuk menghitung kombinasi variabel seperti kondisi perumahan, sanitasi, energi, aset, hingga tingkat pendidikan dan disabilitas.

"Desil bukan ukuran absolut kemiskinan maupun ukuran nominal pendapatan atau kekayaan suatu keluarga," tulis BPS.

Penggunaan DTSEN sebagai rujukan tunggal kebijakan bansos dan perencanaan nasional diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Data terintegrasi dari DTKS, P3KE, dan Regsosek ini mencakup 290,13 juta record individu serta 95,98 juta record keluarga per 10 Juli 2026.

"Partisipasi masyarakat dalam memastikan informasi diri dan keluarganya sesuai kondisi sebenarnya juga menjadi bagian penting dari proses tersebut," ujar Amalia.

Masyarakat dapat memperbarui data yang tidak sesuai melalui saluran Cek Bansos, SIKS-NG di tingkat desa atau kelurahan, dan portal Cek DTSEN.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan penetapan angka desil bersifat dinamis dan akan dievaluasi ulang berdasarkan hasil Sensus Ekonomi yang sedang dijalankan BPS.

"Ya selalu (data berubah), data sifatnya dinamis," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).

Pemerintah menggunakan DTSEN sebagai basis data terpadu guna meningkatkan ketepatan sasaran berbagai program bantuan dan kebijakan ekonomi.

"Sekarang kan ada economic survei, jadi tentu. Kemarin kan khusus desil ekonomi basisnya DTSEN, dan sekarang kebijakan bansos itu menggunakan satu data dari DTSEN," terangnya.

Penyesuaian indikator dan peringkat desil masyarakat dipastikan bergantung penuh pada hasil pendataan lapangan terkini dari BPS.

"(Pengkajiannya) Itu kan di BPS, BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu aja sensus ekonominya," tegas Airlangga, Jumat (22/8/2026).