Krisis BBM dan Logistik Tekan Industri Sawit Indonesia-Malaysia

Kenaikan harga operasional serta krisis pasokan bahan bakar minyak memicu potensi penurunan produksi dan mengganggu operasional industri kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia pada 2026. Gangguan hilir hingga hulu ini dipicu oleh lonjakan harga pupuk, keterbatasan solar, dan pembengkakan biaya logistik global.

Hambatan distribusi ini menyebabkan penundaan masa panen tandan buah segar di kawasan Kalimantan dan Sumatra. Kondisi tersebut membebani daya saing ekspor minyak sawit mentah atau CPO dari dua produsen terbesar dunia ini, yang dipicu pula oleh eksalasi konflik geopolitik Timur Tengah.

"Situasi geopolitik antara Iran dan AS-Israel telah memengaruhi biaya operasional industri sawit, baik di sektor hulu maupun hilir," ujar Lolita Bangun, Wakil Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Kebijakan pembatasan ekspor pupuk dari Tiongkok telah mendorong kenaikan harga pupuk sebesar 30 persen, sementara BBM industri melambung menjadi Rp29.000 dari sebelumnya Rp15.000 per liter. Pengalihan rute pelayaran guna menghindari Terusan Suez juga mendongkrak biaya asuransi serta logistik hingga 50 persen.

Tekanan serupa dirasakan para petani swadaya akibat keterbatasan BBM subsidi dan kelangkaan solar nonsubsidi yang memaksa pemangkasan jadwal panen.

"Tekanan keuangan membuat petani kecil tidak mampu memanen, sehingga lahan berisiko terbengkalai dan produktivitas sawit secara langsung menurun," kata Napolean R Ningkos, perwakilan Sarawak Dayak Oil Palm Planters Association.

Di pedalaman Kalimantan, minimnya pasokan bahan bakar memangkas jadwal panen dari 2,5 kali menjadi hanya 1,5 kali sebulan.

"Petani kini mengurangi frekuensi panen dari sekitar 2,5 kali menjadi dua kali, bahkan hanya 1,5 kali atau satu kali dalam sebulan," kata Napolean R Ningkos, perwakilan Sarawak Dayak Oil Palm Planters Association.

Para petani mandiri di Sabah turut terbebani oleh tingginya biaya pembakaran generator dan mesin operasional pendukung. Sementara itu, keterbatasan solar nonsubsidi di Sumatra yang terjadi sejak pertengahan Juli 2026 terus menghambat pengangkutan hasil kebun.

"Pengangkutan tandan buah petani terdampak karena seluruh kendaraan dan peralatan yang digunakan menggunakan mesin diesel," ujar Gulat Manurung, Ketua kelompok petani kecil APKASINDO.

Dampak masalah ini membuat rentang panen di Sumatra mundur menjadi delapan hingga 12 hari dari yang semula delapan hingga 10 hari. Keterlambatan rantai pasok berlangsung di tengah lonjakan kebutuhan CPO domestik untuk program B50 sebesar 14,6 juta ton, saat pertumbuhan produksi nasional diproyeksi melambat di bawah dua persen akibat El Nino.