Dua Raja Konflik Rebutan Takhta Keraton Surakarta Menjelang Satu Suro

Konflik internal di Keraton Surakarta Hadiningrat kembali memanas menjelang pelaksanaan prosesi Kirab Malam 1 Suro yang dijadwalkan pada 16 Juni mendatang. Ketegangan dipicu oleh klaim ganda takhta Pakubuwono (PB) XIV antara PB XIV Purboyo dan PB XIV Hangabehi setelah wafatnya Sunan Pakubuwono XIII pada akhir 2025.

Kedua kubu dikonfirmasi bakal menyelenggarakan prosesi ritual adat tersebut secara terpisah pada hari yang sama. Pihak PB XIV Purboyo melarang adanya acara tandingan dan menganggap klaim dari kelompok lain sebagai bentuk makar. Di sisi lain, Lembaga Dewan Adat (LDA) yang mendukung PB XIV Hangabehi tetap bersikeras mengadakan prosesi adat mandiri.

Imbas dari perseteruan ini mulai berdampak pada fisik bangunan cagar budaya, di mana akses menuju kawasan Keputren telah ditutup sepihak menggunakan barikade kawat berduri dan lembaran seng. Penutupan tersebut diduga terjadi karena adanya saling curiga terkait pengerahan massa dari masing-masing faksi yang bertikai.

Perselisihan ini sekarang meluas hingga ke ranah hukum pidana serta perdata. Kubu Purboyo sebelumnya telah melayangkan gugatan ke PTUN terkait keputusan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengenai penunjukan mediator untuk pengelolaan aset keraton.

Langkah hukum juga diambil oleh pihak keluarga yang berseberangan dengan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan.

"kompas moral" ujar GKR Timoer Rumbay, Salah satu putri keraton.

GKR Timoer Rumbay menyatakan tindakan pengumpulan bukti baliho klaim kepemimpinan sepihak itu dilakukan untuk dibawa ke jalur hukum demi menghindari bentrokan massa di Kota Solo.

Sebelum ketegangan Suro ini, dualisme kepemimpinan telah berdampak pada pelaksanaan upacara Grebeg Besar (Iduladha) pada akhir Mei lalu. Upacara keagamaan tersebut terpaksa digelar dua kali pada tanggal yang berbeda oleh masing-masing kubu demi mempertahankan legitimasi kekuasaan.

Menurut analisis sosiolog Sartono Kartodirdjo yang dikutip dalam tulisan Firman Syah Ali di duta.co, keraton di era modern tetap menjadi rebutan karena memiliki nilai strategis sebagai pusat orientasi kultural dan spiritual masyarakat tradisional. Institusi ini memegang kendali atas aset cagar budaya bernilai ekonomi tinggi, tanah yang luas, dana hibah pemerintah, serta akses politik tinggi ke tingkat nasional.

Aktivitas politik juga masih menjadikan keraton sebagai magnet sosial yang kuat. Banyak calon pejabat publik mulai dari calon presiden hingga calon kepala desa tetap melakukan kunjungan sowan untuk meminta doa restu, sementara tokoh masyarakat memburu gelar bangsawan guna meningkatkan modal sosial serta pengaruh elektoral mereka.