Pemerintah Alokasikan Rp3 Triliun Insentif Motor Listrik

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp3 triliun untuk mendanai program insentif pembelian 1 juta unit motor listrik produksi dalam negeri. Besaran insentif tersebut ditetapkan sebesar Rp3 juta per unit, lebih rendah dari rencana awal Rp5 juta.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi penyesuaian skema bantuan tersebut di Jakarta pada Kamis (20/8/2026). Ia menyebutkan bahwa penyaluran dana ditargetkan mulai berjalan pada September 2026 setelah Peraturan Menteri Keuangan diterbitkan.

"Itu programnya sama. Jadi 1 juta itu pasti nggak habis tahun ini kan kalau kita lihat. Kalau nggak salah masing-masing Rp3 juta. (Anggarannya) Rp3 triliun," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya memperkirakan penyerapan anggaran belum optimal pada 2026 karena keterbatasan kapasitas produksi nasional yang diproyeksikan hanya mencapai sekitar 100 ribu unit hingga akhir tahun. Namun, koordinasi dengan Kementerian Perindustrian terus dilakukan untuk mematangkan regulasi.

"Dia (Menperin) belum bicara sama saya. Nanti saya datangi dia deh besok. Harusnya sih September sudah jalan itu (insentif)," kata Purbaya.

Merespons skema tersebut, pelaku industri menilai dukungan fiskal sangat krusial untuk menjaga tren pertumbuhan pasar kendaraan listrik di Tanah Air.

"Kalau dalam artian insentif fiskal, ini sudah terbukti di 2023-2024, adanya bantuan pembelian sepeda motor listr....," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia Hanggoro Ananta Khrisna.

Di sisi lain, integrasi ekosistem serta kesiapan infrastruktur pengisian daya juga menjadi perhatian utama pemerintah dalam menyelaraskan insentif.

"Untuk produknya, salah satunya Alva, salah duanya Gesits," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara mendorong percepatan infrastruktur pengisian daya melalui sinergi jaringan BUMN seperti Pertamina dan PLN. Langkah ini dinilai efektif menyelesaikan kekhawatiran masyarakat terkait ketahanan baterai dan performa kendaraan.

"Salah satunya adalah yang kami temukan, oke lah dulu ada isu kualitas, gak bisa ditarik, nanjak gak kuat, baterai lemah, itu sebenarnya sudah mulai ditutup satu-satu sama teman-teman pabrikan," kata Managing Director Industrialisasi BPI Danantara Ardy Muawin.

Ardy menambahkan bahwa strategi penyediaan infrastruktur pengisian baterai harus beriringan dengan penciptaan permintaan pasar sebagaimana diterapkan oleh produsen global.

"Kalau belajar dari Tesla, Tesla itu juga membangun charging station. Vinfast itu juga membangun charging station," kata Ardy.

Pengembangan infrastruktur Molinas diarahkan memanfaatkan jaringan yang ada sekaligus mendorong standardisasi komponen baterai secara nasional.

"Jadi diharapkan nanti, Molinas ini juga akan membangun charging station, dengan kami memanfaatkan jaringan yang ada di Danantara," kata Ardy.

Standardisasi komponen tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian bagi produsen dan konsumen dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik.

"Karena ekonomi sosial dapet, harapannya, kita ini secara ekosistem, bisa tumbuh bareng-bareng," kata Ardy.