MPR dan DPD Persiapkan Sidang Tahunan 2026

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mematangkan persiapan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD RI yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (14/8/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Keputusan jadwal pelaksanaan tersebut disepakati dalam rapat gabungan pimpinan MPR, fraksi, kelompok DPD, dan alat kelengkapan MPR pada Rabu (5/8/2026). Rangkaian acara bakal dimulai pukul 08.30 WIB dan ditargetkan rampung sebelum ibadah shalat Jumat.

Agenda utama sidang akan diawali oleh pidato resmi Ketua MPR dan Ketua DPD. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan sebagai kepala negara sekaligus memaparkan laporan kinerja lembaga-lembaga negara.

Dalam ranah persiapan, DPD RI mendahului langkah dengan melakukan safari silaturahmi ke kediaman sejumlah mantan presiden dan wakil presiden. Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin, bersama Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung, mendatangi kediaman Wapres ke-11 RI Boediono di Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/8/2026) untuk menyerahkan undangan secara langsung serta buku Green Democracy.

"Alhamdulillah hari ini kami bertiga kembali melakukan silaturahmi dengan para tokoh bangsa untuk menyampaikan secara langsung undangan Sidang Bersama MPR," ujar Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin.

Pertemuan tersebut turut membahas situasi ekonomi nasional dan kondisi global terkini. Sultan menyebutkan bahwa mantan Wapres Boediono menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam Sidang Bersama pekan depan.

"Kami sangat bahagia, di usia ke 84 tahun Pak Boediono masih sehat dan masih mampu mengingat banyak hal. Beliau adalah tokoh bangsa yang sangat tenang dan meneduhkan," kata Sultan B Najamuddin.

Sultan menambahkan bahwa pertukaran pikiran dengan para senior bangsa sangat krusial bagi DPD RI yang tahun ini memegang peran sebagai pemimpin sidang bersama.

"Beliau berpesan agar DPD RI serta semua elemen bangsa terus menjaga kekompakan dan bekerjasama," kata Sultan B Najamuddin.

Sebelum menemui Boediono, pimpinan DPD RI juga telah menyambangi kediaman Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di Jakarta Selatan pada Rabu (5/8/2026).

"Insya Allah, beliau bersedia hadir pada Sidang Bersama pekan depan. Kita doakan beliau selalu sehat dan terus memberikan masukan dan nasihat kepada kita semua," kata Sultan B Najamuddin.

Sementara itu, pendistribusian resmi seluruh undangan dari pihak parlemen dijadwalkan mulai berjalan pada awal pekan berikutnya. Penyelenggara mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan pimpinan parlemen, ketua umum partai politik, menteri kabinet, hingga duta besar negara sahabat.

"Rapat memutuskan bahwa sidang tahunan MPR dan sidang bersama MPR, DPR, dan DPD diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus, hari Jumat, tahun 2026, dimulai pada jam 08.30 sampai selesai. Diharapkan sebelum shalat Jumat sudah selesai," ujar Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Ahmad Muzani menjelaskan bahwa pembagian tugas pengiriman undangan sedang diselaraskan bersama DPD RI.

"Yang kita undang adalah semua presiden terdahulu, wakil presiden terdahulu, ketua MPR dan pimpinan MPR serta DPR dan DPD terdahulu, sama para menteri, duta besar, ketua umum-ketua umum partai kita undang semua," kata Ahmad Muzani.

Distribusi fisik surat undangan dipastikan mulai dikirimkan secara bertahap kepada para tokoh nasional nasional tersebut.

"Mulai Senin (10/8) sudah didistribusikan. Mulai Senin sudah didistribusikan ke mantan-mantan wakil presiden dan termasuk para mantan presiden, termasuk ketua umum partai politik. Mulai, tapi urutannya bagaimana, itu lagi didiskusikan karena yang punya hajat DPD," kata Ahmad Muzani.

Pihak MPR RI berjanji akan mengonfirmasi daftar kepastian kehadiran para tamu undangan seiring berjalannya proses konfirmasi.

"Nanti, nanti akan kami kabari siapa yang akan datang dan siapa yang berhalangan. Mudah-mudahan bisa datang semuanya," ucap Ahmad Muzani.

Ahmad Muzani mengulangi kembali kepastian waktu pelaksanaan sidang di parlemen Senayan.

"Dimulai pada jam 08.30 sampai selesai. Diharapkan sebelum salat Jumat sudah selesai," kata Ahmad Muzani.

Ia merinci lebih lanjut susunan acara pokok yang akan didengarkan oleh seluruh peserta sidang.

"Dengan agenda pokok yakni, pidato Ketua MPR, pidato Ketua DPD, kemudian kita akan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden selaku Kepala Negara sekaligus menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara," ungkap Ahmad Muzani.

Di luar agenda persidangan, MPR RI juga sedang merampungkan pembahasan naskah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Muzani memastikan draft PPHN akan dibuka kepada publik setelah peringatan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 agar masyarakat, akademisi, dan pengamat dapat memberikan masukan.

"Saya akan minta kepada Badan Pengkajian, nanti setelah tanggal 17 Agustus agar dibuka ke publik. Saya kira tidak ada masalah untuk publik membaca," kata Ahmad Muzani.

Badan Pengkajian MPR RI saat ini tengah menelaah bentuk hukum yang pas agar PPHN dapat mengikat seluruh lembaga negara dalam jangka panjang, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 membatasi kekuatan mengikat Ketetapan (TAP) MPR di luar lingkungan MPR.

"Sehingga sebaiknya ini setelah selesai, dibaca kembali para pemerhati persoalan ketatanegaraan, ya dosen, ya perguruan tinggi, ya para pengamat, ya wartawan, semuanya saya kira sebaiknya dilibatkan," ujarnya Ahmad Muzani.

PPHN dirancang sebagai panduan filosofis pembangunan berkesinambungan yang melintasi beberapa periode kepemimpinan presiden.

"Kita berharap itu menjadi panduan bagi masa kepresidenan-kepresidenan yang akan datang karena itu tidak melampaui masa kepresidenan satu-dua periode, tapi bisa berperiode-periode," katanya Ahmad Muzani.

Terkait norma hukum PPHN, batas kewenangan TAP MPR yang terbatas menjadi fokus pertimbangan utama.

"Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2023, tidak dimungkinkan lagi TAP MPR itu mengikat di luar MPR. Karena itu, ini menjadi pembahasan kami," katanya Ahmad Muzani.

Opsi pendorong lain seperti wacana amandemen terbatas konstitusi dilaporkan sempat muncul dalam rapat gabungan dan akan dibahas kembali pada rapat-rapat mendatang.

"Ini yang sedang akan dibahas dalam rapat-rapat gabungan berikutnya. Belum dibahas, tapi tadi pandangan-pandangan itu mengemuka bermacam-macam varian," ujarnya Ahmad Muzani.