Massa Demo DPRD Jawa Barat Tolak Safari Politik Joko Widodo

Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Umat Melawan Kezaliman (GAUM-K) dan Gerakan Masyarakat Merebut Kedaulatan Rakyat (GMKR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, pada Selasa (14/7/2026), untuk menolak rencana safari politik mantan Presiden Joko Widodo.

Gelombang protes dari lintas organisasi kemasyarakatan ini dipicu oleh rangkaian safari politik Joko Widodo bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dinilai sarat muatan politik serta memanfaatkan kemasan budaya lokal. Rombongan perwakilan pengunjuk rasa kemudian diterima oleh Komisi I DPRD Jawa Barat untuk menyampaikan tuntutan resmi, termasuk desakan pemeriksaan aliran dana kampanye oleh lembaga penegak hukum serta isu transparansi riwayat pendidikan mantan presiden.

Perwakilan massa aksi, Hari Nugraha, menyatakan kekhawatirannya mengenai kejelasan hukum terkait dokumen kelulusan mantan kepala negara tersebut selama menjabat.

"Karena kami khawatir dan kami tahu bahwa Bapak Jokowi saat ini secara hukum tidak jelas. Karena ketika beliau menjadi wali kota, menjadi gubernur, bahkan menjadi Presiden RI tidak bisa menunjukkan ijazahnya. Sehingga ini adalah membohongi rakyat, membohongi umat, membohongi bangsa," kata Hari Nugraha, Perwakilan GAUM-K.

Hari juga menegaskan bahwa rangkaian kegiatan safari politik yang telah berjalan sejak akhir Juni 2026 tersebut dinilai melanggar etika pencalonan.

”Agenda safari itu benar-benar manipulatif dan mencuri start kampanye. Ini sangat tidak beretika dan melanggar aturan undang-undang,” ujar Hari Nugraha, Koordinator Lapangan Aksi.

Penolakan terhadap kedatangan mantan presiden di tanah Pasundan ini turut disuarakan oleh tokoh agama yang menilai wilayah Jawa Barat tidak boleh dijadikan alat kepentingan kelompok tertentu.

”Jawa Barat bukan wilayah kekuasaan Jokowi. Kami tidak sudi daerah ini diinjak oleh kepentingan politik murahan yang tidak beradab,” tegas Amin Bukhaery, Pemuka Agama.

Dalam audiensi di Ruang Rapat Badan Anggaran, delegasi pengunjuk rasa memaparkan indikasi adanya pembagian materi selama masa sosialisasi di lapangan.

”Jokowi menarik dukungan dengan cara bagi-bagi amplop dan sembako. Ini bukan hanya tidak mendidik, tapi pengkhianatan politik yang memamerkan kekayaan di tengah masyarakat yang sedang susah. Kita mendesak aliran dana safari dan pola bagi-bagi ini segera diusut,” cecar Memet Hakim, Delegasi Massa Aksi.

Di sisi lain, perwakilan purnawirawan TNI yang ikut dalam pergerakan massa menyoroti dampak keberhasilan partai politik yang disokong oleh mantan presiden terhadap kepentingan nasional.

"Hal ini menjadi alasan mengapa kami tolak di Jabar. Seandainya PSI berhasil, Jokowi banyak uangnya, dan sangat merugikan bangsa Indonesia," kata Sugeng Waras, Kolonel Purnawirawan.

Merespons gelombang protes tersebut, jajaran fraksi lintas partai DPRD Jawa Barat menyambut baik kedatangan warga dan berjanji akan meneruskan berkas tuntutan tertulis kepada pimpinan dewan.

"Makasih aspirasi artinya ini hak rakyat, kami terima dan akan kami sampaikan ke pimpinan. Nanti Aspirasi GAUM-K dan GMKR sudah kami terima secara tertulis maupun langsung secara lisan," ujar George Edwin Sugiharto, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar.

George menambahkan bahwa seluruh poin pernyataan sikap dari masyarakat akan ditelaah lebih lanjut oleh jajaran struktural legislatif daerah.

"Kami terima, tapi nanti akan kami sampaikan ke pimpinan. Ini merupakan hak konstitusional masyarakat, nanti pimpinan akan menindaklanjuti," ucap George Edwin Sugiharto, Anggota Komisi I DPRD Jabar.

Menutup sesi dialog, tokoh masyarakat Sunda memberikan catatan kritis mengenai peran pengawasan yang seharusnya diambil oleh para anggota legislatif Jawa Barat dalam menyikapi dinamika politik nasional.

"Seharusnya pernyataan sikap seperti ini disuarakan oleh bapak-bapak wakil rakyat di DPRD, bukan oleh kami. Karena bapak-bapak yang kursinya terancam oleh ulah kekurangajaran Jokowi. Namun, demi anak cucu dan menegakkan kebenaran, kami masyarakat yang harus turun ke lapangan," sindir Dindin S. Maolani, Tokoh Sunda.

Perwakilan forum penasihat mengapresiasi dialog ini sebagai bentuk berjalannya fungsi pengawasan bersama antara masyarakat dan institusi negara.

"Ini tanda suara masyarakat masih didengar. Sinergi antara elemen pergerakan dan legislatif sangat penting untuk menjaga integritas institusi daerah agar tidak terpolitisasi oleh agenda personal mantan pejabat," pungkas Syafril Sjofyan, Pengarah Dialog FTA.