Kemenperin Menunggu PMK untuk Penyaluran Insentif Motor Listrik

Kementerian Perindustrian menyatakan kesiapan menyalurkan insentif motor listrik senilai Rp 5 juta per unit, tetapi pelaksanaan program tersebut masih tertahan karena menunggu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan, dilansir dari Detik Oto.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa penentuan jadwal resmi pemberlakuan subsidi sangat tergantung pada penyelesaian regulasi dari Kementerian Keuangan tersebut.

"Kita tunggu PMK-nya (Peraturan Menteri Keuangan). Tunggu PMK-nya. Kamu tahu PMK dimana kan, tanya aja yang ke jabatnya," kata Agus Gumiwang.

Ia menekankan bahwa kesiapan teknis di tingkat kementerian perindustrian sudah terpenuhi secara menyeluruh untuk menjalankan skema bantuan ini.

"Kita udah siap, Kementerian Perindustrian sebagai kementerian teknis udah siap. Kita tunggu PMK-nya aja. Once PMK-nya selesai, baru kita sesuaikan," jelasnya.

Mengenai penentuan merek kendaraan penerima bantuan, pembahasan dilakukan lintas instansi secara intensif.

"Bersama-sama, ada tim. Antara kami, dengan Danantara, dengan Menteri Keuangan juga," imbuh Agus.

Rencana pemberian bantuan subsidi sebesar Rp 5 juta ini mulai mencuat sejak Mei 2026. Nilai ini tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai subsidi kendaraan listrik pada tahun 2024.

Kebijakan alokasi anggaran ini diproyeksikan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada paruh kedua tahun berjalan.

"Motor listrik juga sama. 100.000 pertama kita kasih, berapa subsidi ya? Rp 5 juta. Kalau habis kita kasih lagi, kalau habis kita kasih lagi," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (5/5/2026).

Meskipun tidak ada insentif pada tahun 2025, angka penjualan motor listrik tetap mencapai 55 ribu unit karena produsen menerapkan strategi sewa baterai. Berdasarkan data Sertifikat Registrasi Uji Tipe Kemenhub, puncak penjualan tertinggi terjadi pada 2024 dengan raihan 77 ribu unit saat subsidi pemerintah aktif berlaku.