PDI Perjuangan Bela Aksi Demonstrasi Mahasiswa Krititik Kebijakan Pemerintah

Dua tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P, Megawati Soekarnoputri dan Novita Hardini, menyatakan pembelaan terhadap aksi demonstrasi mahasiswa yang mengkritik kebijakan nasional serta menuntut perbaikan ekonomi. Dukungan tersebut disampaikan di tengah gelombang aksi penyampaian pendapat oleh mahasiswa di berbagai daerah yang dinilai sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri secara terbuka memberikan pembelaannya saat menghadiri peresmian Rumah Masa Kecil Bung Karno di Blitar pada 15 Juni lalu.

Presiden Republik Indonesia ke-5 tersebut menyayangkan tindakan aparat keamanan, baik polisi maupun tentara, yang dianggap berlebihan dalam mengawal dan menertibkan jalannya aksi unjuk rasa mahasiswa.

Menurut Megawati, mahasiswa adalah generasi muda sekaligus warga negara yang memiliki hak penuh untuk menyampaikan opini mereka di ruang publik secara terbuka. Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Novita Hardini juga menyatakan hal senada saat berada di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur pada Rabu, 17 Juni 2026.

"Saya sangat mendukung gerakan-gerakan dari mahasiswa. Harusnya semua lapisan masyarakat mendukung dan melindungi suara-suara yang dilontarkan mahasiswa," ujar Novita Hardini, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan. Legislator yang bertugas di Komisi VII DPR RI ini menilai unjuk rasa muncul karena adanya kebijakan yang berpotensi memperlebar ketimpangan sosial dan tidak berpihak pada rakyat.

"Maka saya sebagai anggota DPR RI mendorong anak-anak muda untuk tetap bersuara dengan cara yang baik dan tetap melakukan aksi demonstrasi dengan cara yang baik, karena mereka dilindungi undang-undang," imbuh Novita Hardini, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan. Novita menambahkan bahwa gelombang protes dari kalangan mahasiswa harus dipandang sebagai pengingat bagi para pejabat publik dalam merumuskan kebijakan. "Dari semua aktivitas demo yang dilakukan masyarakat, saya rasa mereka berhak bersuara ketika melihat beberapa kebijakan dinilai tidak masuk akal atau dinilai membuka ruang-ruang ketimpangan sosial lainnya," kata Novita Hardini, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.

Ia mengingatkan bahwa keputusan yang diambil pemerintah saat ini memiliki dampak jangka panjang yang akan dirasakan masyarakat hingga sepuluh tahun ke depan.

"Ini menjadi alarm kepada seluruh pemangku kebijakan untuk menimbang banyak sektor dan banyak sisi dalam pengambilan keputusan sebelum mengambil kebijakan tertentu," jelas Novita Hardini, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan. Oleh karena itu, seluruh tingkatan administrasi pemerintahan diminta untuk merespons kritik tersebut dengan mengedepankan aspek kemanusiaan. "Saya meminta kepada seluruh jajaran pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun daerah, menjadikan ini sebagai alarm bangunnya kemanusiaan kita sebagai manusia. Jangan melihat kita sebagai pejabat, tetapi nilai kemanusiaan harus selalu hadir di awal dalam setiap pengambilan keputusan," pungkas Novita Hardini, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.