Pemerintah Buka Seleksi CPNS Guru 526 Ribu Formasi Tahun 2027

Pemerintah bersama DPR RI memfinalisasi kebijakan penetapan status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sekaligus memproyeksikan pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru sebanyak 526.689 formasi pada awal 2027, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Rabu (19/8/2026).

Jumlah formasi yang disiapkan tersebut didasarkan pada perhitungan proyeksi kebutuhan guru nasional di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag). Saat ini, tercatat ada 955.245 orang guru PPPK dan 231.246 guru PPPK paruh waktu.

Penetapan kuota tersebut disesuaikan dengan sejumlah program strategis pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

"Nanti akan kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional 2026, termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi, dan juga Sekolah Garuda," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB), Rini Widyantini.

Pelaksanaan rekrutmen ini akan memberikan ruang bagi para tenaga pendidik PPPK untuk beralih status kepegawaian secara bertahap.

"PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027, kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk PPPK guru untuk ikut seleksi PNS yang akan diperkirakan pendaftaran di awal 2027," kata Rini Widyantini.

Pembukaan formasi secara terencana ini disiapkan untuk mencakup berbagai jenjang satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

"Akan dibuka rekrut CPNS guru Kemendikdasmen dan Kemenag sejumlah 526 formasi. Rekrut akan dimulai secara bertahap mulai tahun 2027," kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani.

Langkah penataan status kepegawaian guru ini dirumuskan melalui rangkaian rapat koordinasi intensif antara legislatif dan kementerian terkait.

"Kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK," kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Rapat pengesahan kebijakan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, serta dihadiri oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, Menag Nasaruddin Umar, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, dan sejumlah wakil menteri teknis lainnya.